Jakarta, TopBusiness – Standar Nasional Indonesia (SNI) di sektor pariwisata, jasa, dan ekonomi kreatif memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Ketiga sektor tersebut berkontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan daya saing nasional, memperluas kesempatan kerja, serta mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dan industri kreatif. Untuk memastikan pengembangan SNI mampu menjawab kebutuhan tersebut, diperlukan sinergi antara pemerintah, industri, akademisi, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya.
Dalam rangka meningkatkan kolaborasi lintas pemangku kepentingan dan kualitas pelayanan publik, khususnya layanan konsultasi penyusunan usulan SNI, Badan Standardisasi Nasional (BSN) menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Layanan Konsultasi Penyusunan Usulan SNI dengan tema “Peningkatan Layanan Konsultasi Usulan SNI di Sektor Pariwisata, Jasa, dan Ekonomi Kreatif”, di Kantor BSN, Jakarta, Kamis (27/8/2026). Forum ini menjadi ruang dialog partisipatif antara Direktur Sistem dan Harmonisasi Pengembangan Standar BSN dengan masyarakat pengguna layanan.
Direktur Sistem dan Harmonisasi Pengembangan Standar BSN, Triningsih Herlinawati, saat membuka kegiatan menyampaikan bahwa FKP menjadi sarana untuk mengevaluasi kualitas layanan sekaligus memperoleh masukan dari para pemangku kepentingan pengembangan standar. “Pelaksanaan FKP ini bertujuan untuk mengevaluasi standar pelayanan konsultasi usulan SNI di Deputi Bidang Pengembangan Standar melalui masukan dari para pemangku kepentingan pengembangan standar,” jelas Triningsih.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, FKP merupakan kegiatan dialog dan diskusi secara partisipatif antara penyelenggara pelayanan publik dengan masyarakat untuk memperoleh pemahaman bersama hingga menghasilkan solusi atas permasalahan pelayanan.
Pelaksanaan FKP juga merupakan bentuk pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. FKP melibatkan berbagai unsur, antara lain penyelenggara layanan, pengguna layanan, pemangku kepentingan pelayanan publik, ahli atau praktisi, organisasi masyarakat sipil, dan media massa.
Sementara itu, berdasarkan Keputusan Kepala BSN Nomor 17/KEP/BSN/1/2026 tentang Standar Pelayanan Terpadu Badan Standardisasi Nasional, salah satu jenis layanan terpadu yang diselenggarakan BSN adalah Layanan Konsultasi Penyusunan Usulan SNI yang diemban oleh Deputi Bidang Pengembangan Standar BSN. Standar Pelayanan Terpadu tersebut menjadi pedoman dalam menilai kualitas dan kinerja pelayanan BSN kepada masyarakat.
Layanan Konsultasi Penyusunan Usulan SNI disediakan untuk memudahkan masyarakat, baik perorangan, organisasi, maupun lembaga, dalam menyampaikan aspirasi dan kebutuhan standardisasi. Masyarakat dapat mengusulkan topik atau konsep standar yang dinilai perlu dikembangkan menjadi SNI.
Layanan tersebut dapat diakses melalui kunjungan langsung ke Layanan Terpadu di Kantor BSN, Jakarta, penyampaian surat resmi yang ditujukan kepada Deputi Bidang Pengembangan Standar BSN, atau melalui surat elektronik di usulan.sni@bsn.go.id.
Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Semester I Tahun 2026 menunjukkan bahwa Layanan Konsultasi Penyusunan Usulan SNI memperoleh nilai 3,67 atau setara dengan 91,67 dari 100, dengan predikat A atau Sangat Baik. Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara umum pengguna telah memberikan penilaian positif terhadap layanan konsultasi penyusunan usulan SNI yang diberikan BSN.
Namun demikian, hasil SKM juga menunjukkan masih terdapat ruang untuk peningkatan pada unsur pelayanan, yaitu aspek waktu penyelesaian layanan. Hal ini menjadi salah satu masukan penting bagi BSN untuk mengevaluasi bagaimana layanan konsultasi usulan SNI dapat diberikan secara lebih efektif dan responsif.
