- Perumda BPR Bintan memaparkan inisiatifnya dalam pembangunan berkelanjutan melalui transformasi digital, penerapan tata kelola perusahaan yang baik berpredikat “Sangat Baik” dari OJK, serta kontribusi dividen kumulatif sebesar Rp38,15 miliar kepada Pendapatan Asli Daerah.
- Menegaskan perannya sebagai BUMD perbankan yang tidak hanya sehat secara finansial, tetapi juga memberikan dampak sosial dan ekonomi yang nyata bagi daerah.
Jakarta, TopBusiness — Peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam pembangunan berkelanjutan semakin relevan, terutama dalam memperkuat fondasi ekonomi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut tercermin dari kiprah Perumda BPR Bintan, yang tidak hanya berorientasi pada kinerja bisnis, tetapi juga pada dampak sosial dan ekonomi daerah.
Upaya tersebut disampaikan Radhiah selaku Direktur Utama Perumda BPR Bintan dalam sesi wawancara penjurian ajang TOP BUMD Awards 2026 yang digelar secara daring, Senin (2/02/2026). Ajang ini menilai kinerja, inovasi, dan tata kelola badan usaha milik daerah (BUMD) dalam mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik.
Sebagai BUMD sektor perbankan, BPR Bintan menjalankan fungsi strategis dalam mendukung ekonomi kerakyatan melalui layanan keuangan yang inklusif dan berdaya saing.
“Fokus utama diarahkan pada pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), peningkatan literasi keuangan, serta dukungan terhadap pengelolaan keuangan pemerintah daerah secara transparan dan akuntabel,” ujar Radhiah.
Dalam konteks keberlanjutan, kinerja keuangan yang sehat menjadi fondasi penting. Sepanjang 2025, BPR Bintan mencatatkan indikator kinerja yang solid dengan rasio Return on Assets (ROA) sebesar 2,34 persen, penurunan kredit bermasalah (NPL) bersih menjadi 3,98 persen, serta peningkatan efisiensi operasional yang tercermin dari rasio BOPO sebesar 78,10 persen.
Menurut Radhiah capaian tersebut menunjukkan kemampuan perusahaan menjaga keseimbangan antara pertumbuhan usaha dan pengelolaan risiko.
Kontribusi Pembangunan Berkelanjutan
Kontribusi BPR Bintan terhadap pembangunan berkelanjutan juga diwujudkan melalui pelaksanaan penugasan strategis dari Pemerintah Kabupaten Bintan. Di antaranya sebagai bank penyalur subsidi bunga bagi pelaku UMKM, penyalur gaji dan tambahan penghasilan bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang menjangkau 2.352 nasabah, serta penyalur honorarium keagamaan bagi lebih dari 2.200 penerima.
“Program-program tersebut memberikan dampak langsung terhadap stabilitas pendapatan masyarakat dan perputaran ekonomi lokal,” Radhiah menegaskan.
Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa perusahaan telah menjalankan digitalisasi yang tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat.
“Di tengah tuntutan efisiensi dan transparansi, BPR Bintan juga mendorong transformasi digital sebagai bagian dari strategi keberlanjutan. Sejumlah inovasi dikembangkan, antara lain Portal Senja sebagai sistem informasi kinerja internal, sistem absensi dan pengelolaan sumber daya manusia berbasis aplikasi, serta layanan digital kepada nasabah melalui aplikasi BiSmart dan BiEasy,” terangnya.
Tata Kelola Sangat Baik
Aspek tata kelola menjadi pilar lain dalam pembangunan berkelanjutan. BPR Bintan menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) secara konsisten, yang tercermin dari hasil penilaian Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2024 dengan nilai komposit 1 atau kategori “Sangat Baik”.
“Kami juga menerapkan sistem manajemen kinerja berbasis Key Performance Indicator (KPI), mekanisme reward and punishment, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia dilakukan secara berkelanjutan untuk menjaga akuntabilitas dan profesionalisme,” Radhiah menambahkan.
Selain dampak sosial dan ekonomi, kontribusi BPR Bintan juga terlihat dari sisi fiskal daerah. “Perusahaan secara konsisten menyetorkan dividen kepada Pemerintah Kabupaten Bintan dengan total akumulasi mencapai Rp 38,15 miliar,” ungkap Radhiah. Kontribusi tersebut memperkuat pendapatan asli daerah (PAD) yang dapat dimanfaatkan kembali untuk pembiayaan pembangunan.
Atas perannya dalam mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan, BPR Bintan meraih sejumlah penghargaan, antara lain TOP BUMD 2025. Direktur Utama BPR Bintan juga memperoleh predikat TOP CEO BUMD 2025, sebagai pengakuan atas kepemimpinan dan kinerja perusahaan.
“Ke depan, BPR Bintan akan terus memperkuat perannya sebagai BUMD yang tidak hanya sehat secara finansial, tetapi juga mampu menjadi penggerak pembangunan berkelanjutan yang berdampak nyata bagi masyarakat dan daerah,” pungkas Radhiah.
TOP BUMD Awards 2026 mengusung tema “Inovasi BUMD dalam Pembangunan Berkelanjutan”, yang menekankan pentingnya peran BUMD tidak hanya dalam capaian kinerja, tetapi juga dalam menghadirkan inovasi yang berdampak jangka panjang bagi masyarakat.
Dalam sesi tersebut, Direktur Utama Perumda BPR Bintan, Radhiah, memaparkan materi berjudul “Inovasi BUMD Dalam Pembangunan Berkelanjutan.”
Ia didampingi oleh Siti Harlisah – Direktur; Gulingan – Kadiv Bisnis; Nita – Kabag Operasional; dan Ria Vika – Audit Internal.
Sementara itu, Dewan Juri yang hadir, yaitu: Prof. Satya Arinanto (Akademisi FH, Univ. Indonesia), Melani K. Harriman (Melani K. Harriman & Associates), Sentot Baskoro (Asosiasi GRK Indonesia) serta Teguh Imam Suyudi yang juga bertindak sebagai moderator dari Redaksi Majalah TopBusiness.