Jakarta, TopBusiness – Institute for Essential Services Reform (IESR) dengan dukungan Transport & Environment (T&E) Asia Pacific meluncurkan studi berjudul Zero Emission Trucks in Indonesia: A Policy and Regulatory Roadmap for Heavy and Medium Duty Freight pada Rabu (17/6).
Studi ini menyoroti urgensi dekarbonisasi truk angkutan barang sebagai salah satu strategi penting untuk menurunkan emisi sektor transportasi, memperkuat ketahanan energi nasional, serta mengurangi beban fiskal akibat subsidi dan kompensasi bahan bakar minyak (BBM). Ini juga merupakan kajian perdana untuk Zero Emission Truck di Indonesia dan peta jalan untuk nencapai target dekarbonisasi kendaraan angkutan barang.
Sektor transportasi merupakan penyumbang emisi sektor energi terbesar ketiga di Indonesia. Pada 2024, emisi sektor ini mencapai 168 MtCO2e atau sekitar 25 persen dari total emisi nasional, dengan pertumbuhan rata-rata 1,56 persen per tahun. Transportasi jalan mendominasi emisi sektor transportasi dengan porsi sekitar 88 persen atau 148 MtCO2e.
Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa menyatakan pada kategori transportasi jalan, meskipun hanya mewakili sekitar 4 persen dari stok kendaraan nasional, truk menghasilkan 31 persen emisi transportasi jalan atau sekitar 42,61 MtCO2e. Angka ini setara dengan 28,8 persen jejak karbon seluruh sektor transportasi. Kontribusi terbesar berasal dari truk sedang atau medium-duty vehicle (MDV) sebesar 51 persen dan truk berat atau heavy-duty vehicle (HDV) sebesar 13 persen dari total emisi angkutan barang.
“Dekarbonisasi truk angkutan barang perlu menjadi prioritas dalam agenda transisi energi Indonesia karena dampaknya sangat besar untuk penguatan daya saing ekonomi dan kemandirian energi nasional. Meskipun jumlahnya relatif kecil dibandingkan total kendaraan nasional, truk memiliki kontribusi emisi yang sangat besar, sekaligus menjadi tulang punggung logistik nasional. Tanpa intervensi kebijakan yang kuat, pertumbuhan aktivitas logistik akan terus meningkatkan konsumsi energi fosil, emisi, dan beban subsidi BBM,” ujar Fabby.
Pemodelan IESR menunjukkan skenario adopsi 100 persen truk tanpa emisi (zero emission trucks, ZET) pada 2060 dapat menurunkan kebutuhan energi akhir sebesar 78 persen dibandingkan skenario BAU dan memangkas emisi knalpot hingga 99 persen. Bahkan, truk listrik 62–87% lebih efisien dibanding truk diesel, menggantikan konsumsi 207,5 MMBOE bahan bakar cair dengan hanya 29,2 MMBOE listrik. Peralihan ke listrik jaringan juga memungkinkan integrasi otomatis dengan sistem kelistrikan yang direncanakan semakin rendah karbon.
Reza Hertantyo, Plt. Kepala Pusat Pengelolaan Transportasi Berkelanjutan (PPTB), Kementerian Perhubungan mengatakan pihaknya tengah menyiapkan Peta Jalan Dekarbonisasi dan Transisi Energi Sektor Transportasi sebagai langkah awal untuk memandu aksi dan strategi menuju transportasi berkelanjutan.
Selain itu, Reza menyampaikan bahwa kebijakan sektor transportasi juga akan diarahkan melalui penerapan standar emisi Euro 4, pengembangan program biodiesel, percepatan elektrifikasi kendaraan komersial, serta implementasi kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (Zero ODOL).
“Peta jalan ini akan memuat baseline emisi, target dan potensi pengurangan emisi, proyeksi bauran energi, serta strategi dekarbonisasi transportasi yang dapat menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan dalam mempercepat transisi menuju sistem transportasi yang lebih bersih dan berdaya saing,” tegas Reza.
Kepala Kebijakan Transisi dan Dekarbonisasi IESR, Ilham Rizqian Fahreza Surya menegaskan ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM) juga akan memperbesar risiko fiskal dan ketahanan energi Indonesia. Pada 2024, impor BBM Indonesia telah mencapai USD 25,9 miliar.
Studi IESR memperkirakan setiap truk listrik yang beroperasi dapat menghindari beban subsidi dan kompensasi sekitar Rp21 juta per tahun pada 2030, dan meningkat menjadi sekitar Rp50 juta per unit per tahun pada 2060. Jika diterapkan pada armada nasional sebanyak 7,6 juta truk tanpa emisi, potensi penghematan fiskal dapat mencapai Rp650 triliun per tahun pada 2060, dengan akumulasi penghematan sekitar Rp5.000 triliun sepanjang 2025–2060.
“Transisi menuju truk tanpa emisi tidak hanya relevan dari sisi lingkungan, tetapi juga dari sisi ekonomi dan fiskal. Elektrifikasi truk dapat membantu Indonesia mengurangi ketergantungan pada diesel, menekan risiko fluktuasi harga minyak global, serta membuka ruang fiskal yang lebih besar untuk pembangunan,” kata Ilham.
IESR tiga rekomendasi kebijakan perlu dilakukan Indonesia untuk mempercepat adopsi ZET. Pertama, penerapan standar efisiensi bahan bakar atau fuel efficiency (FE) yang meningkat setidaknya 10 persen setiap tahun. Hal ini bertujuan untuk menurunkan emisi gas buang serta meningkatkan efisiensi konsumsi bahan bakar pada armada truk yang beroperasi. Regulasi ini dilakukan dengan menetapkan batas rata-rata konsumsi energi armada yang dijual setiap pabrikan dalam periode tertentu, dengan pengawasan berdasarkan tipe kendaraan dan pelacakan penjualan tahunan.
Kedua, Indonesia perlu mendorong produsen (original equipment manufacturer) yang telah beroperasi di Indonesia untuk membawa model ZET yang sudah dipasarkan di luar negeri ke pasar domestik. Salah satu langkah yang dapat dipertimbangkan adalah mengaktifkan kembali insentif bea masuk 0 persen yang pernah diterapkan pada kendaraan listrik penumpang impor utuh atau completely built up (CBU), dan memperluasnya ke segmen ZET. Namun, insentif tersebut perlu disertai kewajiban pengembangan ekosistem, termasuk investasi infrastruktur pengisian daya.
Ketiga, pembangunan stasiun pengisian daya setiap 100 kilometer di sepanjang koridor jalan nasional utama menjadi penting untuk menjadi enabler condition adopsi ZET. Kebutuhan awal pada 2030 memerlukan pengisi daya berkapasitas 230 kW yang tersebar pada 27 lokasi indikatif di Jawa dan Sumatera. Infrastruktur ini berpotensi menimbulkan beban puncak simultan sebesar 16,9 MW, sehingga dapat menjadi dasar awal untuk menentukan lokasi prioritas penguatan jaringan listrik.
IESR menilai reformasi instrumen pembiayaan tetap menjadi kunci untuk mempercepat adopsi ZET. Pemerintah dan lembaga keuangan perlu mengembangkan skema leasing berbunga rendah, model battery swapping, serta tenor pembiayaan yang lebih panjang untuk menurunkan beban investasi awal operator. Dengan kebijakan yang tepat, elektrifikasi truk angkutan barang dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat daya saing logistik nasional, mengurangi polusi udara, menekan emisi gas rumah kaca, dan mempercepat pencapaian target transisi energi Indonesia.