Jakarta, TopBusiness – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa penguatan supremasi hukum menjadi faktor krusial dalam meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurutnya, kepastian hukum dan peningkatan kepercayaan publik merupakan fondasi penting untuk menarik investasi serta mewujudkan target Indonesia Emas 2045.
Hal tersebut disampaikan Luhut saat membuka Seminar Supremasi Hukum dan Pertumbuhan Ekonomi di Kantor Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Kamis (25/6/2026).
Dalam paparannya, Luhut mengakui bahwa sejumlah indikator kepercayaan dan kredibilitas Indonesia mengalami penurunan yang berdampak terhadap persepsi investor. Karena itu, ia mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk fokus mencari solusi ketimbang saling menyalahkan.
“Kita jangan habis waktu mencari siapa yang salah. Yang penting sekarang bagaimana memperbaiki kondisi ini secara bersama-sama,” ujarnya.
Sebagai salah satu solusi, DEN tengah mendorong percepatan penerapan teknologi pemerintahan (government technology) berbasis kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Menurut Luhut, digitalisasi layanan publik yang terintegrasi akan mengurangi kontak langsung antara masyarakat dan birokrasi sehingga meningkatkan transparansi serta kepatuhan.
Saat ini, pemerintah telah menjalankan 43 proyek percontohan (piloting) government technology di berbagai daerah, termasuk Banyuwangi, Surabaya, Bali, dan sejumlah kabupaten/kota lainnya. Presiden dijadwalkan meninjau beberapa proyek tersebut pada Juli mendatang sebelum implementasi nasional dilakukan pada Oktober-November 2026.
“Kalau ini berjalan secara nasional, maka human contact akan berkurang. Semua berbasis AI sehingga berbagai persoalan deregulasi dan tata kelola bisa lebih mudah diselesaikan,” kata Luhut.
Ia menjelaskan, Indonesia sebenarnya telah memiliki fondasi digital yang kuat melalui berbagai platform seperti PeduliLindungi, e-Katalog, hingga sistem informasi mineral dan batu bara (Simbara). Pengalaman tersebut menjadi modal penting untuk membangun sistem pemerintahan digital yang lebih modern dan akuntabel.
Luhut juga menyoroti hasil riset yang menunjukkan hubungan erat antara supremasi hukum dan kemakmuran suatu negara. Berdasarkan penelitian Atlantic Council terhadap 164 negara selama 30 tahun, rule of law memiliki korelasi sebesar 0,77 terhadap tingkat kemakmuran, lebih tinggi dibandingkan economic freedom maupun political freedom.
“Rule of law memang memiliki peran yang sangat penting bagi pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Luhut kembali mengangkat gagasan pembentukan International Financial Center dan family office di Bali. Menurutnya, inisiatif tersebut tidak hanya bertujuan menarik modal global, tetapi juga memperkuat kredibilitas sistem hukum Indonesia di mata investor internasional.
Ia mengungkapkan bahwa konsep tersebut telah dikaji sejak hampir dua tahun lalu dengan mempelajari praktik terbaik dari Dubai, Abu Dhabi, Gujarat, Singapura, dan Hong Kong. Regulasi pendukung melalui Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) juga disebut telah tersedia untuk mendukung implementasinya.
“Kalau kita bisa membangun kepercayaan terhadap aturan hukum kita, maka kepercayaan terhadap Indonesia secara keseluruhan juga akan meningkat,” katanya.
Menurut Luhut, minat investor global terhadap Indonesia tetap tinggi. Ia mencontohkan pertemuannya dengan sejumlah investor internasional, termasuk perwakilan BlackRock, yang menunjukkan ketertarikan terhadap prospek ekonomi Indonesia di tengah ketidakpastian global.
Luhut optimistis Indonesia mampu mencapai pertumbuhan ekonomi 7-8 persen, bahkan mendekati 9 persen dalam beberapa tahun mendatang, asalkan seluruh elemen bangsa mampu bekerja sama dan konsisten menjalankan agenda pembangunan strategis pemerintah.
“Indonesia tidak akan pernah kolaps. Kita memiliki banyak orang pintar dan banyak orang baik. Yang diperlukan adalah kekompakan dan kemauan bersama untuk menyelesaikan masalah,” tegasnya.
Ia menambahkan, bonus demografi yang diperkirakan berakhir pada periode 2038-2040 harus dimanfaatkan secara optimal. Jika momentum tersebut gagal dimanfaatkan, Indonesia berisiko terjebak dalam middle income trap atau jebakan negara berpendapatan menengah.
Karena itu, Luhut mengajak seluruh pihak untuk mendukung berbagai program strategis pemerintah, mulai dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Merah Putih, hingga penguatan ekosistem investasi dan reformasi hukum.
“Indonesia Emas 2045 bisa tercapai jika kita kompak dan bersama-sama mencari solusi, bukan saling menyalahkan,” pungkasnya.