Jakarta, TopBusiness – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Self-Regulatory Organization (SRO) memaparkan delapan rencana aksi percepatan reformasi integritas pasar modal Indonesia dalam konferensi pers di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Minggu (1/2/2026).
Paket kebijakan ini dirancang untuk memperkuat likuiditas, transparansi, tata kelola, penegakan hukum, serta sinergi pemangku kepentingan dalam ekosistem pasar modal nasional.
Adapun, rencana aksi ini disusun untuk meningkatkan kredibilitas, investability, dan daya saing pasar modal Indonesia melalui pembenahan struktural dan penguatan pengawasan yang berkelanjutan.
Delapan Rencana Aksi Percepatan Reformasi
1. Kebijakan Baru Free Float (Likuiditas)
- OJK menetapkan kenaikan batas minimum free float emiten menjadi 15%, menyesuaikan dengan standar global.
- Ketentuan ini berlaku bagi emiten yang akan IPO, sementara emiten eksisting diberikan masa transisi agar penyesuaian dilakukan secara wajar.
2. Transparansi Ultimate Beneficial Owner (UBO)
- Penguatan praktik transparansi UBO dan keterbukaan afiliasi pemegang saham untuk meningkatkan kredibilitas pasar.
- Kebijakan ini diiringi penguatan pengawasan dan enforcement atas transparansi kepemilikan saham.
3. Penguatan Data Kepemilikan Saham
- OJK memerintahkan KSEI melakukan penguatan data kepemilikan saham yang lebih granular dan andal.
- Data investor akan dirinci berdasarkan tipe investor mengacu best practices global, serta penguatan ketentuan disclosure pemegang saham emiten.
4. Demutualisasi Bursa Efek (Tata Kelola)
- Demutualisasi Bursa Efek didorong sebagai bagian dari penguatan tata kelola dan mitigasi benturan kepentingan.
- OJK terus berkoordinasi dengan Pemerintah untuk persiapan implementasi kebijakan ini.
5. Penegakan Peraturan dan Sanksi
- OJK menegaskan komitmen enforcement yang tegas dan berkelanjutan terhadap pelanggaran hukum pasar modal.
- Penindakan mencakup manipulasi transaksi saham dan penyebaran informasi menyesatkan.
6. Penguatan Tata Kelola Emiten
- Kewajiban pendidikan berkelanjutan bagi Direksi, Komisaris, dan Komite Audit emiten.
- Penyusun laporan keuangan emiten/perusahaan publik wajib memiliki sertifikasi CA (Certified Accountant).
7. Pendalaman Pasar Secara Terintegrasi
- OJK mengakselerasi pendalaman pasar dari sisi demand, supply, dan infrastruktur.
- Pendalaman dilakukan secara terintegrasi melalui sinergi lintas pemangku kepentingan.
8. Kolaborasi dan Sinergi Pemangku Kepentingan
- Kolaborasi antara Pemerintah, SRO, pelaku industri, dan stakeholders strategis terus diperkuat.
- Sinergi ini menjadi kunci dalam reformasi struktural pasar modal yang berkesinambungan.
Arah Kebijakan ke Depan
Melalui delapan rencana aksi ini, OJK dan SRO menegaskan fokus pada integritas, transparansi, dan penguatan tata kelola sebagai fondasi pertumbuhan pasar modal yang sehat, berdaya saing global, dan dipercaya investor.