Jakarta, TopBusiness – Pemerintah mempercepat pembangunan sektor pertanian di Papua melalui program cetak sawah, mekanisasi pertanian, hingga pembangunan infrastruktur pendukung dengan total dukungan anggaran mencapai Rp 5 triliun dalam dua tahun terakhir.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah telah mencetak sawah baru seluas 80.000 hektare di Papua sepanjang 2025-2026 sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemandirian pangan nasional.
Hal tersebut disampaikan Amran usai memimpin rapat bersama gubernur, bupati, kepala dinas, petani, dan penyuluh dari berbagai wilayah Papua di Kantor Kementerian Pertanian, Jakarta, Kamis (11/6/2026). “Total sekarang 80.000 hektare untuk 2025 dan 2026,” kata Amran.
Menurut dia, dari total tersebut sebanyak 30.000 hektare telah dicetak pada 2025, sedangkan 50.000 hektare lainnya ditargetkan terealisasi sepanjang 2026. Sebagian lahan telah memasuki masa produksi, sementara sisanya masih dalam tahap pengembangan.
Amran optimistis produktivitas sawah baru di Papua dapat meningkat signifikan. Jika sebelumnya hasil panen hanya sekitar 3 ton per hektare, penerapan teknologi dan mekanisasi pertanian diyakini mampu meningkatkan produktivitas hingga 5-7 ton per hektare.
“Beberapa waktu lalu produksinya sekitar 3 ton per hektare. Bisa naik menjadi 5 ton sampai 7 ton per hektare,” ujarnya.
Untuk mendukung target tersebut, pemerintah menerapkan sistem pertanian modern berbasis mekanisasi penuh. Pengolahan lahan yang sebelumnya masih mengandalkan tenaga manual secara bertahap akan digantikan dengan penggunaan alat dan mesin pertanian modern.
“Nanti full mekanisasi. Bukan lagi mencangkul. Sekarang kita gunakan traktor dan alat pertanian canggih. Traktornya ratusan totalnya,” kata Amran.
Ia mencontohkan, saat menerima laporan adanya sekitar 20 hektare sawah di salah satu daerah yang masih diolah menggunakan cangkul, dirinya langsung memerintahkan jajaran Kementerian Pertanian untuk mengirimkan bantuan traktor yang diperkirakan tiba dalam dua hingga tiga minggu ke depan.
Selain program cetak sawah, pemerintah juga mengalokasikan anggaran besar untuk mempercepat pembangunan pertanian di Papua. Pada 2025, anggaran yang digelontorkan mencapai lebih dari Rp2 triliun, sementara pada 2026 meningkat menjadi Rp3,2 triliun.
“Anggaran yang kita berikan 2025 itu Rp2 triliun lebih, 2026 Rp3,2 triliun. Totalnya Rp5 triliun,” ujar Amran.
Menurutnya, investasi tersebut diarahkan untuk mendukung pengembangan berbagai komoditas unggulan, pembangunan irigasi, penyediaan alat mesin pertanian, hingga perluasan lahan pertanian.
Dalam pertemuan yang dihadiri sekitar 200 peserta tersebut, sejumlah pemerintah daerah juga menyampaikan berbagai usulan pengembangan komoditas strategis seperti padi, jagung, kopi, kakao, pala, sagu, ubi jalar, dan singkong.
“Tadi minta traktor, minta irigasi, minta cetak sawah, hampir 90 persen permintaan hari ini kami penuhi. Kalau progresnya bagus, 100 persen kami penuhi, termasuk kopi, pala, kakao, dan seterusnya,” kata Amran.
Lebih jauh, pemerintah menargetkan Papua bersama Kalimantan dan Sumatera menjadi wilayah penopang kemandirian pangan dan energi nasional di masa depan. Upaya tersebut juga diharapkan dapat menurunkan disparitas harga pangan yang selama ini masih tinggi di sejumlah wilayah Papua.
“Kita inginkan Papua, Kalimantan, Sumatera menjawab mandiri pangan dan mandiri energi ke depan. Jangan lagi ada harga beras di sana Rp 25.000 sampai Rp 30.000 per kilogram,” tegasnya.
Terkait kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) untuk mendukung operasional alat dan mesin pertanian, Amran memastikan pemerintah akan berkoordinasi dengan PT Pertamina (Persero) agar petani tetap memperoleh akses BBM subsidi dan tidak terbebani biaya produksi yang tinggi.
“Kita sepakat karena arahan Bapak Presiden, petani jangan dibebani. BBM subsidi tetap tersedia untuk mendukung produksi pertanian,” ujarnya.