Setelah menunda beberapa kebijakan ekonomi strategis di tahun 2013, kini kita masuk ke tahun 2014, tahun yang tidak lebih mudah dibanding 2013. Namun tahun 2014 memiliki harapan karena mulai dirasakannya dampak kebijakan pengendalian inflasi, menstabilkan nilai tukar, serta memerkecil defisit neraca dan perdagangan.
Bank Indonesia memerketat likuiditas dengan menaikkan tingkat suku bunga acuan dan memerketat kredit konsumtif. Pengetatan moneter dibayar dengan penundaan kebijakan strategis di bidang pertambangan untuk mengurangi tekanan fiskal.
Profil risiko yang tinggi terbaca dengan menaiknya yield Surat Utang Negara posisi awal Januari 2014, yang akan jatuh tempo di tahun 2019, menjadi 8.66% ; dan 9. 65% untuk yang jatuh tempo tahun 2034.
Risiko jangka pendek yang kita hadapi adalah kenaikan kebutuhan pokok, juga obat-obatan karena banjir yang luas dan lama.
Mewaspadai Struktur Utang
Banjir tidak hanya mengganggu produksi agro, tapi juga pengangkutannya. Kenaikan tarif dasar listrik industri tertentu akan menaikkan ongkos produksi dan memicu tambahan inflasi, membuat serikat pekerja memiliki alasan kuat meminta kenaikan upah minimum–yang rentan dimanfaatkan oleh kepentingan politikus, birokrat, dan lainnya.
Foreign investor yang memegang 32% dari total bonds akan cenderung menjual bond pada saat QE Tapering sehingga Rupiah terancam kembali.
Struktur utang Pemerintah sebenrnya telah membaik, dari 89% terhadap GDP di tahun 2013 menjadi 24% di tahun 2013.
Namun, belajar dari pengalaman tahun 1998, jumlah utang valas swasta harus diantisipasi. Persentase utang valas dibanding utang dalam Rupiah telah melampaui persentase depresiasi Rupiah di tahun 2013.
Menarik disimak bahwa, pada waktu diterbitkannya Global Bonds USD, terjadi kelebihan permintaan sebanyak empat kali lipat. Sepertinya investor dunia tetap percaya pada Indonesia sebagai negara, walau kurang percaya pada kekuatan Rupiah saat ini.
Apa yang sebaiknya kita lakukan? Untukmengendalikan inflasi, untuk mengendalikan harga, dan pengadaan kebutuhan pokok, janganlah dengan menambah defisit perdagangan.
Janganlah terus-menerus melakukan short cut. Seperti narkotika dan obat terlarang, kebijakan itu hanya akan memberi penenang sesaat, tetapi akan menimbulkan efek kecanduan dan kerusakan total. Sebaiknya dikerjakan kebijakan dengan skala prioritas, sejalan dengan kepentingan politik negara.
Tidak jarang, kebijakan ekonomi dibuat tanpa memertimbangkan dampak politik sehingga akhirnya ditunda atau dikoreksi secara kosmetik. Akibatnya, semakin panjanglah ketidakpastian.
Industri Agro Sebagai Penyelamat
Karena hampir seluruh kebutuhan hidup kita telanjur difasilitasi impor, tentu tidak mudah mengurangi impor. Bila kita belum memiliki kemampuan mengekspor yang sama dengan impor, mengapa tidak dipilah-pilah: mana yang secara politik tidak mengganggu kalau kita kurangi impornya?
Mengapa kebutuhan pokok kita belum dipenuhi oleh produksi dalam negeri? Orang masih bisa berhemat dengan kesenangan, tetapi tidak untuk minum, makan, kesehatan, dan pendidikan. Industri agro, industri pertanian, dan perkebunan, akan menjadi penyelamat neraca perdagangan kita.
Siapa pejabat eksekutif atau anggota dewan yang menentang kemandirian kebutuhan pokok dalam negeri? Siapa yang menentang tatkala kebutuhan pangan dan kesehatan kita dipasok dari dalam negeri? Tentu saja tidak ada.
Tetapi, mengapa kita tidak mampu melakukannya? Mengapa kita hanya pandai mencari pembenaran gagalnya kemandirian pangan, tetapi tidak pandai mengatasi kendala tersebut?
Mencermati perkembangan ekspor hasil pertanian dan impor kebutuhan pertanian sejak tahun 1995, volatilitasnya sangat tinggi, menandakan tidak stabilnya produk agro oleh Indonesia di pasar internasional.
Kalau kita belum mampu membuat dunia tergantung pada kita, mengapa kita tidak secara all out membuat kebutuhan pokok kita dapat dipenuhi oleh agrobisnis kita sendiri?
Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono, pada16 Februari 2005 di Singapura, menyatakan akan meningkatkan pertumbuhan Indonesia, lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan dengan cara membangun pertanian. Apabila sejak 2005 pembangunan agrobisnis dilakukan dengan memadai, tentu kita sudah menikmati hasilnya; itu akan berkontribusi besar terhadap kemandirian kebutuhan pokok.
Membangun agrobisnis tidak dapat dilakukan tanpa melibatkan seluruh unsur yang terkait. Itu adalah lahan yang cukup, tersedianya bibit unggul, pupuk yang tidak merusak, kedekatan alat produksi, kemudahan transportasi, maupun adanya pengolahan nilai tambah. Itu semua harus melibatkan banyak pihak dan penanggung jawab, baik kementerian teknis maupun pejabat pelayanan publik.
Mereka, bersama pelaku agrobisnis, harus bekerja mencari kemudahan. Itu seperti membuat cluster yang berisi kegiatan agro, dari mulai proses tanam sampai nilai tambah, juga pengolahan produk yang rawan penurunan kualitas karena waktu. Satukan, dalam cluster yang sama, industri ternak karena akan bersinergi.
Jangan biarkan lahan produktif agro beralih fungsi. Aturlah tata lahan dengan memerhatikan karakter lahan.Bisakah agrobisnis menyelamatkan Indonesia?
Mengapa tidak? Mulailah sekarang juga!
*Penulis Kolom Ini, Suryo Danisworo, Adalah Pemerhati Bisnis; Mantan Eksekutif Puncak Sebuah Bank Investasi Nasional