Jakarta, TopBusiness— Ada satu pertanyaan sederhana yang mengemuka dalam GRC Summit 2026 di Yogyakarta, 20-21 Agustus 2026: apa sebenarnya yang ingin dipertahankan oleh sebuah organisasi?
Jawabannya ternyata bukan sekadar laporan keberlanjutan, angka-angka ESG, atau kepatuhan terhadap regulasi. Yang lebih penting adalah bagaimana sebuah organisasi menjaga keselarasan antara nilai yang dinyatakan, keputusan yang dibuat, tindakan yang dilakukan, dan hasil yang kemudian dirasakan para pemangku kepentingan.
Persoalan itu menjadi salah satu gagasan menarik dalam gelaran GRC Summit 2026 yang mengangkat tema “Sustainability by Design: A Journey Through Intelligent GRC.”
Dua pembicara, Lee Dittmar, Co-Founder and President Infinity Data AI, dan pakar GRC Indonesia Antonius Alijoyo, memberikan perspektif mengenai bagaimana governance, risk, compliance, sustainability, dan artificial intelligence (AI) semakin sulit dipisahkan.
Dalam materinya yang bertajuk Intelligent GRC and Sustainability: From Compliance to Value Creation Through Organizational Coherence, Dittmar mengingatkan bahwa keberlanjutan organisasi tidak dapat diukur hanya dari bagusnya sebuah laporan sustainability.
Menurut dia, perusahaan bisa saja mempunyai laporan keberlanjutan yang mengesankan. Direksi berbicara tentang etika dan transparansi, sementara dewan komisaris menegaskan komitmen terhadap responsible governance. Namun, kondisi tersebut belum tentu berarti organisasi benar-benar berkelanjutan.
Masalahnya bisa muncul ketika setiap bagian organisasi berjalan dengan tujuan masing-masing.
Departemen procurement, misalnya, mengejar efisiensi biaya. Penjualan mengejar pendapatan. Operasional mengejar efisiensi. Legal berfokus pada kebijakan. Sementara pabrik mengejar target produksi. Tidak ada yang harus bersikap tidak jujur atau lalai. Semua bisa bekerja dengan benar menurut ukuran masing-masing.
Namun, ketika tujuan-tujuan tersebut tidak lagi selaras, persoalan muncul. “Yang gagal bukan pelaporannya, bukan teknologinya, dan bukan compliance-nya. Yang gagal adalah alignment,” demikian inti pesan Dittmar dalam materinya. Ia menyebut persoalan tersebut sebagai organizational coherence, yakni kemampuan organisasi menjaga keselarasan antara nilai, keputusan, tindakan, dan hasil nyata dari waktu ke waktu.
Dari sinilah GRC kemudian tidak lagi cukup dipandang sebagai urusan kepatuhan administratif. Intelligent GRC, menurut Dittmar, harus membantu organisasi mempertahankan alignment, membangun kepercayaan, meningkatkan resilience, dan menjaga penciptaan nilai dalam jangka panjang.
AI dan “Utang Makna”
Persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika AI mulai masuk ke dalam berbagai proses bisnis. Teknologi kini bukan lagi sekadar menghitung, mengolah proses, menghubungkan informasi, atau menyajikan data. AI semakin ikut memberikan rekomendasi, membuat prioritas, mengklasifikasikan, memprediksi, merangkum, bahkan memengaruhi keputusan organisasi.
Disinilah Dittmar memperkenalkan konsep “semantic debt” atau utang semantik.
Secara sederhana, istilah tersebut menggambarkan akumulasi fragmentasi, ketidakkonsistenan, dan hilangnya kesamaan makna di dalam organisasi. Sebuah perusahaan mungkin memiliki database yang sama, laporan yang sama, bahkan menggunakan sistem AI yang sama. Tetapi belum tentu seluruh bagian organisasi mengambil kesimpulan yang sama.
