Rasanya sedih melihat utang pemerintah saat ini. Jumlah utang sebesar Rp4.034,80 triliun per Februari 2018 (sumber APBN KiTa Kemenkeu) atau hampir menyentuh level 30% dari Produk Domestik Bruto (PDB) ini bukan jumlah yang bisa disepelekan. Meskipun, pemerintah dan DPR telah menetapkan rasio utang dalam Undang-Undang Keuangan Negara, tidak boleh lebih dari 60% PDB serta defisit tidak boleh lebih dari 3% PDB per tahunnya.
Penulis:
Manasye Agustinus Siregar
Pegawai Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
Kementerian Keuangan
Politik anggaran kita menetapkan bahwa negara dapat mengalami defisit agar negara mampu mengejar ketertinggalan pembangunan. Kekhawatiran kita terhadap krisis ekonomi seperti pada tahun 1998 dan 2008 terulang kembali karena utang yang terus membebani APBN negara. Utang negara yang menumpuk membuat suatu negara terpuruk seperti Yunani pada 30 Juni 2015 mengalami gagal bayar. Yunani tidak dapat membayar utang kepada Badan Moneter Internasional (IMF) sekitar 1.5 milyar Euro (sumber press release IMF). Akibatnya Pemerintah Yunani terpaksa membatasi penarikan uang tunai kepada masyarakat. Layanan Perbankan tutup lebih dari sepekan. Tetapi 20 hari kemudian Yunani melunasi utangnya kepada IMF.
Kita mulai berpikir bagaimana mungkin negara anggota Uni Eropa mengalami gagal bayar, lalu bagaimana dengan Indonesia yang masih menyandang status negara berkembang. Gagal bayar disebabkan utang sangat banyak sehingga membebani APBN Yunani. Rasio utang Yunani terhadap PDB adalah sekitar 174% pada Q4 2014 seperti disebutkan oleh bbc. Padahal Uni Eropa membatasi utang Negara adalah 60% dari PDB.
Siapa yang Diuntungkan?
Kenapa Indonesia masih berutang terus menerus? Kita adalah alasannya, Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia harus dapat menikmati kehidupan yang lebih baik. Mari kita lihat kondisi Bangsa Indonesia saat ini melalui Indeks Pembangunan Manusia atau IPM. IPM Indonesia per tahun 2015 berada pada level 68.9% (sumber Laporan UNDP 2016). IPM merupakan indikator untuk mengukur harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup penduduk (menurut Wikipedia). Indonesia berada di urutan 113 sedangkan Singapura berada di urutan 5 dengan 92.5% sedangkan Malaysia berada di peringkat 59 dengan 78.9%.
Investasi sumber daya manusia (SDM) tidak bisa ditunda lagi. Penundaan justru akan menyebabkan biaya yang lebih besar. Pemerintah menetapkan anggaran pendidikan Rp444,1 triliun (APBN 2018). Angka tersebut meningkat Rp24.3 triliun dari tahun sebelumnya (outlook 2017). Sasaran pemerintah dari anggaran tersebut adalah 19.6 juta jiwa penerima Program Indonesia Pintar, 56 juta jiwa penerima Bantuan Operasional Sekolah, pembangunan/rehab 61,2 ribu sekolah/ruang kelas, beasiswa 401,5 ribu mahasiswa melalui Program Bidik Misi, tunjangan 1.89 juta guru baik guru yang berstatus PNS atau nonPNS melalui Tunjangan Profesi Guru. Pemerintah menetapkan Anggaran kesehatan Rp111 triliun. Angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Sasarannya adalah 92.4 juta jiwa penerima Program Indonesia Sehat, 1.8 juta jiwa keikutsertaan ber-KB melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR), 49 rumah sakit/balkes, imunisasi 92.5% anak usia 0-11 bulan dan 74 ribu sertifikasi obat dan makanan.
Salah satu komponen pertumbuhan ekonomi adalah konsumsi pemerintah. Jika Belanja lebih besar daripada pendapatan maka akan terjadi defisit. Tetapi untuk menjaga dan mempercepat pertumbuhan ekonomi, Pemerintah harus mencari cara lain selain pajak. Pemerintah mengambil langkah berani agar tidak melewatkan kesempatan emas untuk menjaga dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.
Logistic Performance Index (LPI) Indonesia tahun 2016 adalah 2.98. Urutan teratas adalah Jerman dengan 4.23 (sumber Bank Dunia). LPI adalah alat untuk mengukur kinerja logistik suatu Negara yang dikeluarkan oleh Bank Dunia. Tersedianya infastruktur yang mendukung transportasi termasuk jalan, pelabuhan dan bandara akan mengurangi biaya logistik sehingga meningkatkan daya beli masyarakat karena harga barang-barang semakin murah. Itu sebabnya pemerintah sangat gencar membangun infrastruktur.
Pemerintah menetapkan anggaran belanja infrastruktur sebesar 410.7 triliun (APBN 2018). Targetnya adalah pembangunan dan preservasi jalan sepanjang 865 km, pembangunan bandara di 8 lokasi, pembangunan jembatan sepanjang 8.696 m, pembangunan jalur kereta api 620 km dan lain-lain. Infrastruktur yang memadai akan mengurangi jarak, waktu dan biaya pengiriman logistik. Kita dapat menikmati Jeruk Medan yang selama ini kalah bersaing dengan jeruk impor.
Belanja yang ekspansif memaksa APBN kita mengalami defisit. Kebijakan anggaran defisit ditetapkan atas persetujuan wakil rakyat. Pemerintah bersama DPR mengambil langkah politis dalam penetapan APBN. Defisit ditutupi/dibiayai dengan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dan pinjaman. Dulu struktur utang Indonesia banyak menggunakan porsi valuta asing (valas) daripada Rupiah. Karena saat itu Indonesia belum memiliki kemampuan jika mengandalkan sumber dari dalam negeri. Jika ekonomi Indonesia atau dunia tidak kondusif, berdampak pada nominal utang yang jatuh tempo. Saat ini struktur utang pemerintah Indonesia telah lebih baik. Dari total utang, Rp2.359,26 triliun sudah dalam bentuk Rupiah (SBN). Itu mengurangi risiko terhadap guncangan ekonomi global. Bangsa Indonesia dapat berbangga dengan pencapaian itu. Pemerintah saat ini terus berusaha mengurangi porsi asing. Itulah mengapa dunia memandang Indonesia sebagai negara tujuan investasi. Lima lembaga rating internasional berdasarkan penilaian yang kompleks menetapkan Indonesia sebagai negara investment grade.
Terkadang kita melihat utang dari totalnya saja. Itu berpotensi menciptakan persepsi negatif terhadap utang. Kita perlu melihat utang secara keseluruhan sebab utang adalah instrumen kebijakan untuk pembangunan bangsa. Secara bersamaan, pemerintah juga menggunakan instrumen lain seperti reformasi perpajakan, perbaikan iklim investasi, pembangunan infrastruktur yang memadai, perbaikan pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial serta disiplin fiskal untuk menjaga dan mempercepat pertumbuhan. Yakinlah pemerintah sedang berinvestasi untuk Bangsa ini dan kita semua akan diuntungkan. Mari kita awasi pengelolaan utang agar selalu produktif sebab utang menjaga momentum emas pertumbuhan perekonomian.