“Nilai SKM sebesar 91,67 menunjukkan bahwa secara umum layanan kita sudah sangat baik. Namun, kami tidak ingin berhenti pada capaian tersebut. Kami perlu melihat lebih jauh apa yang dirasakan pengguna layanan dan apa yang masih mereka harapkan,” ujar Triningsih.
Untuk itu, BSN menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) sebagai bagian dari tindak lanjut hasil SKM sekaligus untuk memperoleh masukan yang lebih mendalam dari pengguna layanan dan pemangku kepentingan. Melalui FKP, hasil survei yang bersifat kuantitatif dapat diperdalam melalui dialog langsung, sehingga BSN memperoleh gambaran mengenai kebutuhan, kendala, harapan, serta usulan perbaikan layanan.
“SKM memberikan kami gambaran mengenai tingkat kepuasan pengguna, sedangkan FKP memberikan ruang untuk memahami lebih dalam alasan dan kebutuhan di balik penilaian tersebut. Keduanya menjadi bagian dari upaya kami untuk melakukan perbaikan layanan secara berkelanjutan,” jelas Triningsih.
Masukan yang diperoleh melalui FKP selanjutnya akan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan Layanan Konsultasi Penyusunan Usulan SNI, termasuk dalam meningkatkan kemudahan akses, kepastian proses dan waktu layanan, serta responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.
Forum ini dihadiri oleh berbagai unsur pemangku kepentingan, di antaranya perwakilan Komite Teknis, Kementerian/Lembaga, masyarakat pengguna layanan, serta media massa. Keterlibatan berbagai unsur tersebut diharapkan dapat memperkaya perspektif dan memberikan masukan yang komprehensif bagi peningkatan Layanan Konsultasi Penyusunan Usulan SNI di BSN.
Selain menjadi sarana evaluasi dan tindak lanjut hasil SKM, FKP ini juga dimanfaatkan BSN untuk menjaring kebutuhan standardisasi dari para pemangku kepentingan, khususnya pada sektor pariwisata, jasa, dan ekonomi kreatif. Pendekatan ini penting agar peningkatan kualitas layanan tidak hanya berorientasi pada proses pelayanan, tetapi juga mampu memastikan bahwa layanan konsultasi memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan SNI yang relevan dengan perkembangan sektor.
Melalui forum ini, BSN menggali berbagai isu, tantangan, dan kebutuhan standardisasi yang dihadapi pelaku usaha dan pemangku kepentingan. Masukan tersebut diharapkan dapat menjadi bahan dalam mengidentifikasi kebutuhan pengembangan SNI, sekaligus memperkuat keterkaitan antara kebutuhan masyarakat, pengembangan standar, dan peningkatan daya saing sektor pariwisata, jasa, dan ekonomi kreatif.
“Bagi kami, layanan konsultasi usulan SNI bukan hanya bagaimana memberikan informasi kepada masyarakat mengenai proses penyusunan standar. Yang lebih penting adalah memastikan masyarakat memiliki ruang untuk menyampaikan kebutuhan standardisasinya. Karena itu, FKP ini sekaligus kami manfaatkan untuk mendengar langsung standar seperti apa yang dibutuhkan oleh sektor,” jelas Triningsih.
Dengan demikian, FKP menjadi bagian dari dua proses yang saling melengkapi, yaitu meningkatkan kualitas pelayanan konsultasi usulan SNI sekaligus memperkuat penjaringan kebutuhan standardisasi. Hasil forum akan menjadi masukan bagi BSN dalam menyempurnakan layanan dan mengidentifikasi kebutuhan pengembangan SNI yang lebih responsif terhadap perkembangan sektor pariwisata, jasa, dan ekonomi kreatif.
Melalui penyelenggaraan FKP ini, BSN menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pelayanan publik yang semakin berkualitas, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Upaya tersebut sekaligus menjadi bagian dari penguatan ekosistem standardisasi agar pengembangan SNI di sektor pariwisata, jasa, dan ekonomi kreatif mampu menjawab kebutuhan pembangunan serta meningkatkan daya saing nasional.