Sebab, memiliki satu sumber data tidak otomatis berarti memiliki satu sumber makna.
Makna justru berada dalam berbagai hal yang membentuk organisasi: kebijakan, aturan bisnis, risk appetite, prosedur operasi, keputusan governance, pengalaman kelembagaan, pertimbangan profesional, hingga budaya perusahaan.
Menurut Dittmar, ketika makna organisasi terfragmentasi, AI dapat memperbesar fragmentasi tersebut dengan kecepatan mesin dan dalam skala perusahaan. Sebaliknya, jika makna telah koheren, AI dapat memperbesar koherensi itu. Karena itu, sebelum mengatur AI, organisasi perlu terlebih dahulu mengatur makna yang menjadi dasar pengambilan keputusan.
Governance harus lebih cerdas
Gagasan serupa muncul dalam materi Antonius Alijoyo mengenai governance, risk, dan AI. Salah satu pertanyaan penting yang diajukan adalah: bagaimana organisasi bisa berhasil menggunakan AI tanpa membiarkan AI justru menentukan masa depannya?
Pengalaman dua perusahaan yang diangkat dalam materi tersebut memberikan kontras yang menarik: Ping An dan Zillow.
Ping An digambarkan sebagai perusahaan yang berhasil mengubah AI menjadi nilai bisnis karena penerapan governance yang kuat. Pengawasan eksekutif terhadap investasi AI, enterprise-wide data governance, pengendalian etika atas data pelanggan, integrasi manajemen risiko dalam pengembangan AI, kejelasan akuntabilitas, serta pemantauan kinerja algoritma menjadi bagian dari pendekatannya.
Hasilnya, AI tidak berhenti sebagai teknologi. Teknologi tersebut ikut mendukung percepatan proses klaim, peningkatan deteksi fraud, pengalaman pelanggan yang lebih personal, serta pengembangan ekosistem baru.
Sebaliknya, kasus Zillow Offers menunjukkan sisi yang berbeda. Perusahaan tersebut menggunakan model prediktif untuk membeli rumah dalam skala besar. Namun, ketika kondisi pasar berubah, muncul pertanyaan mengenai batas model, asumsi yang digunakan, ketahanan algoritma terhadap perubahan kondisi, hingga siapa yang bertanggung jawab ketika model keliru.
Zillow Offers akhirnya dihentikan pada 2021.
Dari dua kisah itu, Alijoyo menarik satu kesimpulan: persoalannya bukan apakah perusahaan menggunakan AI atau tidak. Yang membedakan adalah apakah perusahaan memiliki Governance Intelligence.
Governance Intelligence bukanlah kecerdasan yang berada di dalam mesin, melainkan kecerdasan dalam menjalankan governance. Kemampuan itu mencakup kemampuan dewan dan eksekutif untuk mengajukan pertanyaan yang lebih baik, mengantisipasi risiko, menyeimbangkan inovasi dengan kepercayaan, menantang asumsi, menangkap sinyal-sinyal lemah sebelum berubah menjadi krisis, serta menyesuaikan governance ketika teknologi berkembang.
Dengan demikian, pesan menarik dari GRC Summit 2026 bukan semata bahwa perusahaan harus semakin banyak menggunakan AI. Justru sebaliknya.
Semakin cerdas teknologi yang digunakan, semakin cerdas pula governance yang dibutuhkan. AI memang dapat membuat organisasi lebih cepat dan lebih pintar. Namun, keberlanjutan membutuhkan sesuatu yang lebih: kemampuan organisasi memastikan bahwa teknologi, keputusan, nilai, risiko, dan kepentingan para pemangku kepentingan tetap berada dalam satu garis yang sama.
Pada akhirnya, sustainability bukan sekadar apa yang dilaporkan perusahaan hari ini. Sustainability adalah kemampuan organisasi untuk tetap memiliki arah yang sama—hari ini, besok, dan setiap hari setelahnya.
(Penggunaan Open AI)