Jakarta, TopBusiness – Pemerintah mulai mengantisipasi potensi perubahan peta perdagangan global menyusul risiko gangguan jalur pelayaran di Selat Hormuz. Salah satu langkah yang disiapkan adalah memperluas pasar ekspor ke kawasan baru guna mengimbangi potensi hambatan distribusi barang dan bahan baku.
Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso mengatakan, pemerintah akan memanggil para eksportir untuk memetakan dampak teknis yang mungkin terjadi terhadap kegiatan ekspor nasional. Pertemuan tersebut rencananya melibatkan pelaku usaha serta Gabungan Perusahaan Ekspor Indonesia guna memperoleh gambaran langsung dari sektor industri.
“Rencananya kami akan bertemu dengan para eksportir untuk membahas kira-kira masalahnya di mana,” ujar Budi usai meresmikan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) Kementerian Perdagangan di kantor Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, Jakarta, Kamis (5/3/2026).
Menurutnya, pemerintah belum dapat menghitung secara pasti potensi penurunan ekspor akibat situasi geopolitik yang memengaruhi jalur logistik internasional. Pemerintah masih menunggu masukan langsung dari pelaku usaha mengenai komoditas apa saja yang paling berpotensi terdampak.
Budi menjelaskan, sejumlah industri dalam negeri masih bergantung pada bahan baku impor. Jika jalur distribusi global terganggu, maka proses produksi dan ekspor juga berpotensi ikut terdampak.
Di sisi lain, pemerintah melihat situasi ini juga dapat membuka peluang baru bagi Indonesia untuk memperluas pasar. Jika negara pemasok utama tidak dapat memenuhi permintaan di suatu wilayah, maka pasar tersebut akan menjadi ruang bagi negara lain untuk masuk.
“Ketika sebuah pasar tidak lagi disuplai oleh negara tertentu, berarti ada ruang kosong. Kita ingin memanfaatkan wilayah-wilayah yang kosong itu,” ujarnya.
Salah satu komoditas yang dipantau adalah Crude Palm Oil. Jika distribusi komoditas tersebut terganggu di pasar tradisional, pemerintah akan mendorong eksportir untuk mencari tujuan ekspor baru agar kinerja perdagangan tetap terjaga.
Kementerian Perdagangan juga mulai memetakan negara-negara yang berpotensi menjadi pasar alternatif. Kawasan yang diprioritaskan antara lain negara-negara di Asia Tenggara dan Afrika yang dinilai memiliki kebutuhan pasokan cukup besar.
Selain eksportir besar, pemerintah juga melihat peluang bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk lebih cepat masuk ke pasar baru. Hal ini karena sebagian besar UMKM masih dalam tahap eksplorasi pasar ekspor sehingga relatif lebih fleksibel dalam mencari tujuan perdagangan.
“UMKM itu sebenarnya lebih mudah karena kebanyakan masih menjajaki pasar ekspor baru, sehingga dalam jangka pendek bisa melihat pasar mana yang bisa dimasuki,” kata Budi.
Melalui program business matching yang difasilitasi Kemendag, pelaku UMKM terus didorong untuk menjangkau pasar internasional. Pada Januari lalu, transaksi yang dihasilkan dari program tersebut tercatat mencapai sekitar 4 juta dolar AS.
Dengan langkah ini, pemerintah berharap pelaku usaha Indonesia tidak hanya mampu mengantisipasi dampak gangguan rantai pasok global, tetapi juga memanfaatkan perubahan dinamika perdagangan dunia untuk memperluas jangkauan ekspor nasional.