Jakarta, BusinessNews Indonesia – Langkah Uni Eropa membatasi ekspor komoditas minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) mendapat respons keras dari Indonesia.
Wakil Presiden Jusuf Kalla dan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan secara terpisah menegaskan, jika CPO dipersulit masuk Eropa, Indonesia bisa saja mengalihkan belanja mobil dan pesawat ke kawasan lain.
“Kalau CPO dipersulit masuk di negara lain, kita juga bisa mengalihkan daya beli kita dari mobil dan pesawat ke tempat lain. Kita ini pasar yang besar bagi barang-barang produksi negara maju. Itu kekuatan kita yang harus kita manfaatkan,” kata Wapres saat membuka Munas X Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (24/4/2018).
Uni Eropa berencana melarang penggunaan CPO sebagai bahan baku biofuel mulai 2021. Kampanye negatif terhadap CPO juga dilakukan oleh peritel asal Inggris, Iceland.
Menurut Wapres, Indonesia dan Malaysia sebagai produsen terbesar minyak sawit mentah dunia harus bersatu menghadapi kampanye negatif terhadap CPO.
Sementara itu, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan saat ini tengah berada di Eropa untuk menegosiasikan rencana larangan tersebut. Pemerintah RI mengingatkan Uni Eropa agar berhati-hati dalam mewacanakan pembatasan penggunaan produk turunan kelapa sawit.
Melalui keterangan resmi, Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengaku telah menyampaikan posisi dan keberatan Indonesia terhadap rancangan kebijakan tersebut kepada Komisioner Perdagangan EU Cecilia Malmström dalam sebuah pertemuan tertutup di Brussels, Belgia, Senin (23/4/2018) waktu setempat.
Usai pertemuan, Luhut mengadakan konferensi pers kepada para jurnalis terkait persoalan tersebut.
Luhut menyinggung secara implisit konsekuensi yang akan menimpa UE jika tetap kaku dan melancarkan pelarangan terhadap CPO dan turunannya.
“Saya datang demi kepastian nasib petani sawit, keluarganya dan orang-orang yang bergantung pada bisnis ini, yang jumlahnya melebihi 16 juta orang. Tidak ada rencana kami untuk melakukan tindakan balasan,” ungkap Luhut.
“Memang kami membutuhkan 2.500 pesawat untuk 20 tahun ke depan. Bagi kami Airbus penting, kami belum berencana mengalihkannya ke Boeing, tetapi kami yakin ada pengertian dari EU untuk menyelesaikan masalah ini. Kami sedang mempertimbangkan juga untuk memiliki Airbus M400 untuk versi military. Mereka datang kepada saya menawarkan ini,” kata Luhut, menambahkan.