Jakarta, BusinessNews Indonesia – Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Oesman Sapta mendukung BUMD untuk berperan penting sebagai penggerak perekonomian masyarakat daerah. Sebab, kemakmuran Indonesia hanya bisa terwujud jika daerah makmur terlebih dulu. Untuk itu, momentum Penganugerahan Top BUMD 2018 ini diharapkan menjadi ajang kebangkitan BUMD di Indonesia.
“Apakah Indonesia bisa makmur kalau daerahnya belum makmur? Maka makmurkanlah daerah dulu, baru Indonesia makmur. Inilah tugas saya. Ini hari adalah hari kebangkitan BUMD. Kalau saya katakan BUMD, jawabnya bangkit, karena ini hari kebangkitan BUMD,” kata Ketua DPD RI Oesman Sapta dalam sambutan acara Top BUMD 2018 yang digelar Majalah BusinessNews Indonesia dan Asia Business Research Center di Balai Kartini, Jakarta, Kamis (3/5/2018).
Selain Pimpinan DPD RI Oesman Sapta, dalam jabatan Ketua MKR Zulkifli Hasan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Anggota DPD RI Parlindungan Purba, Walikota / Bupati se-Indonesia, Pimpinan BUMD se-Indonesia.
Menurut Oesman Sapta, Pasal 33 UUD 1945 mengamanatkan bahwa memajukan kesejahteraan umum merupakan tugas konstitusional negara dan pemerintah daerah. Dalam memajukan kesejahteraan umum tersebut, BUMD sebagai suatu badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan berperan sebagai salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian daerah dan nasional, di samping BUMN, usaha swasta, dan koperasi.
“BUMD merupakan penggerak perekonomian masyarakat daerah yang sangat penting perannya. Itulah sebabnya, DPD RI sangat konsen terhadap hal ini, dan telah mengajukan usul inisiatif RUU tentang BUMD,” ujar Ketua DPD dalam sambutannya di depan sekitar 750 orang yang menghadiri acara Top BUMD 2018.
DPD RI berharap kepada pemerintah daerah dan seluruh lapisan masyarakat agar bersama-sama mengawasi dan memberikan masukan dalam setiap pembahasan RUU, sehingga BUMD mempunyai payung hukum sendiri sebagaimana BUMN yang sudah mempunyai UU sendiri.
“DPD RI sebagai wujud bingkai Nusantara senantiasa mendorong kebijakan-kebijakan pro daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Beberapa hal yang telah dilakukan DPD RI, antara lain: melakukan MoU dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi serta Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) tentang Pengawasan dan Optimalisasi Dana Desa yang salah satunya mendorong Desa membentuk BUMDES, Selain itu, DPD RI sedang menyusun MoU dengan BPH Migas tentang kebijakan satu Penyalur BBM di setiap Desa.
Ketua DPD RI Oesman Sapta juga meminta agar BUMD di Indonesia mampu meningkatkan peran secara signifikan bagi pembangunan daerah. Kondisi ini dikarenakan berbagai sebab yang sangat kompleks yang membutuhkan penyelesaian secara komprehensif. Selain itu, itu BUMD harus peka dan melakukan introspeksi diri sehingga mampu mendeteksi posisinya di tengah perkembangan dunia pengetahuan dan teknologi
Melantai di Bursa
Oesman Sapta juga mendorong BUMD-BUMD untuk melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan memanfaatkan dana publik di pasar modal, manajemen BUMD diharapkan dapat diperbaiki karena dipantau langsung oleh investor.
“BUMD sekarang harus masuk BEI, gunakan pasar modal. Modal sekarang bukan di bank. Bank itu bunganya tinggi,“ kata Oesman.
Menurut Oesman yang juga seorang pengusaha, ia dulu hanya seorang pedagang rokok di pelabuhan di daerah Kalimantan Barat. Saat ini, dia sudah memiliki perusahaan yang sudah berpengalaman di BEI. “Karyawan perusahaan saya kecil, 37 ribu orang. Saya bisa, kenapa BUMD yang punya wilayah tidak bisa ?,” kata dia.
Baca juga