Jakarta, TopBusiness – Pemerintah memproyeksikan belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada kuartal IV-2026 mencapai sekitar Rp 1.300 triliun, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yang berada di kisaran Rp 1.200 triliun.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, pemerintah akan terus menjaga belanja negara agar tetap mendukung aktivitas ekonomi, layanan publik, dan perlindungan sosial, sekaligus memastikan penggunaan anggaran berlangsung efisien.
Hal tersebut disampaikan Suahasil dalam keterangan pers seusai rapat terbatas ekonomi bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Senin malam (19/10/2026).
Menurut Suahasil, pemerintah terus mencermati perkembangan ekonomi global yang masih menghadapi tekanan, antara lain inflasi tinggi di sejumlah negara. Meski demikian, kondisi ekonomi Indonesia dan aktivitas transaksi masyarakat dinilai masih relatif resilien.
Dalam menghadapi sisa tahun anggaran 2026, Kementerian Keuangan akan melanjutkan penelaahan dan efisiensi anggaran. Langkah tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan pelaksanaan anggaran berjalan efektif hingga akhir tahun.
Suahasil menegaskan, efisiensi tidak berarti menghentikan atau memangkas seluruh belanja pemerintah. Fokusnya adalah memastikan setiap anggaran menghasilkan keluaran sesuai rencana dengan penggunaan sumber daya yang lebih optimal.
“Poinnya adalah bukan tentang potong anggarannya, tetapi bagaimana mencapai output dari yang direncanakan dengan pelaksanaan yang efisien,” ujarnya dalam keterangannya yang juga disiarkan secara live di Youtube Sekretariat Presiden.
Ia menambahkan, seluruh program prioritas pemerintah tetap dijalankan. Belanja negara juga diarahkan untuk mendukung layanan publik dan perlindungan sosial, termasuk penyaluran bantuan pangan pada kuartal IV-2026.
Dengan proyeksi belanja yang lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya, pemerintah berharap pengeluaran negara tetap memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi.
Suahasil menyampaikan, APBN harus mampu menjalankan dua fungsi sekaligus, yakni mendorong kegiatan ekonomi dan melindungi masyarakat. Karena itu, efisiensi pelaksanaan anggaran menjadi penting untuk menjaga kredibilitas pengelolaan fiskal.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyebut pemerintah menjaga proyeksi defisit APBN sekitar 2,85% terhadap produk domestik bruto (PDB) hingga akhir tahun, sebagaimana outlook yang telah dilaporkan kepada Badan Anggaran DPR RI pada Juli lalu.