Jakarta, TopBusiness — Pemerintah mulai menyiapkan pengembangan awal pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 17 gigawatt (GW) sebagai bagian dari program besar PLTS 100 GW untuk mempercepat transisi energi nasional. Untuk mendukung pelaksanaannya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyatakan seremoni perdana proyek energi hijau berskala besar tersebut akan digelar di Bali.

Menanggapi langkah pemerintah tersebut, Institute for Essential Services Reform (IESR) menegaskan bahwa keberhasilan program PLTS 100 GW tidak hanya bergantung pada besarnya kapasitas yang dibangun, tetapi juga pada kepemimpinan yang terpadu dan strategi implementasi multijalur.

Chief Executive Officer IESR, Fabby Tumiwa, mengatakan pemerintah perlu memastikan adanya satu komando yang mampu mengoordinasikan kebijakan, pembiayaan, pengadaan, hingga pelaksanaan proyek di lapangan. “Program PLTS 100 GW harus dipimpin dengan satu komando implementasi yang jelas. Tanpa kepemimpinan terpadu, program berisiko terhambat oleh tumpang tindih kewenangan, proses pengadaan yang panjang, ketidakpastian pembiayaan, dan perbedaan kesiapan antardaerah,” kata Fabby Tumiwa dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (6/8).

Menurut Fabby, pendekatan yang dibutuhkan tidak bisa hanya mengandalkan proyek PLTS skala besar. Pemerintah perlu mengembangkan berbagai jalur implementasi secara simultan, mulai dari PLTS atap, dedieselisasi, listrik desa, PLTS skala utilitas, hingga pemanfaatan energi untuk kegiatan produktif masyarakat.

Kajian IESR memperkirakan implementasi program PLTS 100 GW membutuhkan investasi kumulatif sekitar USD 51–78 miliar dalam lima tahun. Sementara itu, pembatalan pembangunan pembangkit fosil baru diperkirakan membutuhkan biaya transisi sebesar USD 139–212 miliar.

IESR mencatat penggantian penggunaan diesel dengan energi surya berpotensi menghemat sekitar Rp17,2 triliun dan menurunkan emisi sebesar 24,3 juta ton CO₂ ekuivalen.

Selain manfaat lingkungan, pemanfaatan listrik untuk kegiatan produktif di daerah terpencil diperkirakan dapat memberikan kontribusi hingga Rp112,4 triliun terhadap produk domestik regional bruto (PDRB) selama lima tahun. “PLTS 100 GW harus menjadi instrumen pembangunan ekonomi daerah. Energi surya tidak cukup hanya memasok listrik, tetapi juga harus mendorong kegiatan produktif masyarakat seperti pengolahan hasil pertanian, penyimpanan dingin, dan usaha kecil menengah,” ujar Fabby.

IESR juga memperkirakan program tersebut berpotensi menciptakan sekitar 118 ribu pekerjaan hijau baru dan menghasilkan pendapatan hingga USD 364 juta dari perdagangan penurunan emisi diesel di pasar karbon internasional.

Untuk mempercepat pelaksanaan program, IESR merekomendasikan pembentukan National Solar Program Delivery Unit yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden, serta Project Management Office (PMO) PLTS 100 GW dengan mandat dan otoritas yang kuat.

Fabby menilai unit khusus tersebut diperlukan agar pengambilan keputusan dapat dilakukan lebih cepat dan terkoordinasi. “Pemerintah membutuhkan delivery unit khusus yang mampu mengambil keputusan cepat, mengawasi capaian, dan memastikan akuntabilitas program. PMO harus memiliki kewenangan nyata untuk mengoordinasikan regulasi, perizinan, pengadaan, pembiayaan, pengembangan tenaga kerja, hingga pengawasan proyek,” katanya.

Menurut IESR, PMO tersebut perlu melibatkan lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Desa, Kementerian Koperasi, Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, Otoritas Jasa Keuangan, PLN, dan lembaga terkait lainnya.

Strategi Multi-Jalur Menuju 100 GW

IESR menyusun peta jalan implementasi PLTS 100 GW melalui beberapa jalur utama, yaitu percepatan PLTS atap untuk rumah tangga, bangunan komersial dan industri; program listrik desa; peningkatan kualitas akses listrik desa melalui koperasi atau BUMDes; perluasan dedieselisasi berbasis PLTS dan baterai; percepatan proyek PLTS skala besar dalam RUPTL; pembangunan PLTS captive; serta penggantian bertahap pembangkit fosil dengan PLTS dan baterai.

Dengan pendekatan tersebut, kapasitas kumulatif PLTS secara teknis diperkirakan dapat mencapai sekitar 80 GW pada 2030. Namun, IESR menilai diperlukan upaya tambahan, terutama pengembangan PLTS terdistribusi oleh berbagai pelaku, untuk mencapai target 100 GW pada 2030.

“Target 100 GW masih memungkinkan dicapai, tetapi membutuhkan mobilisasi semua aktor, termasuk rumah tangga, industri, pemerintah daerah, koperasi, dan komunitas. Implementasi juga harus memperhatikan kesiapan sistem kelistrikan, sumber daya manusia, rantai pasok industri, dan kualitas proyek,” tutur Fabby.

IESR menekankan enam prinsip utama dalam pelaksanaan program PLTS 100 GW, yaitu memprioritaskan elektrifikasi wilayah 3T, mengintegrasikan PLTS dengan infrastruktur sosial, mendorong kepemilikan berbasis komunitas, mendukung kegiatan ekonomi produktif, menyelaraskan pengembangan tenaga kerja dengan kebutuhan proyek, serta menerapkan tata kelola berbasis data, keahlian teknis, transparansi, dan akuntabilitas.

Fabby menegaskan bahwa keberhasilan program pada akhirnya harus diukur dari dampaknya terhadap masyarakat. “Keberhasilan PLTS 100 GW bukan sekadar angka kapasitas terpasang. Program ini harus memperkuat ketahanan energi nasional, mengembangkan industri domestik, menciptakan pekerjaan hijau, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.