Jakarta, TopBusiness – Badan Standardisasi Nasional (BSN) menegaskan pentingnya standardisasi dan penilaian kesesuaian dalam mendukung pengembangan teknologi energi bersih, termasuk hidrogen, pada peringatan World Standards Day (WSD) 2026, yang diselenggarakan secara daring, Rabu (14/10/2026).
Hingga September 2026, BSN telah menetapkan enam Standar Nasional Indonesia (SNI) terkait teknologi hidrogen, lima di antaranya merupakan adopsi standar internasional ISO.
Kepala BSN, Donny Purnomo, menyampaikan bahwa standardisasi berperan penting dalam mendukung pengembangan teknologi energi yang aman, efisien, dan andal. Hal ini sejalan dengan tema WSD 2026, yaitu “Shared Vision for a Better World: Spotlight on SDG 7 – Affordable and Clean Energy” atau “Visi Bersama untuk Dunia yang Lebih Baik: Menyoroti SDG 7 tentang Energi Bersih dan Terjangkau”. Tema tersebut menekankan pentingnya akses terhadap energi bersih dan terjangkau sebagai bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs).
Donny menyampaikan, energi yang andal dan berkelanjutan tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan, tetapi juga menjadi fondasi bagi transformasi digital. Ketersediaan energi turut menentukan kemampuan masyarakat dalam mengakses teknologi dan layanan komunikasi, terutama di wilayah terpencil dan kurang terlayani.
“Tanpa sistem energi yang andal, masyarakat akan kesulitan membangun dan mempertahankan infrastruktur digital serta jaringan komunikasi. Karena itu, pencapaian SDG 7 berkaitan erat dengan upaya mewujudkan masyarakat yang inklusif, terhubung, dan tangguh,” ujar Donny.
Untuk mewujudkan sistem energi yang andal sekaligus mendukung transisi menuju energi bersih, diperlukan pengembangan berbagai teknologi energi yang sesuai dengan kebutuhan nasional. Salah satu peluang yang dapat dikembangkan adalah teknologi hidrogen, khususnya hidrogen rendah karbon, yang berpotensi memperluas pilihan sumber energi sekaligus mendorong pertumbuhan industri berbasis teknologi bersih.
Pengembangan hidrogen membutuhkan ekosistem yang terintegrasi, mulai dari produksi, penyimpanan, transportasi, dan distribusi hingga pemanfaatan.
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mencatat konsumsi hidrogen di Indonesia saat ini berkisar 1,75 juta ton per tahun. Pemanfaatannya masih didominasi oleh industri urea sebesar 88%, diikuti industri amonia sebesar 4% dan kilang minyak sebesar 2%. Data ini menunjukkan besarnya kebutuhan hidrogen untuk sektor industri sekaligus membuka peluang pengembangan hidrogen rendah karbon sebagai bagian dari upaya transisi energi nasional.
“Di sinilah standardisasi dan penilaian kesesuaian berperan penting dalam menjamin keselamatan, mutu, efisiensi, dan keandalan di sepanjang rantai nilai hidrogen, sekaligus membangun kepercayaan para pemangku kepentingan,” jelas Donny.
Hingga 10 September 2026, BSN telah menetapkan 9.922 Standar Nasional Indonesia (SNI) aktif yang mencakup berbagai sektor. Khusus teknologi hidrogen, BSN melalui Komite Teknis 27-11 Teknologi Hidrogen telah merumuskan enam SNI, lima di antaranya merupakan adopsi standar internasional ISO. Standar tersebut mencakup aspek keselamatan, kualitas bahan bakar, infrastruktur pengisian, dan hidrogen rendah karbon.
Sebagai informasi, di forum internasional, Komite Teknis 27-11 Teknologi Hidrogen berperan sebagai mirror committee dengan status O-member (observer member) pada dua komite teknis internasional, yaitu ISO/TC 197 (Hydrogen Technologies) yang telah menerbitkan 27 standar internasional dan IEC/TC 105 (Fuel Cell Technologies) yang telah mengembangkan 33 standar internasional terkait teknologi sel bahan bakar (fuel cell).
Keberadaan SNI menjadi acuan bagi pemangku kepentingan dalam mengembangkan teknologi dan infrastruktur hidrogen yang memenuhi persyaratan mutu dan keselamatan. Meski demikian, tantangan ke depan tidak hanya terletak pada perumusan standar yang sesuai dengan perkembangan teknologi, tetapi juga pada penerapannya secara efektif di seluruh rantai nilai hidrogen. Untuk itu, BSN terus mendorong pengembangan SNI yang relevan dengan kebutuhan nasional serta memperkuat partisipasi Indonesia dalam standardisasi internasional.
Sementara itu, Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi Kementerian ESDM, Eniya Listiani Dewi, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor melalui pendekatan pentahelix yang melibatkan pemerintah, industri, akademisi dan lembaga penelitian, asosiasi, serta media. Kolaborasi ini diperlukan untuk mendukung pengembangan ekosistem hidrogen yang terintegrasi serta memperkuat penerapan standardisasi dan penilaian kesesuaian di Indonesia.
Melalui sinergi tersebut, standardisasi dan penilaian kesesuaian diharapkan dapat mendorong inovasi, meningkatkan daya saing industri, serta mendukung pengembangan hidrogen yang aman dan andal. Pada akhirnya, upaya ini menjadi bagian dari langkah Indonesia menuju transisi energi yang berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas.
Peringatan WSD 2026 turut menghadirkan Direktur Sistem dan Harmonisasi Pengembangan Standar BSN, Triningsih Herlinawati; Anggota Komite Teknis 27-11 Teknologi Hidrogen sekaligus Koordinator Electrochemical Energy Conversion Technology Research Group Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Oka Pradipta Arjasa; serta perwakilan Asosiasi Gas Industri Indonesia (AGII), Romi Gozali.