Jakarta, TopBusiness – PT Darma Henwa Tbk (IDX: DEWA) baru saja mendapat kucuran pinjaman mencapai Rp5 triliun dari dua bank yaitu, PT Bank Central Asia Tbk (BCA) dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Bank Mandiri).
Dalam penandatanganan Perjanjian Fasilitas Kredit tersebut terbagi dalam kredit investasi dan kredit modal kerja.
Untuk kredit investasi fasilitas kreditnya mencapai Rp3,39 triliun. Yang terdiri dari Tranche A senilai Rp2,14 triliun pembiayaan kembali atas fasilitas untuk pembiayaan kembali atas fasilitas eksisting Perseroan dan juga Tranche B senilai Rp1,24 triliun.
“Yang Rp1,24 triliun itu untuk pembiayaan pembelian mesin dan alat berat dan/atau alat pendukung lainnya,” ujar Director dan Corsec DEWA, Mukson Arif Rosyidi, dalam keterbukaan informasi BEI, Rabu (31/12/2012).
Adapun untuk jangka waktu fasilitas kredit investasi tersebut adalah selama lima tahun sejak penandatanganan perjanjian kredit. Dengan suku bunga pinjaman adalah Compounded Indonia 90 hari + Margin (Efektif 6,75%).
Sementara, lanjut Mukson, untuk kredit modal kerja sebesar Rp1,61 triliun. Ini untuk pembiayaan kembali fasilitas kredit modal kerja eksisting dan modal kerja Perseroan. Dengan jangka waktu fasilitas kredit modal kerja selama dua tahun sejak penandatanganan perjanjian kredit.
“Suku bunga pinjamannya sama, yaitu Compounded INDONIA 90 hari + Margin (Efektif 6,75%),” katanya.
Dengan adanya kucuran pinjaman ini, kata dia, fasilitas pinjaman yang diterima akan menambah kewajiban Perseroan, namun juga akan berdampak positif bagi likuiditas Perseroan karena akan mendukung pembiayaan operasional Perseroan yang berdampak pada kinerja keuangan Perseroan.
“Juga, fasilitas pinjaman yang diterima akan berdampak pada peningkatan produktivitas operasional Perseroan dan akan berdampak pada semakin baiknya kelangsungan usaha Perseroan,” tegas dia.
Mukson menjelaskan, nilai fasilitas pinjaman ini melebihi 50% dari total ekuitas Perseroan per 31 Desember 2024 yaitu sebesar Rp3.310.810.040.000. Maka transaksi ini termasuk dalam kategori transaksi material seperti yang dimaksud dalam POJK 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
“Namun demikian, transaksi ini merupakan transaksi material yang dikecualikan sebagaimana diatur Pasal 11 huruf (b) dan (c) POJK 17/2020. Dikarenakan transaksi ini merupakan fasilitas pinjaman yang diperoleh Perseroan langsung dari Bank serta memberikan jaminan langsung kepada Bank, sehingga perseroan tidak diharuskan menggunakan jasa penilai dan memperoleh persetujuan RUPS,” pungkas dia.