Jakarta, TopBusiness — Ketua Umum Persatuan Organisasi Petani Sawit Indonesia (POPSI), Mansuetus Darto, mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam menerapkan kebijakan baru tata kelola ekspor sumber daya alam (SDA) karena berpotensi mengganggu rantai pasok industri sawit rakyat.
Darto mengatakan, industri sawit melibatkan jutaan petani dan buruh yang sangat bergantung pada kelancaran distribusi tandan buah segar (TBS) hingga ekspor minyak sawit mentah (CPO).
“Petani sawit menguasai hampir 40% kebun sawit nasional. Jumlah petani dan buruh sawit sekitar 17 juta orang,” ujarnya dalam dialog media yang dikutip Kamis (21/5/2026).
Menurut Darto, perubahan tata kelola ekspor yang terlalu cepat dapat memunculkan ketidakpastian di sektor refinery dan perdagangan sawit.
Ia khawatir perusahaan besar akan lebih memilih membeli bahan baku dari kebun milik sendiri dibandingkan dari pabrik independen yang selama ini bermitra dengan petani rakyat.
Darto menyebut terdapat hampir 1.000 pabrik kelapa sawit yang tidak memiliki kebun sendiri dan bergantung pada pasokan dari sekitar 2,5 juta petani mandiri.
“Kalau pabrik tidak bisa menjual CPO-nya, maka petani tidak bisa menjual TBS mereka,” katanya.
Ia juga mengungkapkan harga sawit mulai mengalami tekanan setelah pengumuman kebijakan pemerintah. Menurut dia, harga CPO turun sekitar Rp800 hingga Rp1.000 per kilogram, sementara harga TBS di sejumlah daerah diperkirakan turun Rp100 hingga Rp10 per kilogram.
Darto menilai pemerintah perlu memitigasi dampak sosial ekonomi sebelum kebijakan diterapkan penuh.
Ia mengingatkan sawit memiliki karakteristik berbeda dengan komoditas lain karena harus dipanen setiap hari. Jika penyerapan terganggu akibat kelebihan stok, maka tangki penyimpanan pabrik akan penuh dan buah sawit petani tidak dapat lagi ditampung.
“Kalau barang tidak laku, tangki akan penuh. Kalau tangki penuh, petani tidak bisa panen,” ujarnya.
Selain itu, Darto menilai upaya menjadikan Indonesia sebagai penentu harga sawit global bukan perkara mudah karena pasar internasional juga dipengaruhi kekuatan negara pembeli dan produk substitusi seperti minyak kedelai maupun minyak bunga matahari.
“Kalau harga kita terlalu tinggi, mereka bisa beralih ke produk substitusi atau negara lain,” katanya.
Karena itu, Darto meminta pemerintah memperkuat dialog dengan seluruh pemangku kepentingan sebelum kebijakan dijalankan penuh, mulai dari asosiasi petani, pengusaha, refinery hingga eksportir.
Ia menilai keterlibatan seluruh pelaku penting agar kebijakan tidak menimbulkan gejolak di tingkat petani rakyat.
Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah menyelesaikan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Ekonomi sebagai langkah memperkuat kendali negara terhadap ekspor sumber daya alam (SDA) strategis nasional.
“Hari ini Pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menyelesaikan Peraturan Pemerintah tentang Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Ekonomi,” ujar Prabowo dalam penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) RAPBN 2027 di Rapat Paripurna DPR RI, Rabu (20/5/2026).
Prabowo menjelaskan aturan tersebut diterbitkan untuk menjaga pasokan dalam negeri sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi nasional melalui pengelolaan ekspor yang lebih terpusat dan terkontrol.
Pada tahap awal, kebijakan akan diterapkan pada sejumlah komoditas strategis seperti minyak, kelapa sawit, batu bara, serta produk paduan besi dan mineral.