Jakarta, TopBusiness – Institute for Essential Services Reform (IESR) mengapresiasi pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam penyampaian Rancangan APBN 2027 dan Nota Keuangan yang dinilai menunjukkan komitmen kuat terhadap pembangunan ekonomi berorientasi kesejahteraan rakyat, penguatan pelayanan publik, dan transformasi ekonomi nasional.
IESR secara khusus menyambut baik penempatan kemandirian energi sebagai salah satu prioritas nasional serta pengumuman pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) sebesar 100 gigawatt (GW).
Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa, menilai target tersebut merupakan salah satu kebijakan energi paling progresif yang pernah disampaikan pemerintah.
“Pengumuman pembangunan PLTS 100 GW menunjukkan pengakuan pemerintah bahwa energi surya adalah sumber energi paling melimpah, paling cepat dibangun, dan semakin kompetitif secara ekonomi bagi Indonesia. Ini adalah langkah berani menuju kemandirian energi,” ujar Fabby Tumiwa dalam keterangannya, Kamis (14/8).
Menurut Fabby, percepatan penghentian pembangkit diesel serta pengembangan PLTS berbasis desa juga merupakan kebijakan yang tepat untuk memperluas akses energi sekaligus mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil impor.
Ia menambahkan, apabila disiapkan dengan institusi yang kuat, perencanaan terintegrasi, serta melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat, program tersebut dapat menjadi fondasi penting bagi peningkatan ketahanan energi nasional, penurunan biaya pembangkitan listrik, dan penciptaan lapangan kerja baru di sektor energi bersih.
Implementasi Jadi Kunci Keberhasilan
Meski demikian, IESR mengingatkan bahwa keberhasilan transisi energi tidak ditentukan oleh besarnya target semata, melainkan oleh kesiapan implementasi.
Fabby menekankan bahwa pemerintah perlu segera menerjemahkan target PLTS 100 GW ke dalam peta jalan yang jelas, lengkap dengan target tahunan, sumber pembiayaan, dan mekanisme pengawasan.
“Target ambisius ini harus dikelola sebagai national solar mission dengan komando yang jelas. Pemerintah juga perlu mempercepat pembangunan jaringan transmisi, sistem penyimpanan energi, reformasi perencanaan kelistrikan, penyederhanaan regulasi, serta penyiapan tenaga kerja yang kompeten di seluruh provinsi,” katanya.
IESR juga mendorong penguatan industri domestik agar mampu bersaing dan terintegrasi dalam rantai pasok global energi surya.
Elektrifikasi Transportasi Dinilai Tepat
Selain sektor ketenagalistrikan, IESR menyambut baik komitmen pemerintah untuk mengurangi subsidi BBM secara bertahap melalui percepatan elektrifikasi transportasi dan pemberian insentif bagi motor listrik produksi dalam negeri.
Fabby menyebut kebijakan tersebut berpotensi menurunkan impor energi, memperbaiki kualitas udara perkotaan, dan mendorong pengembangan industri kendaraan listrik nasional.
Namun, ia mengingatkan agar transformasi dilakukan secara adil dan terencana.
“Pengurangan subsidi BBM harus dibarengi perlindungan kelompok rentan, peningkatan kualitas transportasi publik, pembangunan infrastruktur pengisian daya yang merata, dan peningkatan porsi listrik bersih dalam sistem ketenagalistrikan nasional. Tanpa dekarbonisasi sektor listrik, manfaat penuh elektrifikasi transportasi tidak akan optimal,” ujarnya.
Kemandirian Energi Bukan Sekadar Produksi Fosil
IESR mencatat pidato Presiden masih menempatkan target peningkatan lifting minyak dan gas sebagai bagian dari strategi energi nasional. Menurut Fabby, hal tersebut dapat dipahami untuk menjaga pasokan energi jangka pendek, namun pemerintah perlu memberikan sinyal lebih kuat mengenai arah jangka panjang menuju sistem energi rendah karbon. “Kemandirian energi tidak cukup diukur dari peningkatan produksi energi domestik. Yang lebih penting adalah kemampuan Indonesia mengurangi ketergantungan pada energi fosil yang rentan terhadap volatilitas harga global,” tutur Fabby.
Ia menilai Indonesia memiliki peluang besar membangun sistem energi yang lebih aman, bersih, dan kompetitif melalui pemanfaatan energi surya, angin, panas bumi, hidro, dan biomassa.
RAPBN 2027 Harus Integrasikan Agenda Iklim
IESR memandang RAPBN 2027 merupakan momentum penting untuk mengintegrasikan agenda transisi energi dan aksi iklim secara lebih kuat ke dalam kebijakan fiskal nasional.
Lembaga tersebut mendorong pemerintah memperkuat penganggaran berbasis iklim, meningkatkan investasi energi terbarukan dan efisiensi energi, mempercepat pensiun dini PLTU batu bara yang tidak lagi ekonomis, memperkuat instrumen pembiayaan hijau, serta memastikan investasi publik selaras dengan target net zero emission Indonesia.
Menurut Fabby, langkah-langkah tersebut akan menjadikan APBN tidak hanya sebagai instrumen pertumbuhan ekonomi jangka pendek, tetapi juga instrumen transformasi ekonomi jangka panjang yang mampu meningkatkan daya saing Indonesia di tengah perubahan ekonomi global.
Siap Dukung Transisi Energi Nasional
IESR menilai pidato Presiden telah menyampaikan sejumlah terobosan penting, terutama dalam bidang energi surya, elektrifikasi transportasi, efisiensi belanja publik, dan pembangunan infrastruktur dasar.
Fabby menegaskan bahwa tantangan terbesar ke depan bukan lagi menetapkan visi, melainkan memastikan konsistensi kebijakan, tata kelola yang transparan, dan keberanian melakukan reformasi struktural. “IESR siap mendukung pemerintah, DPR, dunia usaha, dan masyarakat dalam mempercepat transisi menuju Indonesia yang lebih tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan,” pungkas Fabby Tumiwa.