Jakarta, TopBusiness – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat penanganan tanggap darurat pascabencana gempa bumi yang melanda wilayah Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya. Penanganan difokuskan pada pemulihan layanan air minum dan sanitasi masyarakat serta perbaikan bangunan gedung pemerintahan dan prasarana kawasan terdampak guna memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap terpenuhi.
Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa pemulihan pascabencana tidak hanya berorientasi untuk mengembalikan kondisi infrastruktur seperti sebelum terjadi bencana. Tetapi juga harus menghasilkan infrastruktur yang lebih baik dan tangguh terhadap potensi bencana di masa mendatang. Hal tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto agar pembangunan kembali wilayah terdampak bencana dilakukan dengan memperhatikan aspek ketahanan infrastruktur.
“Basically, kita harus mampu membangun Flores ini dengan lebih baik lagi. Sesuai dari arahan Bapak Presiden Prabowo, di mana ada bencana, PU wajib membangun lebih baik lagi agar kemudian ke depan yang kita bangun ini lebih tahan lagi terhadap bencana,” ungkap Menteri Dody.
Berdasarkan laporan Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) NTT, penanganan tanggap darurat bidang Cipta Karya mencakup 6 paket pekerjaan dengan total pagu anggaran sebesar Rp59,01 miliar. “secara keseluruhan, progres fisik pekerjaan tercatat sebesar 49,31%.
Pada sektor air minum, Kementerian PU melakukan penanganan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang tersebar di 5 kabupaten, yakni Manggarai Barat, Manggarai, Nagekeo, dan Ende. “Adapun progress keseluruhan penanganan SPAM tersebut mencapai 24,2%. Pekerjaan meliputi perbaikan jaringan pipa transmisi dan distribusi, reservoir, serta sarana pendukung lainnya untuk memulihkan pelayanan air minum masyarakat.
Di Palue, Kabupaten Sikka, Kementerian PU juga melakukan penanganan Bak Penampung Air Hujan (BPAH) milik masyarakat yang mengalami kerusakan akibat gempa. Pada tahap tanggap darurat, disiapkan pengadaan dan pemasangan 180 unit tandon air berkapasitas 6.000 liter sebagai upaya menjaga ketersediaan air bersih bagi warga terdampak. Sementara pada tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, penanganan dilanjutkan melalui pengadaan dan pemasangan 1.503 unit tandon air berkapasitas 6.000 liter.
Sementara Plt. Kepala BPBPK NTT Chairullah mengatakan pada sektor sanitasi, pekerjaan tanggap darurat telah mencapai progres 100%. Penanganan dilakukan melalui pembangunan 32 bilik toilet darurat di 14 posko pengungsian yang tersebar di Kabupaten Manggarai, Manggarai Timur, Nagekeo, dan Ende. “Kementerian PU juga menyediakan tempat sampah dan Wadah Sampah Perdesaan (Wasades) untuk mendukung kebersihan lingkungan di kawasan pengungsian,” terang Chairullah.
Dalam mendukung pemenuhan kebutuhan dasar selama masa tanggap darurat, Kementerian PU juga telah memberikan layanan air bersih pada 15 titik posko terpadu dan posko mandiri yang tersebar di 6 kabupaten. Total distribusi air bersih tercatat lebih dari 1,168 juta liter dan telah melayani lebih dari 41.407 jiwa. Dukungan sarana dan prasarana tanggap darurat turut diperkuat melalui mobil tangki air, hidran umum, toilet portabel, serta sarana pendukung sanitasi lainnya.
Selain layanan dasar, Kementerian PU melaksanakan perbaikan bangunan gedung pemerintahan yang terdampak gempa di Kabupaten Manggarai Barat, Manggarai, dan Nagekeo. Pekerjaan mencakup perbaikan Kantor Bupati Manggarai Barat, Kantor DPRD Manggarai Barat, Kantor Bupati Manggarai, Kantor Bupati Nagekeo, serta 6 Balai Penyuluhan Pertanian di Kabupaten Nagekeo. Progres penanganan masing-masing wilayah tercatat sebesar 90% di Manggarai Barat, 65% di Manggarai, dan 25% di Nagekeo.
Di Kabupaten Manggarai Barat, penanganan juga dilakukan pada sejumlah prasarana kawasan strategis Labuan Bajo, meliputi Makopolres, Makodim, Pantai Marina, fasilitas penunjang wisata Pulau Rinca, Puncak Waringin, dan Goa Batu Cermin. Progres pekerjaan pada paket Labuan Bajo 1 mencapai sekitar 24%, sedangkan paket Labuan Bajo 2 mencapai sekitar 70%. Penanganan dilakukan melalui perbaikan komponen bangunan, dinding, plafon, struktur, dan fasilitas pendukung kawasan sesuai hasil pemeriksaan teknis.
Kementerian PU akan terus mempercepat pelaksanaan pekerjaan dengan memperkuat koordinasi bersama pemerintah daerah dan seluruh pemangku kepentingan. Penanganan akan terus dilanjutkan melalui program Rehabilitasi dan Rekonstruksi dengan mengedepankan prinsip build back better. Sehingga infrastruktur yang dibangun kembali tidak hanya memulihkan fungsi pelayanan, tetapi juga lebih aman dan tangguh menghadapi potensi bencana di masa mendatang.