Jakarta, TopBusiness – Di tengah percepatan transformasi digital yang kian mengubah
lanskap ekonomi global, KUMPUL Impact sebagai mitra pelaksana AIM ASEAN di
Indonesia menyelenggarakan forum strategis National Policy Convening Indonesia: “Charting the Blueprint for AI-Inclusive Indonesia” di Jakarta.
Forum tingkat tinggi ini merupakan komponen utama dari AIM ASEAN, sebuah inisiatif regional yang dipimpin oleh ASEAN Foundation bekerja sama dengan AVPN, serta didukung oleh Google.org dan Asian Development Bank. Secara umum, program AIM ASEAN mengemban mandat strategis untuk memberdayakan 54.000 pelaku UMKM di Indonesia, di mana KUMPUL Impact mengambil peran kepemimpinan dengan mengeksekusi pemberdayaan langsung bagi 32.000 UMKM melalui pemanfaatan teknologi Akal Imitasi (Artificial Intelligence/AI) yang aman dan bertanggung jawab.
Forum ini dirancang sebagai ruang temu lintas pemangku kepentingan, berangkat dari keyakinan bahwa kebijakan adopsi teknologi berdampak luas tidak dapat dirumuskan secara sektoral. Founder & Chairperson KUMPUL Impact, Faye Wongso, menjelaskan bahwa tema “Cetak Biru” memuat tanggung jawab besar dalam memastikan visi AI yang inklusif benar-benar dapat diwujudkan. “Sebagaimana sebuah bangunan membutuhkan cetak biru agar dapat berdiri kokoh, kebijakan AI juga harus berangkat dari realitas di lapangan. Kebijakan sehebat apa pun di atas kertas tidak akan bermakna jika gagal menjawab tantangan keseharian UMKM. Karena itu, National Policy Convening ini hadir untuk memastikan arah kebijakan dirumuskan berdasarkan lived experience para pelaku usaha di akar rumput,” ujarnya.
Dengan mengadaptasi filosofi Rotan dalam kolaborasi Pentahelix, KUMPUL Impact berupaya menganyam cetak biru yang tangguh dan fleksibel agar kehadiran AI benar-benar memberdayakan, bukan meminggirkan, pelaku usaha kecil dan menengah. Pendekatan ini sejalan dengan visi regional AIM ASEAN.
Project Manager for AIM ASEAN, Eci Ernawati, yang hadir mewakili ASEAN Foundation, menegaskan bahwa inisiatif ini bertujuan menjadikan AI lebih mudah diakses, dipahami, dan diterapkan oleh UMKM selaku tulang punggung perekonomian kawasan.
“National Policy Convening hadir sebagai jembatan kolaborasi untuk merumuskan
kebijakan berdasarkan pengalaman langsung di lapangan. Keberhasilan transformasi digital tidak diukur dari kecanggihan teknologi, tetapi dari seberapa banyak UMKM yang mampu memanfaatkannya untuk meningkatkan kualitas hidup, mengembangkan usaha, dan pada akhirnya ‘naik kelas’,” jelasnya.
Visi inklusi digital tersebut juga sejalan dengan kerangka arsitektur kebijakan nasional.
Dalam forum ini, Staf Khusus Presiden RI untuk UMKM dan Teknologi Digital, Tiar
Nabilla Karbala SMn., MSc. menegaskan bahwa Artificial Intelligence harus diposisikan sebagai instrumen penyetara peluang. “AI bukan sekadar lompatan teknologi, melainkan alat strategis untuk mempersempit kesenjangan produktivitas. Teknologi ini tidak boleh menjadi privilese segelintir pelaku besar, tetapi harus memperluas daya saing jutaan UMKM Indonesia. Karena itu, dorongan inovasi wajib diimbangi dengan regulatory enablement dengan menciptakan ekosistem yang aman, inklusif, dan bertanggung jawab. Kebijakan yang baik tidak hanya dirancang untuk UMKM, tetapi dirancang bersama UMKM, berbasis pembelajaran nyata dari lapangan,” tegasnya.
Pada puncaknya, forum ini akan menghasilkan tiga luaran utama: Ringkasan Eksekutif, Ringkasan Kebijakan Publik, serta Perangkat Media dan Advokasi. Ketiganya ditargetkan menjadi kompas kebijakan digital nasional yang mengawal UMKM Indonesia menavigasi masa depan berbasis AI dengan percaya diri dan inklusif.
Catatan Lapangan AIM ASEAN: Fondasi berbasis bukti untuk kebijakan nasional
Sebagai landasan diskusi dalam National di 32 provinsi, dengan 62,2% peserta merupakan perempuan.
Berbagai pembelajaran tersebut menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan AI yang lebih inklusif dan berbasis realitas di lapangan. Beberapa temuan utama implementasi AIM ASEAN meliputi:
● Ekosistem lokal menjadi faktor penentu keberhasilan adopsi AI. Daerah dengan
kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, komunitas UMKM, dan mitra
pembangunan menunjukkan tingkat partisipasi dan keberlanjutan program yang
lebih tinggi.
● Kesenjangan literasi digital dan finansial masih menjadi tantangan utama yang
mempengaruhi kesiapan UMKM dalam mengadopsi teknologi AI secara optimal.
● Praktik baik di Kabupaten Kuningan menunjukkan bahwa sinergi lintas
pemangku kepentingan mampu mempercepat adopsi AI sekaligus memperkuat kapasitas pelaku UMKM di tingkat lokal.
Berbagai pembelajaran tersebut menjadi fondasi penyelenggaraan National Policy
Convening, sehingga rekomendasi kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berangkat dari
aspirasi, tetapi juga dari pengalaman implementasi nyata di lapangan.