Jakarta, TopBusiness – Presiden Prabowo Subianto mendorong konsolidasi pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui satu badan untuk meningkatkan efisiensi belanja negara. Langkah ini dinilai berpotensi menghemat anggaran hingga Rp480 triliun, seiring masih besarnya pemborosan dalam pengadaan yang dilakukan secara terpisah oleh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
Prabowo mengungkapkan, selama ini pengadaan berbagai kebutuhan pemerintah masih dilakukan sendiri-sendiri oleh masing-masing provinsi dan kabupaten. Padahal, banyak barang dan jasa yang dibutuhkan memiliki jenis dan spesifikasi serupa sehingga seharusnya dapat dibeli secara bersama-sama untuk memperoleh harga yang lebih efisien.
Hal tersebut disampaikan Prabowo dalam pidato pada peringatan HUT ke-15 Partai NasDem di NasDem Tower, Jakarta, Rabu malam (11/11/2026).
Dia mencontohkan kebutuhan bus, mobil pemadam kebakaran, komputer, hingga obat-obatan untuk rumah sakit yang selama ini dibeli secara terpisah oleh masing-masing pemerintah daerah dan instansi.
Akibat pola pengadaan tersebut, harga barang yang sama bisa berbeda cukup jauh. Bahkan, menurut Prabowo, satu jenis barang dapat memiliki hingga 15 harga berbeda.
“Setiap provinsi butuh bus. Setiap provinsi butuh pemadam kebakaran. Tapi masing-masing belanja sendiri. Setiap provinsi, setiap kabupaten butuh komputer, setiap kabupaten butuh obat di rumah sakit. Untuk beli obat masing-masing rumah sakit beli obat sendiri-sendiri. Harganya bisa berbeda,” ujar Prabowo.
Karena itu, Presiden menilai konsolidasi pengadaan melalui satu badan dapat menjadi solusi untuk memperkuat efisiensi belanja pemerintah. Dengan kebutuhan barang dan jasa yang dihimpun secara terpusat, pemerintah dapat melakukan pembelian dalam skala lebih besar sehingga memiliki daya tawar yang lebih kuat terhadap penyedia.
“Kalau kita efisien, kalau semua partai kompak, kalau nanti kita belanja satu badan, tidak 38 provinsi, tidak 500 kabupaten belanja sendiri-sendiri, satu badan, kita bisa menghemat mungkin 40% yang dilaporkan LKPP,” katanya.
Prabowo mengaitkan rencana tersebut dengan besarnya potensi pemborosan dalam belanja barang dan jasa pemerintah. Berdasarkan laporan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), sekitar sepertiga APBN merupakan belanja barang dan jasa. Dari total belanja tersebut, sekitar 40% disebut berpotensi tidak efisien.
Dengan asumsi belanja barang dan jasa mencapai sekitar Rp1.200 triliun, Presiden memperkirakan potensi anggaran yang dapat dihemat mencapai Rp480 triliun atau hampir 30 miliar dolar AS.
“Rp480 triliun, hanya dari belanja kita sendiri. Belum lagi yang lain-lain, belum lagi kebocoran-kebocoran lain,” tegasnya.
Menurut Prabowo, persoalan tersebut pada dasarnya merupakan masalah manajemen yang perlu dibenahi melalui perbaikan tata kelola belanja pemerintah. Dia mengakui penghematan dalam jumlah besar tidak dapat diwujudkan dalam waktu singkat. Namun, upaya konsolidasi harus mulai dilakukan agar anggaran negara tidak terus terbuang akibat pengadaan yang tidak efisien.
Presiden menegaskan, efisiensi anggaran menjadi penting agar sumber daya keuangan negara dapat dimanfaatkan lebih optimal untuk membiayai berbagai program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.