Jakarta, ToBusiness – Tahun 2026 ini pemerintah sudah menetapkan untuk banyak menggelontorkan anggaran menyasar sektor-sektor prioritas. Langkah ini digenjot untuk bisa mewujudkan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.
Namun agar hal itu berjalan lancar, pemerintah jugaberkomitmen mengedepankan penerapan tata kelola Pemerintahan yang baik (good governance) serta implementasi pengendalian internal pemerintah dalam upaya peningkatan kinerja kelembagaan dan pelaksanaan anggaran secara akuntabel.
Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlanga Hartarto dalam acara Workshop Persiapan Pemeriksaan LKPP, LKKL, dan LKBUN Tahun 2025 di BPK Tower, Jakarta, Senin (12/01).
Menurut Airlangga, di tengah ketidakpastian global, ekonomi Indonesia diprediksi tetap solid dengan kemungkinan resesi salah satu yang paling rendah dibanding negara lain.
Tercatat, kinerja perekonomian nasional hingga akhir tahun 2025 tetap menunjukkan fundamental yang kuat dan resiliensi, dimana pertumbuhan ekonomi Indonesia mampu terjaga di kisaran 5% selama tujuh tahun terakhir.
“Dan sepanjang tahun 2025, Pemerintah secara aktif menyalurkan stimulus fiskal senilai total Rp110,7 triliun untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi yang digelontorkan secara bertahapdi setiap kuartal,” tutur dia.
Stimulus tersebut diperkuat dengan berbagai program non-APBN seperti Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas), Belanja di Indonesia Saja (BINA), dan Every Purchase is Cheap (EPIC Sale).
Kemudian, memasuki tahun 2026, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,4% dengan mengandalkan sejumlah sektor prioritas, antara lain ketahanan pangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp164,4 triliun, ketahanan energi Rp402,4 triliun, program Makan Bergizi Gratis Rp335 triliun, pendidikan Rp757,8 triliun, kesehatan Rp244 triliun.
Selanjutnya, untuk UMKM dan Desa Rp181,8 triliun, pertahanan Rp424,8 triliun, serta investasi dan dagang Rp57,7 triliun. Pemerintah juga terus mendorong penguatan sektor industri dan UMKM melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Dengan banyaknya anggaran itu, maka peran good governance dan implementasi pengendalian internal pemerintah dalam upaya peningkatan kinerja kelembagaan dan pelaksanaan anggaran secara akuntabel menjadi sangat penting. Sehingga peran Badan Pemeriksa Keuangan juga sangat penting.
“Peran (BPK) sebagai lembaga auditor eksternal diharapkan bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan juga berkelanjutan dengan peningkatan kualitas pengelolaan daripada keuangan negara, meningkatnya penerimaan negara, kemudian efektivitas pengeluaran dan belanja negara, serta pencegahan dan deteksi penyalahgunaan keuangan negara,” tutur Airlangga.
Kemudian, untuk menghadapi era ekonomi digital, Pemerintah telah menyusun Peta Jalan Kecerdasan Artifisial (AI), menginisiasi ASEAN Digital Economic Framework Agreement, serta memperkuat kerja sama internasional, termasuk dalam aksesi OECD dan perjanjian perdagangan dengan Uni Eropa (EU-CEPA).