Jakarta, TopBusiness – Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai gangguan listrik luas yang terjadi di Sumatera dalam dua bulan terakhir menjadi peringatan penting bagi Indonesia untuk mempercepat reformasi jaringan listrik.
Sistem kelistrikan nasional tidak hanya perlu andal dalam kondisi normal, tetapi juga harus tangguh menghadapi cuaca ekstrem, krisis iklim, perubahan pola permintaan listrik, serta peningkatan bauran energi terbarukan.
“Pemadaman listrik di Sumatera perlu dibaca sebagai sinyal bahwa sistem kelistrikan Indonesia membutuhkan reformasi jaringan. Cuaca ekstrem dan krisis iklim dapat mengganggu transmisi, distribusi, maupun pembangkit. Jika sistem tidak dirancang lebih tangguh, gangguan pada satu titik dapat menimbulkan dampak yang lebih luas,” kata Deon Arinaldo, Direktur Program Transformasi Sistem Energi, IESR dalam Webinar Reformasi Jaringan Listrik Indonesia pada Selasa (7/7).
Risiko tersebut semakin relevan dengan potensi El Nino yang diperkirakan mencapai puncaknya pada September–Oktober 2026. Berdasarkan pemantauan BMKG, El Niño telah memasuki kategori kuat dengan peluang mencapai 98 persen. Ketika El Niño terjadi bersamaan dengan musim kemarau, volume air di bendungan dapat turun signifikan dan berpotensi memengaruhi produksi listrik dari pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
Pengalaman sebelumnya menunjukkan bahwa fenomena El Niño dapat berdampak langsung pada pasokan listrik. Pada El Niño kuat 2015, sekitar 80 persen PLTA di Indonesia mengalami defisit air sehingga produksi listriknya menurun. Pada El Niño 2023, pemadaman juga terjadi di Sulawesi Tengah dan sekitarnya akibat menurunnya pasokan dari PLTA Poso. Daya pasok PLTA Poso dilaporkan turun dari sekitar 500 MW menjadi hanya sekitar 160 MW.
IESR menekankan bahwa tekanan terhadap sistem kelistrikan dapat terjadi secara bersamaan. Sehingga, Indonesia perlu mulai memetakan skenario ketika berbagai gangguan dapat terjadi bersamaan. Misalnya penurunan pasokan dari PLTA, penurunan efisiensi pembangkit fosil, dan kenaikan permintaan listrik terjadi pada saat yang sama.
“Skenario seperti ini perlu diuji dalam perencanaan sistem kelistrikan nasional. Kita tidak bisa lagi merancang sistem hanya berdasarkan kondisi normal. Perencanaan ketenagalistrikan harus memasukkan risiko iklim, cuaca ekstrem, dan kebutuhan fleksibilitas jaringan. Solusinya, Indonesia perlu mendorong agar ada peningkatan pembangkit energi terbarukan terdistribusi merata dan distributed energy resources, seperti baterai di kendaraan listrik, serta ancillary service, fleksibilitas sistem kelistrikan yang kuat dan memungkinkan aset-aset yang tersebar ini bisa optimal mendukung keandalan sistem kelistrikan” ujar Deon.
IESR mengusulkan tiga langkah awal untuk membangun jaringan listrik yang lebih tangguh menghadapi cuaca ekstrem, peningkatan permintaan listrik, dan integrasi energi terbarukan.
Pertama, modernisasi dan pembaruan aturan jaringan (grid & distribution code). Pembaruan pada aturan jaringan perlu dilakukan secara berkala agar sistem kelistrikan lebih fleksibel dalam mengakomodir operasi pembangkit VRE, PLTS dan PLTB, yang masif dan menjadi enabler untuk demand response ataupun ancillary services guna menjaga kehandalan sistem yang disesuaikan dengan perkembangkan teknologi terbaru.
Kedua, menyusun strategi nasional pengembangan jaringan listrik dengan standar ketahanan iklim yang lebih advanced. Pemerintah perlu menyusun strategi pengembangan jaringan listrik jangka panjang dengan menetapkan indikator keandalan yang ketat yang disertai dengan proyeksi risiko krisis iklim (seperti El Nino ekstrem, banjir dan longsor) untuk memberikan jaminan terhadap kepastian investasi dan keberlanjutan aset infrastruktur.
Ketiga, IESR mendorong integrasi sumber energi tersebar (DER) melalui percepatan adopsi teknologi pintar: Pemanfaatan energi lokal seperti PLTS atap dan baterai (termasuk dari kendaraan listrik) yang terhubung ke jaringan distribusi secara optimal di seluruh sistem kelistrikan melalui digitalisasi jaringan (smart grid).