Jakarta, TopBusiness – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa kembali menjadi sorotan. Kali ini, pernyataannya soal dana milik Pemerintah Daerah (Pemda) yang banyak mengendap di perbankan menuai banyak protes.
Salah dua gubernur yang melayangkan protes adalah Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) dan Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. Namun disebut Purbaya, dirinya menyatakan hal tersebut karena dapat kiriman data langsung dari Bank Indonesia (BI).
Ahirnya, pihak BI sendiri turut bersuara terkait polemik dana Pemda itu. Kepala Departemen Komunikasi BI, Ramdan Denny Prakoso mengatakan, “Sehubungan dengan pemberitaan data simpanan Pemda di perbankan, dapat kami sampaikan bahwa Bank Indonesia memperoleh data posisi simpanan perbankan dari laporan bulanan yang disampaikan oleh seluruh kantor bank.”
“Jadi, Bank menyampaikan data tersebut berdasarkan posisi akhir bulan dari bank pelapor,” tutur Ramdan dalam keterangannya kepada media, dikutip Kamis (23/10/2025).
Dari data tersebut, kata dia, selanjutnya Bank Indonesia melakukan verifikasi dan mengecek kelengkapan data yang disampaikan. “Data posisi simpanan perbankan tersebut secara agregat dipublikasikan dalam Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia di website Bank Indonesia,” dia menjelaskan.
Sebelumnya, Menkeu juga berkali-kali mengatakan data tersebut didapatnya dari Bank Indonesia. “Itu data dari BI, itu sudah dicek sama BI, harusnya betul seperti itu. Mereka (para gubernur) harus cek lagi seperti apa dana di perbankan mereka,” ujar Purbaya di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, kemarin.
Kata Menkeu, BI selaku bank sentral memiliki kewenangan dan kemampuan untuk memantau seluruh transaksi perbankan. Sehingga data yang dilaporkan seharusnya tidak lagi diragukan.
“Itu kan data dari bank sentral. Itu laporan dari bank yang dilaporkan setiap saat ke bank sentral, harusnya itu yang betul,” tandas Menkeu.
Di kesempatan lain, Dedi Mulyadi dan Bobby seolah menantang Menkeu untuk mengungkap data mengendap milik Pemda Jabar dan Sumut itu. Dedi membantah ada dana Pemda Jabar sebesar Rp4,1 triliun mengendap di bank.
“Kalau ada yang menyatakan ada uang Rp4,1 triliun tersimpan dalam bentuk deposito, serahin datanya ke saya. Soalnya saya bolak-balik ke BJB nanyain, kumpulin staf, marahin staf, ternyata tidak ada dibuka di dokumen, kasda juga tidak ada,” kata Dedi lewat unggahan video di akun Instagram pribadinya.
Dedi bahkan menyatakan siap diperiksa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bila memang ada dana mengendap sebesar itu. Meski demikian, Dedi mengakui Pemprov Jabar memang memiliki kas sebesar Rp2,3 triliun di perbankan.
Dana itu, katanya, bukan diendapkan, melainkan disiapkan untuk pembayaran proyek dan kontrak kepada pihak ketiga menjelang akhir tahun.
Sementara itu, Bobby Nasution juga membantah angka Rp3,1 triliun mengendap seperti yang disampaikan pemerintah pusat. Ia menegaskan, saldo Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Sumut saat ini hanya sekitar Rp990 miliar.
“RKUD kita cuma satu, ya itu ada di Bank Sumut, hari ini saldonya sebesar Rp990 miliar,” kata Bobby.