Jakarta, TopBusiness – Penerimaan pajak hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp1.796,8 triliun atau sekitar 76,2% dari target APBN. Realisasi tersebut tumbuh 23,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, peningkatan penerimaan pajak sejalan dengan aktivitas ekonomi nasional yang masih menunjukkan pertumbuhan positif.
“Penerimaan pajak ini terus naik seiring dengan aktivitas ekonomi yang meningkat,” ujar Suahasil dalam Taklimat Media APBN KiTA Edisi November 2026 di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (13/11/2026).
Menurut dia, pertumbuhan penerimaan pajak juga didukung oleh perbaikan administrasi perpajakan dan pemanfaatan sistem Coretax yang semakin membantu wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.
Dari sisi komponen, penerimaan PPh nonmigas meningkat seiring aktivitas ekonomi dan administrasi perpajakan. Sementara itu, PPh migas tumbuh 84,7% sejalan dengan kenaikan harga minyak bumi.
Penerimaan PPN dan PPnBM juga mencatatkan pertumbuhan tinggi, ditopang konsumsi dalam negeri dan daya beli masyarakat yang relatif kuat.
Suahasil menambahkan, pemerintah masih harus mengumpulkan sekitar Rp514 triliun penerimaan pajak dalam dua bulan terakhir tahun ini untuk memenuhi target APBN.
Karena itu, dia meminta dukungan masyarakat dan seluruh wajib pajak agar memenuhi kewajiban perpajakannya. Penerimaan pajak tersebut akan digunakan untuk membiayai belanja negara.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menjelaskan, pemerintah akan mengoptimalkan penerimaan dari sektor-sektor kontributor utama, antara lain perdagangan, manufaktur, jasa perusahaan, serta transportasi dan pergudangan.
DJP juga memperkuat pengawasan terhadap sektor ekonomi digital untuk memastikan kesetaraan perlakuan perpajakan dengan sektor konvensional.
Bimo menyebutkan, penerapan pemungutan PPh Pasal 22 oleh marketplace telah dimulai pada 1 Oktober 2026. DJP telah menunjuk empat marketplace, yakni Tokopedia, Shopee, Blibli, dan Lazada.
Selain itu, pemerintah mengoptimalkan pengawasan pembayaran pajak, pemeriksaan, penagihan, hingga pemanfaatan data dari berbagai institusi pemerintah dan sektor keuangan.
Hingga 31 Oktober 2026, tercatat satu kantor wilayah DJP telah mencapai target penerimaan 100%, yakni Kanwil DJP Aceh.
Bimo menegaskan, berbagai langkah tersebut akan terus dioptimalkan untuk mengejar target penerimaan pajak hingga akhir tahun.