Jakarta, BusinessNews Indonesia—Presiden Direktur Cirebon Power, Heru Dewanto, menjelaskan beberapa hal yang harus dicermati pemerintah Indonesia untuk mencapai target bauran pembangkit 2018-2025. Satu di antara itu terkait penyediaan energi batu bara.
“Sekarang, dari segi pembiayaan pembangkit, negara maju tidak lagi mau mendanai batu bara.” Kata Heru saat wawancara khusus. Dengan Majalah BusinessNews Indonesia. Di Jakarta.
Untuk pendanaan multilateral, sekarang hanya ada tiga negara yang masih mau mendanai pembangkit batu bara. Itu adalah Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok.
“Sementara itu, sumber dana dalam negeri tidak besar, bukan,” kata Heru yang juga wakil ketua Persatuan Insinyur Indonesia (PII) tersebut.
Selain itu, dari segi lingkungan, pembangkit batu bara sudah dianggap kurang bersahabat.
Bagaimana dengan energi baru dan terbarukan (EBT)? Jawab Heru, tantangan mencapai target EBT sebesar 23% pun banyak. Itu antara lain tantangan terkait regulasi.
Di sini, harga jual EBT dipatok sedikit di atas BPP (biaya pokok produksi), dan ini membuat pihak swasta cenderung enggan masuk.
“Yang jelas, Indonesia harus melakukan investasi untuk EBT sehingga target 23% itu bisa dicapai,” kata dia.
Seperti diketahui, pemerintah Indonesia telah memunyai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik 2018-2027. Dalam hal itu, ada target bauran energi listrik sampai 2025.
EBT sebesar 23%; batu bara 54,4%; BBM 0,4%; gas 22,2%.