Jakarta, TopBusiness – Dinamika geopolitik global yang saat ini masih berlangsung telah menyebabkan terganggunya keberlangsungan industri nasional. Kinerja sektor manufaktur Indonesia pada April 2026 mengalami perlambatan, tercermin dari capaian Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur Indonesia yang turun ke level 49,1 dari 50,1 pada Maret 2026, sekaligus kembali memasuki fase kontraksi.
“Pelemahan angka PMI tersebut merupakan dampak dari dinamika global, khususnya konflik geopolitik yang memicu gangguan pasokan dan lonjakan harga komoditas serta biaya logistik. Hal ini tentu berdampak langsung pada aktivitas produksi industri nasional,” ungkap Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arief, dalam keterangannya di Jakarta, Senin (4/5), sebagaimana dilansir kemenperin.go.id.
Merespons kondisi tersebut, Kementerian Perindustrian terus melakukan langkah mitigasi dan penguatan sektor industri nasional. Upaya yang dilakukan di antaranya dengan mempertemukan ekosistem rantai pasok industri yang terdampak, seperti industri plastik, guna menjaga keberlanjutan pasokan bahan baku. Selain itu, Kemenperin juga mendorong pemanfaatan skema Local Currency Transaction (LCT), untuk mengurangi ketergantungan terhadap mata uang asing serta meminimalisasi risiko fluktuasi nilai tukar.
Lebih lanjut, Kemenperin tengah mempercepat perumusan berbagai kebijakan strategis, termasuk penguatan substitusi impor, peningkatan penggunaan produk dalam negeri (P3DN), serta diversifikasi sumber bahan baku dan pasar ekspor. Upaya ini juga diiringi dengan fasilitasi kepada pelaku industri melalui program pendampingan, peningkatan kapasitas industri kecil dan menengah (IKM), serta akselerasi transformasi digital guna meningkatkan efisiensi dan daya saing industri nasional.
“Pada akhirnya, semua upaya ini ditujukan untuk ketahanan dan kemandirian industri nasional serta mempertahankan utilisasi produksi, sehingga bisa mencapai tujuan yang menjadi prioritas utama pemerintah yaitu melindungi pekerja industri dari pengurangan tenaga kerja atau PHK,” tuturnya.
Selain kebijakan perlindungan industri yang dijalankan sebelum gejolak gepolitik di timur tengah, Kemenperin saat ini sedang menyiapkan usulan baru insentif dan kebijakan perlindungan bagi industri dalam menghadapi gejolak geopolitik dunia, guna mempertahankan utilisasi dan melindungi pekerja industri dari ancaman PHK.
“Bapak Menteri Perindustrian sedang menyiapkan usulan insentif baru dan kebijakan perlindungan industri dalam negeri dalam menghadapi dampak gejolak geopolitik. Rancangan insentif dan kebijakan baru ini memperkuat kebijakan perlindungan industri sebelumnya. Dengan hal ini, diharapkan dapat memperkuat rantai pasok industri menghadapi tekanan global dan melindungi pekerjanya dengan baik,” imbuh Febri.
Berdasarkan data S&P Global, tidak hanya Indonesia, tekanan terhadap sektor manufaktur juga dialami oleh negara-negara di Asia Tenggara, meskipun dengan intensitas yang berbeda. Vietnam masih mencatatkan PMI di kisaran 50,5, sementara Malaysia berada di level 51,6, menunjukkan negara tersebut tengah mengalami kontraksi ringan.
Dengan capaian PMI sebesar 49,1, Indonesia berada pada kelompok kontraksi moderat dan sejalan dengan tren pelemahan di sebagian negara ASEAN. Namun demikian, Indonesia masih relatif lebih baik ditopang oleh permintaan domestik, dibandingkan negara yang mengalami kontraksi lebih dalam seperti Filipina yang menurun hingga 48,3.
“Posisi Indonesia yang berada pada kontraksi moderat menunjukkan bahwa sektor manufaktur nasional relatif resilien di tengah tekanan global. Namun, ini juga menjadi sinyal penting untuk memperkuat struktur industri dalam negeri agar lebih tahan terhadap gejolak eksternal,” jelas Jubir Kemenperin.
Survei Indeks Kepercayaan Industri (IKI) menunjukkan, pelaku industri masih menunjukkan optimisme terhadap prospek produksi dalam 6 bulan ke depan yang tercatat sebesar 70,1%, meskipun mengalami penurunan tipis sebanyak 1,7% dibandingkan bulan sebelumnya.