Jakarta, TopBusiness – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat justru memberikan dampak positif yang lebih besar bagi sektor pertanian dan masyarakat desa.
Setiap krisis maupun gejolak ekonomi selalu memiliki sisi positif dan negatif. Namun, menurut dia, yang terpenting adalah bagaimana pemerintah memanfaatkan situasi tersebut untuk mendorong keuntungan bagi petani dan sektor pertanian nasional.
“Sekarang setiap ada krisis apapun pasti ada plus minus. Yang penting bagaimana kecerdasan kita memanfaatkan situasi ini. Saya harus menjelaskan pakai data,” ujar Amran kepada media yang dikutip, Rabu (20/5/2026).
Ia menyebut kenaikan dolar memang berdampak pada komoditas impor seperti bawang putih dan kedelai. Namun di sisi lain, pelemahan rupiah justru meningkatkan nilai ekspor komoditas pertanian dan perkebunan Indonesia.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Amran menyebut nilai ekspor sektor pertanian meningkat hingga Rp 166 triliun, sementara impor turun Rp 41 triliun.
“Ekspor pertanian naik Rp166 triliun, impornya turun Rp 41 triliun. Itu data BPS. Dampak positifnya di desa, khususnya petani, jauh lebih tinggi,” katanya.
Menurut Amran, peningkatan ekspor tersebut turut mendorong kesejahteraan petani dan pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) sektor pertanian. Ia mengklaim capaian kesejahteraan petani saat ini menjadi salah satu yang tertinggi sepanjang sejarah Indonesia.
“Petani sederhana logikanya begini, kalau harga menguntungkan maka tanaman dipupuk dengan baik, dipelihara dengan baik, hamanya dijaga. Hasilnya produksi naik,” ujarnya.
Amran juga menegaskan pemerintah tetap menjaga daya beli masyarakat melalui subsidi, terutama untuk bahan bakar minyak (BBM) dan pupuk. “BBM subsidi tidak naik, pupuk turun. Negara mana yang kebijakannya seperti itu? Ini luar biasa,” kata dia.
Dalam kesempatan itu, Amran menepis anggapan bahwa Indonesia masih sangat bergantung pada impor pangan. Ia menjelaskan konsep ketahanan pangan berbeda dengan swasembada pangan.
Menurut dia, ketahanan pangan berarti kebutuhan pangan masyarakat terpenuhi, baik dari produksi dalam negeri maupun impor. Sedangkan pemerintah saat ini berupaya memperkuat swasembada dengan meminimalkan impor sesuai amanat undang-undang.
Amran mengklaim tingkat impor pangan Indonesia saat ini hanya sekitar 4,8 persen dari total kebutuhan nasional, masih di bawah ambang batas 10 persen yang digunakan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (FAO).
“Kalau 4,8 persen berarti di bawah 10 persen. Kita sudah swasembada beras, cabai, jagung pakan, telur ayam, bawang merah, bahkan sebagian sudah ekspor,” ujarnya.
Ia menambahkan sejumlah komoditas pangan strategis nasional kini telah surplus dan diekspor ke luar negeri. Karena itu, ia meminta publik tidak hanya menyoroti komoditas impor tertentu seperti kedelai atau bawang putih.
“Jangan satu impor diberitakan terus, padahal kita ekspor banyak komoditas. Produksi kita 73 juta ton, impor hanya sekitar 3 juta ton. Negeri kita hebat, 96 persen kebutuhan dipenuhi produksi dalam negeri,” katanya.
Amran juga menyoroti keberadaan mafia pangan yang dinilai menjadi penyebab kenaikan harga sejumlah komoditas, termasuk minyak goreng. Ia menegaskan pemerintah tidak akan segan mencabut izin importir yang mengambil keuntungan berlebihan.
“Kami sudah bilang ke seluruh importir jangan semena-mena mengambil keuntungan. Kalau semena-mena, izinnya bisa saya cabut,” tegasnya.
Ia menambahkan Satgas Pangan telah diminta menindak praktik mafia pangan yang dinilai merugikan masyarakat dan petani. “Yang bikin susah itu mafia dan pendukungnya. Mafianya harus dibereskan,” ujar Amran.