Jakarta, TopBusiness—Menindaklanjuti pemberitaan yang berkembang terkait dugaan relokasi perusahaan industri komponen otomotif dari Indonesia ke Vietnam, Menteri Perindustrian RI (Menperin), Agus Gumiwang Kartasasmita, Minggu 21 Juni 2026 telah memerintahkan Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (Dirjen ILMATE) Kemenperin, menelusuri kebenaran informasi relokasi produksi PT S dan PT J. Serta isu PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) pada dua industri tersebut.
“Memertimbangkan kehati-hatian dan sensifitas isu ini bagi industri dan investasi asing pada sektor industri otomotif Indonesia, maka hari ini kami menyampaikan temuan lapangan pada publik,” ujar Juru Bicara Kementerian Perindustrian, Febri Hendri Antoni Arief di Jakarta (23/6/2026).
Berdasarkan penelusuran Dirjen ILMATE diperoleh temuan sebagai berikut. Pertama, PT J dan PT S atau PT JAI dan PT SAI, sama-sama berlokasi di provinsi Jawa Timur.
PT JAI berlokasi di Kabupaten Pasuruan dan PT SAI berlokasi di Kabupaten Mojokerto. Dua perusahaan tersebut juga tercatat aktif menyampaikan laporan kegiatan industri melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) secara rutin sesuai ketentuan yang berlaku pada Permenperin 13 Tahun 2025.
Kedua, Kemenperin mendapatkan konfirmasi dari pihak perusahaan bahwa dua perusahaan industri PT JAI dan PT SAI yang muncul dalam pemberitaan relokasi fasilitas produksi dari Indonesia ke Vietnam dan PHK, kemungkinan memang kedua perusahaan tersebut.
Ketiga, fasilitas produksi PT JAI dan PT SAI masih beroperasi secara normal di Indonesia dan tetap menjalankan kegiatan produksi sebagaimana biasanya.
Belum ada rencana relokasi fasilitas produksi dua perusahaan industri tersebut dari Indonesia ke Vietnam. Begitu juga dengan isu PHK, pihak perusahaan juga menyatakan bahwa tidak ada pengurangan tenaga kerja ataupun PHK pada fasilitas produksi mereka.
“Berdasarkan hasil penelusuran kebenaran informasi ini, kami dari Kementerian Perindustrian, sementara menyimpulkan bahwa belum ada rencana relokasi fasilitas produksi PT JAI dan PT SAI dari Indonesia ke Vietnam. Dan kedua, tidak ada pengurangan tenaga kerja atau PHK pada dua perusahaan industri tersebut,” ungkap Febri.
Isu ini telah menyebabkan gangguan pada sisi produksi dan demand PT SAI dan PT JAI. Bahkan, buyer dan supplier mereka menyatakan terkejut dan menanyakan kebenaran isi berita yang berkembang serta komitmen dua perusahaan tersebut terhadap kontrak mereka ke depan.
“Pemberitaan masif terhadap relokasi dan PHK pada dua industri di Jatim ini telah berdampak terhadap rantai pasok industri otomotif dan iklim investasi manufaktur Indonesia terutama pada dua perusahaan industri komponen otomotif ini,” tutur Jubir Kemenperin.
Lebih lanjut, berdasarkan hasil penelusuran juga peroleh profil kedua perusahaan. PT SAI dan PT JAI merupakan perusahaan industri komponen otomotif dengan nilai investasi yang signifikan, dengan total investasi mencapai lebih dari Rp1,9 triliun. Besarnya nilai investasi tersebut mencerminkan komitmen jangka panjang kedua perusahaan dalam mendukung pengembangan industri manufaktur nasional serta memperkuat rantai pasok industri otomotif di Indonesia.
“Nilai investasi yang telah direalisasikan menunjukkan kepercayaan dan komitmen perusahaan untuk terus mengembangkan usaha dan investasinya di Indonesia,” imbuh Febri.
Dari sisi kinerja produksi, kedua perusahaan juga masih menunjukkan aktivitas industri yang berjalan baik. Pada triwulan I tahun 2026, PT S merealisasikan produksi sebesar 1,2 juta pieces komponen, sedangkan PT J memproduksi sekitar 1,6 juta pieces komponen.
Selain itu, seluruh hasil produksi kedua perusahaan ditujukan untuk pasar ekspor. Dengan orientasi ekspor mencapai 100 persen, kedua perusahaan merupakan bagian dari rantai pasok global industri otomotif dan berkontribusi terhadap kinerja ekspor manufaktur Indonesia.
Kebijakan Menperin
Menperin juga telah menginstruksikan seluruh jajarannya diseluruh Indonesia untuk terus melakukan monitor kinerja industri secara berkala serta menindaklanjuti semua informasi terkait dengan penutupan pabrik dan PHK. Seluruh jajaran Kemenperin diminta mengambil langkah mitigasi yang cepat dan terukur sehingga penutupan fasilitas produksi dapat dihindari serta tidak berujung PHK.
“Menteri Perindustrian telah memerintahkan jajarannya untuk terus memonitor kinerja seluruh industri dan melakukan langkah mitigasi cepat dan terukur terhadap industri yang mengalami gangguan pada rantai pasok dan permintaan,” ujar Febri.
Pemerintah akan terus melakukan pemantauan dan berkoordinasi dengan pelaku industri untuk memastikan keberlanjutan investasi, stabilitas produksi, kepastian demand serta perlindungan terhadap tenaga kerja industri nasional.
Pemerintah juga terus menjaga iklim usaha yang kondusif agar industri manufaktur nasional semakin berdaya saing dan mampu beradaptasi dengan dinamika pasar global.