Jakarta, BusinessNews Indonesia—Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR RI, Arie Setiadi Moerwanto, mengatakan di Jakarta (21/6/2018) bahwa ada kesalahan pemahaman di masyarakat tentang integrasi tarif jalan tol JORR-ATP-Pondok Aren-Ulujami. Integrasi itu dianggap kenaikan tarif.
“Tarifnya mengacu kepada tarif terbuka, tarif rata-rata dengan asumsi jarak tempuh 17,6 km dikalikan dengan harga Rp 875 per km. Jadi pemakai tol dikenakan harga sekitar Rp 15.000. Sedangkan sebelum berlakunya integrasi, akan membayar sebesar Rp 37.000,” ucap Arie.
Dia menjelaskan, setelah berlakunya sistem integrasi transaksi ini, tarif untuk golongan 1 Rp 15.000; golongan II Rp 22.500; golongan III Rp 22.500; golongan IV Rp 30.000; golongan V Rp 30.000.
Itu berlaku untuk empat ruas dan sembilan seksi tol JORR dengan panjang keseluruhan 76,43 km.
Semua itu terdiri dari seksi W1 Penjaringan-Kebon Jeruk; Seksi W2 Utara, Kebon Jeruk–Ulujami; Seksi W2 Selatan, Ulujami –Pondok Pinang; Seksi S Pondok Pinang-Taman Mini; Seksi E1 Taman Mini-Cikunir; Seksi E2 Cikunir-Cakung; Seksi E3 Cakung-Rorotan; Jalan tol akses Tanjung Priok Seksi E1, E2,E-2A, NS Rorotan–Kebon Bawang; dan Jalan Tol Pondok Aren-Bintaro-Ulujami.
“Saat ini dikatakan bahwa tarif tol akan naik, padahal tidak demikian, kami akan memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh pengguna jalan tol. Di sistem integrasi transaksi nantinya pembayaran cukup sekali saja pada saat di pintu masuk, di pintu keluar sudah tidak ada pembayaran,” ucap dia.
Arie berkata lagi, sistem Integrasi transaksi ini akan memberikan keuntungan bagi pengguna jalan tol dengan jarak tempuh terjauh. Dan pengguna jalan tol dengan jarak tempuh pendek akan merasakan sangatlah berat biayanya.
“Berdasarkan survei yang dilakukan, bila dipersentasekan, 61% pengguna jalan tol akan membayar lebih murah. Sementara 38% pengguna akan merasakan membayar lebih mahal, dan 1% lagi membayar dengan biasa-biasa saja,” ujar Arie.
Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol, Herry Trisaputra Zuna, menegaskan bahwa sistem integrasi ini akan memberikan nilai berganda yang sangat besar. Pertama mengurangi kemacetan di jalan tol dengan penerapan hanya sekali bayar dan sudah berkurangnya pintu-pintu yang selama ini penyebab kemacetan.
Kedua, mendorong kendaraan armada logistik mengunakan jalan tol agar kepadatan di jalan alteri bisa berkurang. Lantas bagi armada Logistik ini akan mendapatkan subsidi silang dari pengguna kendaraan pribadi.
“Ini juga merupakan salah satu cara kita memberikan daya dorong agar komponen transportasi bisa lebih murah untuk memberikan daya saing berbagai produk dalam negeri,” tegas Herry.
Penundaan pemberlakuan penerapan sistem integrasi tersebut, untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas kepada seluruh pengguna jalan tol agar masyarakat memahami betul program ini. Jadi, ini bukan kenaikan tarif jalan tol.