Jakarta, TopBusiness – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI) mengoptimalkan pemanfaatan dana pemerintah untuk memperkuat likuiditas sekaligus mendorong penyaluran kredit ke sektor produktif.
Sepanjang 2025, BNI menerima penempatan dana pemerintah sebesar Rp55 triliun pada September 2025, yang merupakan bagian dari total dana pemerintah senilai Rp200 triliun hingga Rp276 triliun yang dialokasikan ke perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Direktur Utama BNI Putrama Wahju Setyawan mengatakan, penempatan dana tersebut ditujukan untuk menjaga stabilitas likuiditas perbankan dan mendukung peran aktif BNI dalam menjalankan program-program pemerintah guna menopang pertumbuhan ekonomi nasional.
“Untuk dapat mendukung pertumbuhan ekonomi ke depan, BNI harus memperkuat fundamental bank, mulai dari kecukupan modal, ketahanan, hingga legitimasi,” ujar Putrama dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI di Gegung DPR, Jakarta, Senin (26/1/2026).
Selain penempatan Rp55 triliun pada September, pemerintah kembali menempatkan dana tambahan sebesar Rp25 triliun pada Desember 2025. Dengan demikian, total dana pemerintah yang ditempatkan di BNI sepanjang 2025 mencapai Rp80 triliun. Namun, pemerintah telah menarik kembali sebagian dana tersebut, yakni sebesar Rp23 triliun pada 15 Desember 2025, sehingga dana itu kembali ke Bank Indonesia.
Putrama menjelaskan, dari dana SAL (Sisa Anggaran Lebih) pemerintah sebesar Rp55 triliun yang ditempatkan di BNI, perseroan telah menyalurkan kredit dengan total nilai mencapai Rp88 triliun. Penyaluran dilakukan dengan tetap menjaga rasio loan to deposit ratio (LDR) di bawah 90 persen sebagai langkah antisipatif untuk menjaga ruang ekspansi pembiayaan.
“Kami menjaga LDR di bawah 90 persen agar tersedia ruang yang cukup untuk mendukung program-program pemerintah ke depan,” katanya.
Penyaluran dana pemerintah tersebut difokuskan pada sektor-sektor produktif, antara lain pembiayaan UMKM, pembangunan infrastruktur, pengembangan energi terbarukan, serta dukungan terhadap berbagai program strategis pemerintah, termasuk program makanan bergizi gratis. BNI menargetkan realisasi penyaluran dana mencapai 100 persen pada November 2025.
Selain itu, pada 2025 BNI juga mendapat penugasan untuk mendukung program Koperasi Desa Merah Putih melalui Agritas Pangan. Dalam program ini, BNI menyalurkan kredit dengan alokasi sekitar Rp66 triliun yang bersumber dari dana pihak ketiga masyarakat, dengan tingkat bunga maksimal 6 persen tanpa subsidi.
Memasuki 2026, BNI menegaskan komitmennya untuk terus mendukung program-program prioritas pemerintah, khususnya program hilirisasi dan penguatan sektor riil. Untuk itu, perseroan menyiapkan ruang ekspansi kredit dengan menjaga LDR di kisaran 88 persen sebagai bagian dari strategi ekspansi pembiayaan pada 2026.
“Ruang ini kami siapkan untuk mendukung ekspansi 2026 agar BNI tetap optimal dalam menjalankan peran sebagai agen pembangunan,” kata Putrama.