Jakarta, TopBusiness – Pemerintah mengajak dunia usaha dan investor untuk terus terlibat aktif dalam agenda pembangunan ekonomi nasional seiring target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada 2027 dan menuju 8% dalam jangka menengah.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo mengatakan, pemerintah membutuhkan peran besar dunia usaha, baik swasta maupun BUMN, sebagai mitra strategis untuk mencapai target pertumbuhan, pemerataan kesejahteraan, dan stabilitas ekonomi.
“Pesan utama saya adalah don’t miss the train. Jangan sampai ketinggalan kereta. Silakan teman-teman selalu engage dengan pemerintah supaya teman-teman dari dunia usaha tidak ketinggalan kereta,” kata Dradjad dalam Investor Daily Summit 2026 di Hotel Raffles Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Menurutnya, pemerintah di bawah Presiden Prabowo Subianto tidak sedang mengambil kebijakan yang tidak pro terhadap dunia usaha. Penguatan compliance dan good governance justru ditujukan untuk menciptakan iklim usaha yang lebih sehat dan memberikan kepastian bagi pelaku usaha.
“Yang dilakukan itu adalah menegakkan compliance dan good governance, tata kelola yang baik. Selama dunia usaha bergerak di dalam koridor tata kelola yang baik dan compliance, insyaallah malah akan lebih banyak mendapatkan manfaat ekonomi,” ujarnya.
Dradjad menegaskan, pemerintah juga tengah menyiapkan sejumlah inisiatif baru yang dinilai akan memberikan manfaat bagi dunia usaha. Namun, ia belum dapat mengungkapkan lebih jauh mengenai kebijakan tersebut.
Di sisi lain, ia menyebut perekonomian Indonesia masih menunjukkan fundamental yang kuat di tengah ketidakpastian global. Pada semester I-2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,45% secara tahunan, sementara inflasi September 2026 tercatat 3,28%.
Realisasi investasi pada semester I-2026 juga mencapai Rp 1.010,6 triliun. Kinerja investasi pada kuartal II-2026 tumbuh 7,1% secara tahunan, dengan porsi investasi di luar Jawa yang telah mencapai lebih dari separuh total investasi.
Menurut Dradjad, ketahanan ekonomi tersebut menjadi modal penting bagi pemerintah untuk mempercepat pertumbuhan pada 2027.
“Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 6% pada tahun 2027 sebagai langkah untuk menuju 8% pada jangka menengah,” katanya.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah akan mendorong sektor-sektor bernilai tambah tinggi, meningkatkan daya saing investasi dan ekspor, menyederhanakan regulasi, serta memperkuat produktivitas.
Dradjad mengatakan, hilirisasi menjadi salah satu agenda utama pemerintah untuk meningkatkan investasi sekaligus menciptakan lapangan kerja berkualitas.
Presiden Prabowo, lanjutnya, telah melakukan groundbreaking terhadap 26 proyek hilirisasi dengan nilai investasi sekitar Rp2,25 triliun. Program tersebut diharapkan mendorong penciptaan lapangan kerja berkeahlian tinggi, meningkatkan pendapatan per kapita, dan memperkuat ketahanan ekonomi jangka panjang.
“Realisasi hilirisasi itu Rp152,7 triliun atau naik 5,7% year-on-year,” ujarnya.
Pemerintah juga terus melakukan reformasi regulasi untuk memberikan kepastian kepada dunia usaha, termasuk melalui perubahan regulasi terkait hilirisasi dan pembentukan satuan tugas untuk menangani berbagai persoalan investasi dan perizinan.
Selain itu, pemerintah memberikan perhatian terhadap industri padat karya, khususnya tekstil dan produk tekstil (TPT). Industri tersebut berkontribusi sekitar 0,97% terhadap PDB, menyerap sekitar 4 juta tenaga kerja, dan menghasilkan ekspor sekitar US$12 miliar.
Dukungan terhadap sektor tersebut akan dilakukan melalui penguatan pasokan bahan baku, harmonisasi kebijakan sektor hulu dan hilir, penertiban impor ilegal, serta dukungan restrukturisasi dan pembiayaan.
