Jakarta, TopBusiness — Ketergantungan Indonesia terhadap impor kedelai masih tinggi dan belum bisa ditekan dalam waktu dekat. Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkapkan, persoalan varietas dan rendahnya produktivitas menjadi faktor utama yang membuat swasembada kedelai belum tercapai, meski kebutuhan nasional terus meningkat.
Direktur Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, Yudi Sastro, mengatakan kebutuhan kedelai nasional saat ini mencapai sekitar 2,9 juta ton per tahun. Namun, produksi dalam negeri baru berada di kisaran 300 ribu hingga 350 ribu ton per tahun, sehingga defisit masih harus ditutup melalui impor. Pada 2024, misalnya, Indonesia tercatat mengimpor 2,67 juta ton kedelai.
“Produksi kedelai kita itu masih banyak masalah. Satu, varietas kedelai. Kedelai itu kan bukan tanaman tropis ya, tapi subtropis,” kata Yudi kepada wartawan di Jakarta seperti dikutip Rabu (21/1/2026).
Menurutnya, karakter kedelai sebagai tanaman subtropis membuat produktivitas di Indonesia belum optimal. Karena itu, peningkatan produksi sangat bergantung pada ketersediaan varietas unggul yang lebih adaptif terhadap kondisi iklim tropis. Tanpa perbaikan varietas dan teknologi budidaya, lonjakan produksi sulit dicapai dalam waktu singkat.
Sebagai langkah awal menuju swasembada, Kementan pada 2026 menyiapkan lahan seluas 73 ribu hektare untuk penanaman kedelai. Program ini akan dijalankan secara bertahap di sejumlah sentra produksi seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, dan beberapa wilayah lainnya, dengan dukungan anggaran termasuk bantuan benih bagi petani.
“Tahun ini kita merencanakan pengembangan 73 ribu hektare. Jadi secara perlahan kita akan naikkan terus. Kalau sudah ketemu polanya, kita akan scaling up di tahun berikutnya,” ujar Yudi. Ia menegaskan, penurunan impor tidak bisa dilakukan secara instan, melainkan bertahap seiring peningkatan produktivitas.
Yudi memperkirakan, apabila produktivitas kedelai bisa ditingkatkan ke level 1,5 hingga 2 ton per hektare, impor kedelai nasional dapat ditekan secara perlahan. Namun, untuk mencapai swasembada penuh, dibutuhkan waktu, konsistensi kebijakan, serta dukungan riset varietas unggul.
Ketergantungan impor kedelai ini juga menjadi sorotan DPR. Ketua Komisi IV DPR RI, Siti Heriyadi atau Titiek Soeharto, menilai besarnya volume impor kedelai sekitar 2,6 juta ton per tahun menyebabkan beban ekonomi yang tidak kecil. “Impor kita 2,6 juta ton. Banyak sekali. Kalau dirupiahin berapa tuh? Triliunan,” ujarnya.
Meski demikian, Titiek tetap mengapresiasi keberhasilan Kementan dalam mendorong swasembada beras dan jagung. Ia berharap perhatian serupa diberikan kepada kedelai, termasuk dengan menghidupkan kembali program Pajale (Padi, Jagung, Kedelai), agar kesenjangan antara kebutuhan dan produksi kedelai nasional dapat dipersempit.