- BPRS Syariah Bahari Berkesan tak hanya berorientasi kinerja bisnis, tapi juga pada penguatan tata kelola keuangan Pemerintah Kota Ternate. Melalui pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), layanan payroll aparatur sipil negara (ASN) non-tunai, serta pertumbuhan aset dan laba yang konsisten, BUMD ini jadi salah satu pilar penting dalam menjaga kesehatan fiskal daerah sekaligus meningkatkan kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) melalui setoran dividen.
- Transformasi digital menjadi fondasi utama peran tersebut. Digitalisasi pencatatan pajak daerah, pengembangan aplikasi layanan perbankan digital, serta integrasi sistem pembayaran non-tunai tidak hanya meningkatkan efisiensi dan transparansi penerimaan daerah, tetapi juga memperluas inklusi keuangan masyarakat.
- Praktik ini memperlihatkan bagaimana BUMD perbankan daerah dapat berfungsi sebagai instrumen pembangunan berkelanjutan—menghubungkan inovasi teknologi, pelayanan publik, dan penguatan institusi lokal dalam satu ekosistem keuangan daerah yang lebih akuntabel.
Jakarta, TopBusiness – Upaya memperkuat kemandirian fiskal daerah tidak lagi bisa bergantung pada cara-cara konvensional. Di Kota Ternate, Maluku Utara, transformasi itu mulai terlihat melalui peran PT BPRS Syariah Bahari Berkesan yang mengintegrasikan layanan perbankan syariah dengan digitalisasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Sebagai badan usaha milik daerah (BUMD) di sektor jasa keuangan, BPRS Bahari Berkesan tidak hanya menjalankan fungsi intermediasi perbankan, tetapi juga mengambil peran strategis dalam mendukung tata kelola keuangan Pemerintah Kota Ternate. Salah satunya melalui kepercayaan yang diberikan pemerintah daerah kepada BPRS Bahari Berkesan untuk mengelola Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), sebuah peran yang terbilang langka bagi BPR atau BPRS milik pemerintah daerah.
Hal tersebut disampaikan Risdan Harly selaku Direktur Utama PT BPRS Syariah Bahari Berkesan dalam sesi wawancara penjurian ajang TOP BUMD Awards 2026 yang digelar secara daring, Selasa (3/02/2026). Ajang ini menilai kinerja, inovasi, dan tata kelola badan usaha milik daerah (BUMD) dalam mendukung pembangunan daerah dan pelayanan publik.
Kinerja Bank yang Tumbuh dan Sehat
Dari sisi kinerja, BPRS Bahari Berkesan mencatatkan pertumbuhan yang konsisten. Hingga 2025, total aset bank ini mencapai Rp127,6 miliar, meningkat dari Rp106,5 miliar pada tahun sebelumnya. Laba bersih juga tumbuh menjadi Rp5,09 miliar, dengan kontribusi dividen ke kas daerah sebesar Rp2,8 miliar.
“Secara kesehatan bank, BPRS Bahari Berkesan berada pada kategori sehat berdasarkan penilaian regulator. Rasio profitabilitas dan permodalan tercatat kuat, dengan Return on Assets (ROA) sebesar 4,97 persen dan rasio kecukupan modal (KPMM) mencapai 34,87 persen. Sementara itu, rasio pembiayaan bermasalah (NPF) tetap terjaga di bawah ambang batas yang ditetapkan,” Risdan menjelaskan.
Kinerja tersebut tidak terlepas dari basis nasabah yang terus bertumbuh, terutama melalui layanan payroll aparatur sipil negara (ASN) Pemerintah Kota Ternate yang seluruhnya telah dilakukan secara non-tunai. Lebih dari 4.000 ASN kini terhubung dalam sistem pembayaran digital yang dikelola BPRS Bahari Berkesan.
Digitalisasi PAD dan Layanan Publik
Peran BPRS Bahari Berkesan semakin menonjol ketika bank ini terlibat langsung dalam pengelolaan PAD. Melalui pengembangan sistem pencatatan transaksi pajak daerah—meliputi pajak restoran, hotel, hiburan, serta makan dan minum—proses yang sebelumnya dilakukan secara manual mulai beralih ke sistem digital.
