Jakarta, TopBusiness – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menilai perusahaan perlu mentransformasi praktik governance, risk management, and compliance (GRC) dari pendekatan konvensional yang reaktif menjadi intelligent GRC yang lebih proaktif, berbasis data, dan memanfaatkan teknologi artificial intelligence (AI) untuk mendeteksi risiko lebih dini.
Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan RI Dr. Nur Rachmad mengatakan, perubahan tersebut semakin penting di tengah ketidakpastian global, dinamika geopolitik, kebijakan global yang fluktuatif, volatilitas komoditas, serangan siber, hingga akselerasi AI yang mengubah lanskap pengambilan keputusan.
“Cara pandang GRC konvensional yang reaktif perlu ditransformasi menjadi intelligent GRC, yaitu pendekatan yang tidak sekadar compliance, namun lebih proaktif dan real time, serta memanfaatkan teknologi prediktif dan AI dalam deteksi risiko,” ujar Nur Rachmad dalam sambutannya pada acara puncak TOP GRC Awards 2026 yang digelar di Dian Ballroom, Hotel Rafless Jakarta, Rabu (9/9/2026).
Menurutnya, pemanfaatan teknologi dalam GRC diperlukan untuk memperkuat early warning system. Dengan kemampuan mendeteksi risiko sebelum masalah atau krisis terjadi, organisasi dapat mengambil tindakan lebih dini sekaligus menciptakan nilai tambah yang lebih berkelanjutan.
Nur Rachmad mengatakan, sejarah menunjukkan bahwa tata kelola yang tangguh tidak dibangun ketika krisis sudah terjadi, melainkan dirancang jauh sebelum badai datang.
Karena itu, ukuran keberhasilan organisasi saat ini tidak lagi cukup dilihat dari pertumbuhan finansial jangka pendek. Kemampuan perusahaan untuk bertahan, beradaptasi, dan menjaga kepercayaan publik di tengah ketidakpastian juga menjadi bagian penting dari keberhasilan organisasi.
AI Ubah Lanskap Risiko
Nur Rachmad menilai perkembangan AI telah mengubah proses pengambilan keputusan secara cepat. AI kini digunakan untuk mendukung, memberikan rekomendasi, bahkan mengotomasi sebagian proses pengambilan keputusan.
Perubahan tersebut sekaligus melahirkan tantangan baru bagi tata kelola. Salah satunya adalah munculnya kesenjangan antara decision velocity berbasis AI yang berlangsung dalam hitungan detik dengan governance velocity konvensional yang masih bersifat periodik dan reaktif.
“Kecepatan tersebut juga membawa risiko baru. Isu keamanan data, bias dalam pengambilan keputusan, penyalahgunaan informasi hingga akuntabilitas menjadi semakin penting ketika teknologi mengambil peran yang lebih besar dalam proses bisnis,” katanya.
Menurut Nur Rachmad, kondisi tersebut menuntut tata kelola untuk mampu mengikuti kecepatan perubahan. GRC tidak lagi cukup hadir setelah keputusan dibuat atau ketika risiko telah terjadi.
Governance, risk management, dan compliance perlu semakin terintegrasi ke dalam proses bisnis dan pengambilan keputusan sejak awal.
Dalam konteks inilah, intelligent GRC tidak sekadar dimaknai sebagai GRC yang menggunakan teknologi. Pendekatan tersebut harus lebih terintegrasi, proaktif, berbasis data, dan responsif terhadap perubahan.
“Teknologi dapat membantu organisasi mengenali risiko lebih dini, mendeteksi anomali, serta memperkuat early warning system dan pengawasan yang berkelanjutan,” jelasnya.
Menjaga Ketahanan APBN
Dalam sambutannya, Nur Rachmad juga mengaitkan penguatan GRC dengan peran Kemenkeu sebagai pengelola fiskal dan penjaga daya tahan APBN.
Ia mengatakan, APBN 2026 berada di tengah tantangan global yang masih tinggi. Pemerintah menempatkan APBN sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas ekonomi, mendorong pertumbuhan, memperkuat ketahanan nasional, serta melanjutkan agenda transformasi pembangunan.
Target pertumbuhan ekonomi sekitar 5,4% tetap dibarengi dengan upaya menjaga keberlanjutan fiskal.
Nur Rachmad menyebut, hingga semester I 2026 pendapatan negara mencapai Rp1.459,4 triliun atau tumbuh 21,4% secara tahunan. Di dalamnya terdapat penerimaan pajak sebesar Rp1.003,7 triliun.
Menurutnya, capaian tersebut tidak terlepas dari kontribusi korporasi dan pelaku usaha.
“Angka penerimaan ini pada hakikatnya adalah bukti daya tahan, kerja keras, dan kontribusi nyata dari korporasi serta pelaku usaha,” ujarnya.
Sementara itu, belanja negara mencapai Rp1.656 triliun yang dialokasikan antara lain untuk memperkuat ketahanan pangan, perlindungan sosial, dan menjaga daya beli masyarakat. Defisit APBN disebut masih terjaga di angka 0,67% terhadap PDB.
Tiga Pilar Keberlanjutan
Nur Rachmad menegaskan bahwa ketahanan ekonomi nasional tidak dapat dibangun pemerintah sendiri. Keberlanjutan ekonomi nasional membutuhkan sinergi tiga pilar, yakni pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat.
Ketiga pilar tersebut perlu bergerak dalam arah yang sama untuk mendukung transformasi ekonomi yang semakin hijau, inklusif, produktif, dan resilien.
Dalam konteks tersebut, Kemenkeu berperan melalui kebijakan fiskal yang mendukung stabilitas ekonomi serta memastikan alokasi belanja negara tepat sasaran untuk perlindungan sosial dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Di sisi lain, dunia usaha membutuhkan pemerintah yang mampu menyediakan kepastian dan iklim usaha yang kondusif.
Nur Rachmad mengatakan, penguatan intelligent GRC juga relevan bagi pengelolaan sektor publik. Integrasi pengawasan secara proaktif dapat memperkuat akuntabilitas dana publik sekaligus menjadi instrumen strategis untuk menjaga public value dan stabilitas ekonomi nasional di tengah disrupsi.
Ia menambahkan, masa depan tata kelola tidak lagi hanya ditentukan oleh kemampuan merespons risiko yang telah terjadi, tetapi juga kemampuan membaca perubahan dan mengantisipasi risiko lebih dini.
“Inilah semangat intelligent GRC, yaitu memadukan kualitas pertimbangan manusia dengan dukungan data dan teknologi untuk menghasilkan keputusan yang lebih baik dan berkelanjutan,” kata Nur Rachmad.
TOP GRC Awards Jadi Pemicu
Dalam kesempatan tersebut, Nur Rachmad juga menyampaikan apresiasi Kemenkeu terhadap konsistensi TopBusiness bersama Asosiasi GRC Indonesia dalam menyelenggarakan TOP GRC Awards sejak 2019.
Menurutnya, ajang tersebut telah menjadi rujukan pembelajaran sekaligus penghargaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan di Indonesia.
Ia juga mengucapkan selamat kepada perusahaan yang meraih penghargaan TOP GRC Awards 2026. Namun, penghargaan tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai pencapaian.
“Jadikanlah momentum apresiasi ini bukan sebagai garis akhir yang dirayakan dengan kepuasan semata, melainkan sebagai garis awal untuk terus memperluas kapasitas menjadi percontohan di industri masing-masing dan membangun ketahanan bisnis yang menyejahterakan, mencerdaskan, dan menjaga keberlangsungan bangsa,” pungkasnya.