Jakarta, TopBusiness – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman mengungkapkan bahwa program pendampingan bagi pengusaha UMKM terdampak bencana menunjukkan progres positif.
Menteri Maman menegaskan sejumlah langkah pemulihan yang dijalankan pemerintah telah mendorong peningkatan transaksi usaha di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pascabencana yang terjadi pada akhir November 2025. “Kementerian UMKM terus mendorong pergerakan ekonomi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat agar pengusaha UMKM dapat segera bangkit dan kembali produktif,” kata Menteri Maman saat menghadiri Rapat Koordinasi Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana Sumatera bersama pimpinan DPR RI di Komplek Gedung MPR/DPR/DPD RI Jakarta, Rabu (18/2), sebagaimana dilansir umkm.go.id.
Sebagai bagian dari penugasan Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Kementerian UMKM meluncurkan layanan Klinik UMKM Bangkit. Layanan ini dirancang untuk memberikan pendampingan menyeluruh, mulai dari akses pembiayaan, dukungan produksi, hingga fasilitasi pemasaran bagi pengusaha UMKM terdampak bencana.
Maman menuturkan, Kementerian UMKM berkolaborasi dengan platform digital seperti Shopee, Tokopedia, TikTok Shop, dan Lazada untuk membuka kanal belanja khusus produk pengusaha UMKM dari tiga provinsi terdampak. Sejak diluncurkan pada pertengahan Januari 2026, nilai penjualan meningkat 27,5 persen. Hingga 11 Februari 2026, tercatat 3,5 juta transaksi terhadap 2.128 item produk dari 2.059 pengusaha UMKM. Produk yang paling banyak diminati meliputi pakaian, makanan, kerajinan tangan, dan perlengkapan kecantikan.
Transaksi di Sumatera Utara mencapai 1,35 juta dan Sumatera Barat 2 juta, menunjukkan kondisi usaha di kedua provinsi tersebut relatif pulih. Sementara itu, transaksi di Aceh tercatat 16,8 ribu, yang mengindikasikan bahwa sebagian pengusaha UMKM mulai berproduksi kembali meski masih menghadapi kendala operasional.
Menteri Maman pun menekankan pengusaha UMKM yang telah memiliki akses perbankan mendapatkan kemudahan pembiayaan, sementara mereka yang belum tersentuh layanan bank memperoleh perhatian khusus agar tidak tertinggal dalam proses pemulihan. Pendekatan ini dilakukan agar pemulihan ekonomi berjalan inklusif dan menjangkau seluruh lapisan usaha mikro dan kecil.
Berdasarkan hasil pemetaan bersama BSI, BRI, Mandiri, BNI, BPD Aceh, dan Pegadaian per 17 Februari 2026, tercatat 201.953 pengusaha UMKM debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR) terdampak bencana di tiga provinsi dengan total outstanding mencapai Rp12,19 triliun. Rinciannya meliputi 125,2 ribu pengusaha UMKM di Aceh dengan outstanding Rp7,38 triliun, 53,2 ribu pengusaha UMKM di Sumatera Utara dengan outstanding Rp3,06 triliun, serta 28,4 ribu pengusaha UMKM di Sumatera Barat dengan outstanding Rp1,79 triliun.
Para debitur tersebut memperoleh berbagai kemudahan pembiayaan, antara lain keringanan suku bunga, masa tenggang (grace period), pengaturan kembali status kolektibilitas, restrukturisasi pinjaman, relaksasi agunan tambahan, kemudahan akses KUR baru, hingga usulan penghapusan kredit sesuai ketentuan Permenko Nomor 2 Tahun 2026. Kebijakan ini diharapkan memberi ruang napas bagi pengusaha UMKM untuk menata kembali usahanya tanpa terbebani tekanan kewajiban jangka pendek.
Selain skema restrukturisasi, Kementerian UMKM juga tengah menyiapkan Bantuan Presiden (BanPres) Rehabilitasi Usaha Mikro bagi pengusaha UMKM yang belum memiliki akses perbankan. Bantuan modal usaha sebesar Rp3 juta per penerima direncanakan diberikan kepada 200.000 usaha mikro terdampak bencana. Program ini dilaksanakan melalui koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Sekretaris Negara, Bappenas, serta pemerintah daerah. “Pengusaha UMKM yang belum memiliki akses perbankan perlu mendapat perhatian khusus agar roda ekonomi tetap bergerak dan pemulihan berlangsung merata,” kata Maman.