Jakarta, TopBusiness – Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6% pada 2027 dan meningkat hingga 8% dalam jangka menengah. Target tersebut akan didukung melalui percepatan investasi, peningkatan produktivitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta penguatan ekspor dan efisiensi logistik.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, terdapat tiga syarat utama yang perlu dipenuhi untuk mencapai target pertumbuhan tersebut. Pertama, pertumbuhan investasi harus lebih cepat dibandingkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB). Kedua, produktivitas dan kualitas SDM harus meningkat. Ketiga, ekspor harus semakin memiliki nilai tambah yang disertai dengan logistik yang lebih efisien.
“Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 6% pada 2027 menuju 8% dalam jangka menengah, tiga syarat utama. Pertama, investasi harus tumbuh lebih cepat daripada PDB, kedua, produktivitas dan kualitas SDM meningkat, dan ketiga yakni ekspor harus semakin bernilai tambah dan logistik semakin efisien,” ujar Airlangga dalam keterangannya yang dikutip Kamis (24/9/2026).
Menurut Airlangga, perekonomian global masih menghadapi ketidakpastian tinggi yang bersumber dari tiga kanal risiko utama. Risiko tersebut meliputi energi dan logistik akibat konflik geopolitik, perdagangan dan investasi akibat meningkatnya proteksionisme, serta pasar keuangan dan fiskal akibat volatilitas global.
Meski outlook ekonomi global pada 2027 diperkirakan membaik, proses pemulihan masih menghadapi sejumlah kerentanan. Karena itu, penguatan investasi, konektivitas, dan efisiensi logistik nasional dinilai semakin penting untuk menjaga daya tahan sekaligus daya saing ekonomi Indonesia.
Di tengah kondisi tersebut, fundamental ekonomi nasional masih terjaga. Ekonomi Indonesia tumbuh 5,45% secara tahunan pada Semester I-2026. Inflasi tercatat 3,19% pada Agustus 2026, sedangkan realisasi investasi mencapai Rp1.010,6 triliun hingga Semester I-2026.
Dari sisi kesejahteraan, rasio gini tercatat turun menjadi 0,368, tingkat kemiskinan 8,07%, dan tingkat pengangguran terbuka 4,65%. Indonesia juga mempertahankan peringkat dalam kategori layak investasi yang mencerminkan terjaganya kepercayaan terhadap fundamental dan prospek ekonomi nasional.
Untuk mempersempit kesenjangan menuju target pertumbuhan, pemerintah menyiapkan empat strategi. Pertama, deregulasi dan debottlenecking melalui PP Nomor 28 Tahun 2025 dan Keppres Nomor 4 Tahun 2026. Kedua, penguatan investasi dan pembiayaan melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Danantara, dan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU).
Ketiga, peningkatan produktivitas melalui program magang dan vokasi. Keempat, perluasan akses pasar melalui 25 perjanjian dagang yang telah diimplementasikan dan 13 perjanjian yang masih dalam proses perundingan, seiring dengan proses aksesi Indonesia menuju OECD.
Kebijakan ekonomi 2027 juga akan diarahkan melalui sinergi fiskal sebagai katalis, moneter sebagai penjaga stabilitas, dan investasi sebagai penggerak kapasitas produksi sekaligus pencipta lapangan kerja.
Pemerintah juga terus memperkuat ketahanan energi, ekonomi hijau, dan ekonomi digital. Potensi energi baru terbarukan Indonesia tercatat lebih dari 1.000 gigawatt, sementara transisi energi diperkuat melalui inisiatif Just Energy Transition Partnership (JETP) dan Asia Zero Emission Community (AZEC).
Di sektor digital, Indonesia telah menjadi ekonomi digital terbesar di ASEAN. Pengembangan ekosistem pusat data, kecerdasan buatan (AI), semikonduktor, dan talenta digital juga terus didorong untuk memperkuat fondasi menuju target pertumbuhan 8%.
Reformasi iklim investasi dilakukan melalui penerapan Service Level Agreement (SLA) dalam proses perizinan dan pengembangan sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko. Pemerintah juga mendorong pemerataan investasi melalui KEK.
Sementara itu, penguatan industri padat karya, khususnya sektor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), menjadi bagian dari strategi pertumbuhan yang lebih inklusif. Penguatan sektor tersebut dilakukan melalui peningkatan pasokan bahan baku, harmonisasi kebijakan hulu-hilir, penertiban impor, serta dukungan restrukturisasi dan pembiayaan.
“Kita memiliki pasar domestik yang besar, sumber daya alam yang kuat, bonus demografi, basis industri yang terus berkembang, serta posisi strategis di kawasan. Karena itu, arah kebijakan ke depan harus tetap berfokus pada investasi berkualitas, hilirisasi, peningkatan produktivitas, penguatan daya saing, serta perluasan akses pasar,” pungkas Airlangga.