Jakarta, TopBusiness – Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia (Hippi) menilai industri pariwisata, khususnya sektor rekreasi, tengah menghadapi tekanan akibat menurunnya daya belanja wisatawan. Kondisi ini dinilai mulai menekan margin usaha pelaku industri, meskipun angka kunjungan wisatawan masih terlihat relatif tinggi.
Ketua Umum Erik Hidayat mengatakan, penurunan kualitas belanja wisatawan kini menjadi tantangan utama bagi pelaku usaha pariwisata. Banyak wisatawan yang tetap bepergian, namun cenderung menahan pengeluaran dan memilih aktivitas yang berbiaya rendah atau bahkan gratis.
“Bagi para wisatawan ini, cara mereka bepergian adalah bentuk adaptasi. Bagi pebisnis, mentalitas pelancong ini menempatkan mereka pada posisi yang berisiko,” kata Erik dalam keterangannya, Kamis (16/4/2026).
Menurutnya, kondisi tersebut membuat pendapatan pelaku usaha tidak sebanding dengan jumlah kunjungan yang tercatat di berbagai destinasi wisata. Fenomena ini juga menunjukkan bahwa indikator keberhasilan pariwisata tidak bisa hanya dilihat dari jumlah wisatawan.
Erik menilai kebijakan pengembangan pariwisata saat ini masih terlalu berfokus pada target kunjungan dan promosi destinasi. Sementara itu, pelaku usaha di lapangan justru menghadapi tekanan biaya operasional serta penurunan kualitas pendapatan.
“Kami tidak mengatakan bahwa pertumbuhan tidak penting. Tetapi pertumbuhan tanpa keseimbangan hanya akan menimbulkan tekanan di bagian bawah,” ujarnya.
Hippi juga menekankan bahwa pariwisata merupakan ekosistem yang melibatkan banyak sektor ekonomi. Selain pengelola destinasi, sektor ini juga menopang aktivitas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), pekerja harian, hingga transportasi lokal.
Menurut Erik, melemahnya belanja wisatawan dapat berdampak luas terhadap mata rantai ekonomi di daerah tujuan wisata. Namun hingga saat ini, kebijakan yang secara khusus menyasar penguatan sektor tersebut masih dinilai terbatas.
“Perlemahan sektor ini sangat luas dalam dampaknya. Hingga saat ini, belum banyak kebijakan yang menargetkan sektor ini, apalagi memberikan dukungan nyata, insentif, atau stimulus,” ujarnya.
Karena itu, Hippi mendorong pemerintah untuk merumuskan kebijakan yang lebih responsif terhadap kondisi pelaku usaha pariwisata. Pendekatan pengembangan pariwisata juga dinilai perlu diarahkan tidak hanya pada peningkatan jumlah kunjungan, tetapi juga pada peningkatan nilai belanja wisatawan.
Menurut Erik, distribusi manfaat ekonomi dari sektor pariwisata harus lebih merata agar mampu memperkuat pelaku usaha di tingkat lokal.
“Distribusi manfaat pariwisata yang lebih adil akan menjaga pariwisata sebagai salah satu harapan ekonomi Indonesia,” kata Erik.
Hippi menilai penguatan pelaku usaha menjadi kunci bagi keberlanjutan sektor pariwisata nasional. Tanpa dukungan kebijakan yang memadai, pertumbuhan kunjungan yang terlihat saat ini berisiko tidak berkelanjutan dan tidak memberikan dampak ekonomi yang optimal bagi pelaku usaha di daerah.