Jakarta, TopBusiness – Dalam menyambut Tahun Ajaran Baru 2026-2027, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) memastikan pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah telah fungsional untuk kegiatan belajar mengajar. SR Kabupaten Jepara telah siap menyambut 345 siswa-siswi yang akan menjalani Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) pada 20 Agustus 2026 nanti.
Menteri PU Dody Hanggodo mengatakan, pembangunan SR merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Sekolah Rakyat merupakan program utama untuk mengentaskan kemiskinan. Dengan menyekolahkan adik-adik dari keluarga prasejahtera, mereka diharapkan dapat meningkatkan kualitas hidup keluarganya dari prasejahtera menjadi sejahtera, sekaligus mempersiapkan generasi Indonesia Emas 2045,” kata Menteri Dody.
SR Kabupaten Jepara merupakan salah satu paket pekerjaan Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Jawa Tengah 2 yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Jawa Tengah. Dibangun di atas lahan seluas 10 hektare, SR Kabupaten Jepara dikerjakan oleh kontraktor pelaksana Adhi – Minarta KSO dengan alokasi anggaran sekitar Rp2,4 M.
Adapun berbagai fasilitas pendidikan penunjang yang tersedia di SR Kabupaten Jepara diantaranya yaitu Gedung Serba Guna, Gedung SD, SMP, dan SMA, Gedung Ibadah, Masjid, Guest House, Dapur, Rusun Guru, Asrama Putra-Putri, Kantin, Lapangan Upacara, Running Track, Lapangan Sepak Bola dan Lapangan Basket.
Berdasarkan rekapitulasi progres pekerjaan fisik, Sekolah Rakyat Kabupaten Jepara sudah dapat difungsionalkan untuk kegiatan belajar mengajar.
Untuk saat ini, Kementerian PU fokus terhadap finishing dan memastikan kembali pekerjaan arsitektur, mekanikal, elektrikal, plumbing (MEP), serta penataan kawasan agar seluruh fasilitas dapat berfungsi optimal sebelum kegiatan MPLS dimulai.
Melalui pembangunan fasilitas pendidikan yang layak dan terpadu, Kementerian PU berupaya memperkuat akses pendidikan bagi masyarakat prasejahtera sebagai bagian dari kontribusi nyata menuju target Indonesia Emas 2045. Hal ini juga sejalan dengan visi PU608, yaitu mendukung pertumbuhan ekonomi, menurunkan kemiskinan, dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyediaan infrastruktur dasar yang inklusif dan berkelanjutan.