Jakarta, TopBusiness – Institute for Essential Services Reform (IESR) mengapresiasi rencana pemerintah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 100 gigawatt (GW) yang tahap pertamanya akan segera dimulai, sebagaimana disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia.
Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa, menyatakan pembangunan PLTS 100 GW merupakan langkah maju penting dalam upaya mempercepat pengembangan energi terbarukan di Indonesia. Namun, menurutnya, pelaksanaan program tersebut harus dilakukan dengan prinsip tata kelola yang baik (good governance) dan menjadi bagian dari transformasi sistem penyediaan energi nasional yang menyeluruh serta berkeadilan.
“Kami mengapresiasi komitmen pemerintah untuk memulai pembangunan PLTS 100 GW. Program sebesar ini harus dijalankan dengan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kepentingan publik agar benar-benar memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat luas,” kata Fabby Tumiwa dalam keterangan tertulis, Selasa (29/7/2026).
Fabby menegaskan program listrik desa (lisdes) perlu ditempatkan sebagai bagian integral dari pembangunan PLTS nasional. Ia menilai elektrifikasi tidak boleh lagi dipandang semata-mata sebagai upaya meningkatkan rasio elektrifikasi, melainkan harus menjamin akses masyarakat terhadap energi yang layak dan andal.
Menurutnya, akses energi yang memadai dapat mendorong pemanfaatan energi secara produktif untuk kegiatan usaha masyarakat, pertanian, perikanan, hingga industri kecil di pedesaan.
“Listrik desa harus diarahkan untuk memenuhi kebutuhan energi yang layak bagi seluruh rakyat Indonesia dan mendorong pemanfaatan energi produktif yang mampu menggerakkan ekonomi masyarakat,” ujarnya.
IESR juga menyoroti pentingnya pemanfaatan energi surya berbasis potensi lokal, khususnya di wilayah kepulauan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Melalui pendekatan Solar Archipelago, yang merupakan peta jalan program PLTS 100 GW yang disusun IESR, elektrifikasi pulau-pulau kecil dan daerah 3T diposisikan sebagai bagian dari pengembangan energi surya skala komunitas secara masif untuk mencapai target sebelum 2030.
Fabby menilai integrasi program lisdes ke dalam pengembangan PLTS 100 GW akan memberikan dampak yang lebih luas dibanding sekadar penambahan kapasitas pembangkit.
“Dengan mengintegrasikan listrik desa ke dalam program PLTS 100 GW berbasis potensi lokal, pemerintah tidak hanya mengejar target kapasitas energi surya, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan, mempercepat demokratisasi energi, dan mewujudkan transisi energi yang berkeadilan hingga ke pelosok nusantara,” tutur Fabby.
IESR berharap pemerintah memastikan keterlibatan pemerintah daerah, masyarakat lokal, pelaku usaha, dan lembaga keuangan dalam perencanaan maupun pelaksanaan proyek PLTS skala besar tersebut. Keterlibatan berbagai pihak dinilai penting untuk menjamin keberlanjutan proyek, memperkuat penerimaan masyarakat, serta memaksimalkan manfaat ekonomi di tingkat lokal.
Rencana pembangunan PLTS 100 GW menjadi salah satu proyek energi terbarukan terbesar di Indonesia dan dipandang strategis untuk mendukung target penurunan emisi gas rumah kaca serta pencapaian bauran energi terbarukan nasional dalam dekade mendatang.