Jakarta, TopBusiness – Wakil Menteri Koperasi (Wamenkop) Farida Farichah mendorong penguatan koperasi pesantren sebagai salah satu penggerak kemandirian ekonomi umat. Dengan jaringan kelembagaan yang luas, basis komunitas yang kuat, serta potensi usaha yang beragam, pesantren dinilai memiliki peluang besar untuk membangun ekosistem ekonomi yang produktif dan berkelanjutan.
Hal tersebut disampaikan Wamenkop Farida dalam kegiatan Literasi Keuangan bagi Pengurus Koperasi Pesantren se-Jawa Timur yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat bersama Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) di Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif, Denanyar, Jombang, Jawa Timur, Rabu (11/11/2026) dalam site kop.go.id.
Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar, Wakil Ketua Dewan Komisioner LPS Farid Azhar Nasution, Pengasuh Pondok Pesantren Mamba’ul Ma’arif K.H. Abdussalam Shohib (Gus Salam), serta para santri dan pengurus pesantren se-Jawa Timur.
Ia mengungkapkan, dari sekitar 42.000 pesantren yang tercatat di Kementerian Agama, diperkirakan sekitar 6.000 pesantren telah memiliki akta notaris pendirian koperasi. Namun, baru sekitar 2.000–3.000 di antaranya yang disebut telah menjalankan kegiatan usaha secara sehat dan berkelanjutan.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan masih terbukanya ruang yang luas untuk memperkuat kelembagaan, tata kelola, dan kapasitas usaha koperasi pesantren agar mampu memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi anggota maupun masyarakat sekitar.
“Pesantren merupakan salah satu jaringan terkuat yang telah tumbuh sejak sebelum Indonesia merdeka hingga saat ini. Jaringan yang kuat ini tidak hanya memiliki peran dalam bidang pendidikan, sosial, dan keagamaan, tetapi juga berpotensi menjadi kekuatan ekonomi yang mampu mendorong kemandirian pesantren dan masyarakat,” ujar Farida.
Ia menjelaskan, pesantren pada dasarnya telah memiliki ekosistem ekonomi yang potensial. Keberadaan santri, tenaga pendidik, pengelola pesantren, alumni, hingga masyarakat sekitar membentuk basis konsumen sekaligus membuka peluang pengembangan berbagai kegiatan usaha produktif.
Potensi tersebut, lanjutnya, perlu dikonsolidasikan melalui koperasi agar aktivitas ekonomi di lingkungan pesantren dapat dikelola secara lebih terorganisasi, profesional, dan memberikan nilai tambah bagi seluruh anggotanya.
Empat Aspek Penguatan Koperasi Pesantren
Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, Wamenkop menekankan empat aspek utama yang perlu menjadi perhatian, yakni peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan manajemen, penguatan tata kelola kelembagaan, pengembangan usaha berbasis kebutuhan pasar, serta perluasan akses pembiayaan.
Menurut Farida, pengembangan koperasi pesantren harus dimulai dari kemampuan pengurus dalam memahami kebutuhan ekonomi di lingkungan terdekat. Dengan demikian, koperasi tidak sekadar membentuk unit usaha, tetapi mampu menjalankan kegiatan bisnis yang memiliki pasar jelas dan berkelanjutan.
“Kaitannya dengan tata kelola, misalnya, pengelola koperasi perlu mampu memetakan rantai pasok dan kebutuhan di lingkungan terdekat. Apa yang paling dibutuhkan, dari mana sumber pasokannya, serta bagaimana mendistribusikannya secara efisien. Dengan begitu, koperasi dapat menjalankan usaha berdasarkan kebutuhan pasar yang nyata,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel untuk meningkatkan kepercayaan anggota maupun lembaga pembiayaan.
Koperasi yang memiliki tata kelola sehat, kegiatan usaha terukur, dan prospek pasar yang jelas dinilai akan memiliki peluang lebih besar untuk mengakses pembiayaan, termasuk dari sektor perbankan.
Dalam mendukung pengembangan tersebut, Kementerian Koperasi menyatakan kesiapan memberikan pendampingan penguatan kelembagaan, mulai dari proses pembentukan koperasi, penyusunan akta notaris, hingga pemenuhan perizinan yang diperlukan.
“Kami di Kementerian Koperasi siap mendampingi pembentukan dan penataan kelembagaan koperasi pesantren. Harapannya, koperasi pesantren semakin kuat secara kelembagaan dan profesional dalam menjalankan kegiatan usahanya,” ungkap Farida.
Perkuat Peran Pesantren dalam Ketahanan Pangan
Selain memperkuat ekonomi internal pesantren, Wamenkop juga melihat peluang besar bagi koperasi pesantren untuk berkontribusi dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Menurutnya, pesantren dapat mengembangkan kegiatan usaha di sepanjang rantai nilai sektor pangan, mulai dari produksi, pengolahan, pemasaran, hingga distribusi hasil pertanian dan produk pangan lainnya.
Melalui kelembagaan koperasi, berbagai potensi usaha tersebut dapat dikonsolidasikan sehingga pesantren tidak hanya menjadi konsumen, tetapi juga berperan sebagai pelaku ekonomi produktif yang mampu menciptakan nilai tambah dan membuka kesempatan usaha bagi masyarakat. “Potensinya sangat besar. Apalagi saat ini negara sedang memperkuat ketahanan pangan. Pesantren bisa menjadi salah satu pilar terkuat di sektor ini jika dikelola dengan baik,” katanya.