Jakarta, TopBusiness – Badan Pengelola (BP) BUMN bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperkuat sinergi dalam membangun sistem pencegahan korupsi yang lebih terintegrasi di lingkungan badan usaha milik negara. Kolaborasi ini difokuskan untuk memperkuat tata kelola, khususnya dalam mengawal pelaksanaan berbagai proyek hilirisasi strategis yang tengah dijalankan agar berlangsung secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat maksimal bagi negara.
Kepala BP BUMN sekaligus Chief Operating Officer (COO) Danantara, Dony Oskaria, menegaskan bahwa proyek-proyek hilirisasi yang saat ini menjadi salah satu prioritas pemerintah memerlukan pengawasan dan pendampingan sejak tahap awal. Langkah tersebut dinilai penting untuk memitigasi berbagai potensi risiko sekaligus memastikan seluruh proses berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik.
“Banyak proyek hilirisasi yang sedang kita kerjakan. Tentu saja kita ingin pengerjaannya dilakukan secara baik dan transparan, karena ini adalah harapan masyarakat. Karena itu, kita meminta pendampingan dari awal agar seluruh proses dapat dimitigasi dan tidak menjadi risiko ke depan,” ujar Dony.
Menurutnya, keterlibatan KPK sejak awal menjadi bagian dari strategi membangun sistem pencegahan yang komprehensif, sehingga setiap tahapan pelaksanaan proyek dapat dikawal dengan standar integritas yang tinggi. Pendekatan preventif tersebut diharapkan mampu memperkecil peluang terjadinya penyimpangan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan investasi strategis nasional.
Selain pendampingan terhadap proyek, BP BUMN juga akan memperkuat kapasitas sumber daya manusia yang terlibat dalam program hilirisasi. Seluruh grup dan tim pelaksana akan memperoleh pelatihan serta pendampingan mengenai aspek pencegahan korupsi sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko secara menyeluruh.
“Bagaimanapun, kita tidak ingin investasi yang besar nantinya tidak menghasilkan hasil yang maksimal. Karena itu, setiap grup dan setiap tim yang terlibat dalam proyek hilirisasi akan mendapatkan pelatihan dan pendampingan pencegahan, sehingga seluruh proses dapat berjalan dengan baik,” kata Dony.
Ia menekankan bahwa penguatan tata kelola menjadi faktor penting dalam memastikan investasi bernilai besar dapat menghasilkan dampak ekonomi yang optimal. Dengan sistem pengawasan dan pencegahan yang kuat, proyek-proyek strategis diharapkan mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian nasional sekaligus mendukung agenda hilirisasi yang menjadi prioritas pemerintah.
Dalam kesempatan tersebut, Dony juga memberikan perhatian khusus terhadap kepatuhan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap kewajiban pelaporan akan dilakukan secara langsung tanpa memberikan toleransi terhadap keterlambatan maupun kelalaian.
“Saya akan mengontrol sendiri ketaatan terhadap penyampaian LHKPN, dan kita lakukan itu tepat waktu karena tidak ada toleransi. Semua yang memiliki kewajiban harus melaporkan. Saya juga berharap seluruh BUMN, setelah transformasi, memiliki koridor yang jelas agar tidak terjadi potensi korupsi di masa yang akan datang,” tegasnya.
Komitmen tersebut menjadi bagian dari transformasi tata kelola BUMN yang terus diperkuat melalui pembangunan sistem yang lebih akuntabel, transparan, dan berintegritas. Sinergi antara BP BUMN dan KPK diharapkan mampu menciptakan mekanisme pencegahan korupsi yang lebih efektif, sekaligus menjadi fondasi bagi pengelolaan investasi strategis yang berkelanjutan.
Melalui kolaborasi ini, BP BUMN menegaskan bahwa transformasi BUMN tidak hanya berfokus pada peningkatan kinerja bisnis, tetapi juga pada penguatan sistem tata kelola dan integritas organisasi. Dengan koridor tata kelola yang semakin jelas serta pengawasan yang terintegrasi, ruang terjadinya praktik korupsi di lingkungan BUMN diharapkan dapat diminimalkan, sehingga setiap investasi strategis mampu memberikan hasil yang optimal bagi negara dan masyarakat.