Jakarta, TopBusiness – Indonesia masih mengimpor sekitar 700–750 ribu barel minyak per hari. Untuk menekan angka itu, Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi/Menteri ESDM Bahlil Lahadalia meminta Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang sudah memegang konsesi dan mengantongi persetujuan rencana pengembangan (plan of development/PoD) segera mengeksekusi proyeknya. Jika tidak mampu, konsesi diminta dikembalikan kepada negara.
Arahan itu disampaikan Bahlil saat membuka FOREK Hulu Migas 2026 di Kempinski Grand Ballroom, Jakarta, Rabu (28/10). Forum ini mempertemukan regulator, KKKS, kontraktor, akademisi, dan investor hulu migas.
“Kalau tidak mampu, serahkan konsesi itu kepada negara. Nanti kita akan menawarkan kepada siapa yang bisa mengerjakan,” kata Bahlil.
Arahan tersebut juga berlaku bagi Pertamina. Menurut Bahlil, status sebagai perusahaan milik negara bukan alasan untuk bekerja lambat. Jika tidak sanggup, Pertamina diminta berbagi pengelolaan dengan perusahaan lain.
“Sekalipun Pertamina punya negara, saya tidak meminta untuk kalian kerjanya lambat. Harus cepat,” ujarnya.
Desakan ini berangkat dari selisih besar antara konsumsi dan produksi minyak nasional. Bahlil menyebut konsumsi mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sedangkan produksi baru sekitar 600–650 ribu barel per hari. Program biodiesel B50 menutup sekitar 250–300 ribu barel, sehingga sisa kebutuhan yang diimpor masih sekitar 700–750 ribu barel per hari. “Pekerjaan yang masih berat sekali bagi kami adalah bagaimana meningkatkan lifting,” kata Bahlil.
Ia menilai saat ini momentum yang tepat untuk bergerak. Harga minyak dunia sedang naik dan permintaan global menguat. Di sisi lain, kondisi geopolitik yang tidak menentu membuat setiap negara memproteksi kebutuhan energinya masing-masing, dan perebutan minyak berpotensi memicu ketegangan di berbagai kawasan, termasuk Asia Tenggara.
Upaya peningkatan produksi juga menghadapi tantangan. Sebagian besar sumur minyak Indonesia sudah tua dan lifting nasional terus turun dalam 10 tahun terakhir. Untuk itu, Bahlil meminta KKKS berinovasi dengan rekayasa teknologi untuk mengoptimalkan produksi, seperti yang dilakukan Exxon di Cepu, Jawa Timur.
Bahlil menyebut arahannya sebagai anjuran, bukan ancaman, agar pelaku usaha bergerak cepat. Ia optimistis, jika seluruh pemegang konsesi bekerja serius dan cepat, target Presiden Prabowo Subianto dapat tercapai pada 2029–2030. Percepatan eksekusi proyek tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah mewujudkan swasembada energi.
Bahlil mengapresiasi para stakeholder hulu migas tanah air yang telah berkontribusi dalam pemenuhan target lifting migas nasional. Sepanjang tahun 2025 lalu realisasi lifting minyak sebesar 605 ribu barel per hari (BOPD) atau sesuai dengan target Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
“Saya ingin mengatakan bahwa ini terjadi karena kerja Bapak Ibu semua, bukan kerja pemerintah, tapi itu hasil karya Bapak Ibu di depan saya ini. K3S, kontraktor, ini yang mengerjakan. Pemerintah itu kan cuma regulator saja. Menyampaikan arah tujuan, tapi Bapak Ibu yang mengeksekusi. Karena itu saya mewakili Bapak Presiden mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua,” jelas Bahlil.
Sunaryanto, Direktur Utama Pertamina Hulu Energi (PHE) yang merupakan host dalam gelaran FOREK Hulu Migas tahun ini mengungkapkan ajang FOREK diselenggarakan sebagai wadah kolaborasi strategis antara Pemerintah, regulator, pelaku usaha, dan seluruh pemangku kepentingan industri hulu migas. Forum ini bertujuan memperkuat iklim investasi, mendorong percepatan komersialisasi, mendukung program peningkatan produksi dan lifting migas nasional.
“Kolaborasi ini merupakan wujud komitmen bersama untuk menghadirkan forum yang mempertemukan berbagai pemangku kepentingan serta menjadi ruang dialog yang konstruktif dalam menjawab tantangan industri hulu migas nasional,” kata Sunaryanto.
FOREK tahun ini mencatat lebih dari 1100 peserta, yang berasal dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama, Assosiasi Hulu Migas, Mitra Industri Global, Kementerian dan Lembaga, professional , pelaku industri, serta mitra strategis lainnya. FOREK Hulu Migas menghadirkan lebih dari 40 narasumber dan pakar, baik dari dalam maupun luar negeri, yang mewakili berbagai perspektif, mulai dari regulator, operator migas, pembeli, investor, lembaga pembiayaan, hingga akademisi dan praktisi industri. Melalui rangkaian plenary session dan stream session, berbagai isu strategis akan dibahas, mulai dari daya saing investasi, kebijakan fiskal, komersialisasi minyak dan gas bumi, pengelolaan aset, tata kelola keuangan, hingga penguatan kemitraan dan akses pembiayaan.
“Harapan kami, keberagaman perspektif tersebut dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan dan langkah konkret.sehingga FOREK menjadi forum pertukaran gagasan, dan juga memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan industri hulu migas Indonesia,” ujar Sunaryanto.
FOREK Hulu Migas 2026 diharapkan tidak hanya menjadi forum pertukaran gagasan, tetapi juga menghasilkan langkah nyata dalam memperkuat daya saing industri hulu migas, meningkatkan kontribusinya terhadap perekonomian, serta mendukung terwujudnya ketahanan energi nasional secara berkelanjutan.