Dorong Ekonomi Digital dan AI
Selain hilirisasi, pemerintah menempatkan ekonomi digital, kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), data center, dan industri semikonduktor sebagai mesin pertumbuhan baru.
Dradjad mengatakan, ekonomi digital Indonesia merupakan yang terbesar di Asia Tenggara dengan nilai hampir US$100 miliar dan diproyeksikan meningkat menjadi US$180 miliar hingga US$340 miliar pada 2030.
Menurutnya, perkembangan AI tidak boleh direspons dengan sikap defensif karena khawatir teknologi tersebut menggantikan tenaga kerja. Indonesia justru harus mengambil posisi sebagai salah satu negara yang memimpin perkembangan teknologi tersebut.
“Pesan saya adalah we need to embrace new technology. Bukan hanya kita ikut, tapi kita kalau bisa ada di bagian depan,” katanya.
Ia menilai AI memiliki dua sisi. Di satu sisi, terdapat risiko terhadap lapangan pekerjaan dan potensi kegagalan investasi. Namun, di sisi lain, AI dapat menjadi sumber kekuatan teknologi, geopolitik, militer, dan ekonomi pada masa depan.
“AI itu bisa menjadi source of technological, geopolitical, military, and economic power in the future. Jadi mau tidak mau, kita harus coba untuk bisa masuk, bukan hanya ngikut, tapi juga bisa untuk menjadi leading nation,” ujarnya.
Karena itu, pemerintah akan memperkuat ekosistem digital melalui pembangunan data center, pengembangan AI, industri semikonduktor, serta peningkatan kapasitas talenta digital.
Indonesia, kata Dradjad, juga telah berperan dalam pembentukan tata kelola AI global sebagai salah satu founding member organisasi WAICO yang ditandatangani di Shanghai pada Juli 2026 bersama 28 negara pendiri lainnya.
Pemerataan Investasi
Pemerintah juga mendorong kawasan ekonomi khusus (KEK) sebagai instrumen untuk memperluas pemerataan investasi di berbagai wilayah.
Hingga 30 Juni 2026, terdapat 25 KEK dengan investasi kumulatif mencapai Rp368 triliun dan menyerap lebih dari 283 ribu tenaga kerja. Sebanyak 18 KEK berada di luar Jawa.
“KEK ini selain instrumen pertumbuhan, bisa menjadi instrumen regional equality, pemerataan antarwilayah untuk mengatasi regional disparity,” kata Dradjad.
Menurutnya, pembangunan ekonomi juga harus mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kelompok bawah dan menengah. Pemerintah akan terus mendorong ekonomi rakyat sebagai salah satu sumber pertumbuhan baru.
Ia mengatakan, dari hasil kunjungannya ke berbagai daerah, aktivitas ekonomi masyarakat sebenarnya telah berjalan. Dengan kebijakan yang tepat, sektor tersebut dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi nasional.
“Sedikit fine tuning yang tepat itu ekonomi rakyat akan menjadi salah satu source of economic growth,” ujarnya.
Dradjad menambahkan, pemerintah juga akan memperkuat integrasi ekonomi Indonesia dengan pasar global melalui berbagai forum dan kerja sama internasional, antara lain G20, ASEAN, RCEP, BRICS+, aksesi OECD, serta perluasan jaringan perdagangan melalui IEU-CEPA.
Namun, integrasi global tersebut tetap harus dilakukan dengan menjaga kepentingan nasional.
“Kita memang dalam keterlibatan global ini harus pandai-pandai mencari titik optimal antara keterlibatan global dengan kepentingan nasional kita,” katanya.
Pada akhirnya, Dradjad menegaskan bahwa pemerintah tidak dapat bekerja sendiri untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi. Kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, investor, perbankan dan industri keuangan, akademisi, serta media diperlukan untuk menjaga optimisme dan kepercayaan terhadap perekonomian Indonesia.
“Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Oleh karena itu kami mengajak seluruh pelaku usaha, investor, perbankan dan keuangan, akademisi, media, semua pemangku kepentingan untuk terus membangun optimisme dan kepercayaan terhadap ekonomi Indonesia,” pungkasnya.