Aplikasi yang dikembangkan tersebut dihibahkan kepada Pemerintah Kota Ternate melalui Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD). Risdan mengatakan, “Digitalisasi ini memungkinkan pencatatan transaksi secara real time, meningkatkan akurasi data, sekaligus meminimalkan potensi kebocoran penerimaan daerah.”
Selain itu, BPRS Bahari Berkesan juga mengembangkan aplikasi layanan perbankan digital “Ternate Smart” yang memungkinkan transfer antarbank, pembayaran berbasis QRIS, serta berbagai kanal pembayaran lainnya. Inovasi ini tidak hanya menyasar nasabah perbankan, tetapi juga mendukung organisasi perangkat daerah dalam pengelolaan penerimaan keuangan.
Inklusi Keuangan dan Dampak Sosial
Di luar fungsi fiskal, BPRS Bahari Berkesan menjalankan peran sosial melalui perluasan inklusi keuangan. Pembukaan rekening tabungan untuk program bantuan pemerintah serta edukasi menabung bagi masyarakat menjadi bagian dari strategi bank dalam memperluas akses keuangan formal.
“Hingga 2025, jumlah nasabah tabungan tercatat mencapai lebih dari 31.000 orang. Di sisi lain, dana sosial seperti CSR dan zakat, infak, serta sedekah (ZIS) disalurkan kepada masyarakat produktif sebagai bagian dari kontribusi sosial BUMD terhadap pembangunan daerah,” ungkap Risdan.
Tata Kelola dan SDM
Dalam aspek tata kelola, BPRS Bahari Berkesan menerapkan prinsip good corporate governance (GCG) dengan peringkat komposit 2 berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan. “Penguatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan melalui pelatihan berkelanjutan serta pemanfaatan aplikasi digital untuk penilaian kinerja pegawai,” tutur Risdan.
Langkah-langkah tersebut memperlihatkan upaya bank daerah ini untuk menjaga keseimbangan antara kinerja bisnis, pelayanan publik, dan akuntabilitas kelembagaan.
BUMD sebagai Instrumen Pembangunan
Apa yang dilakukan BPRS Bahari Berkesan menunjukkan bahwa BUMD tidak semata-mata berfungsi sebagai entitas bisnis, tetapi juga sebagai instrumen pembangunan daerah. “Melalui digitalisasi layanan perbankan dan pengelolaan PAD, BPRS Bahari Berkesan berupaya menjawab tantangan tata kelola keuangan daerah sekaligus mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan,” pungkas Risdan.
Dari Ternate, sebuah kota kepulauan di jalur rempah dunia, praktik penguatan institusi lokal ini memberi gambaran bahwa inovasi digital di tingkat daerah dapat menjadi kunci memperkuat fondasi ekonomi dan keuangan publik.
TOP BUMD Awards 2026 mengusung tema “Inovasi BUMD dalam Pembangunan Berkelanjutan”, yang menekankan pentingnya peran BUMD tidak hanya dalam capaian kinerja, tetapi juga dalam menghadirkan inovasi yang berdampak jangka panjang bagi masyarakat.
Dalam sesi tersebut, Risdan Harly selaku Direktur Utama PT BPRS Syariah Bahari Berkesan, memaparkan materi berjudul “Dukungan Inovasi Teknologi Informasi Terhadap Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Ternate.” Ia didampingi oleh Pejabat Eksekutif BPRS Bahari Berkesan Asri Maradjabessy.
Sementara itu, Dewan Juri yang hadir, yaitu: Prof. Satya Arinanto (Akademisi FH, Univ. Indonesia), Melani K. Harriman (Melani K. Harriman & Associates), Wahyu Setiaji (Dewan Pakar Asosiasi Daerah Penghasil Migas) serta Teguh Imam Suyudi yang juga bertindak sebagai moderator dari Redaksi Majalah TopBusiness.