Jakarta, BusinessNews Indonesia – Direktur Jenderal Pembiayaan Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Lana Winajanti menyatakan, pihaknya akan terus menggandeng pemangku kepentingan yang lain guna mewujudkan tercapainya program pemerintah Jokowi-JK terkait pembangunan 1 juta unit rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Selain Kementeritan PUPR, pemangku kepentingan lain dari program ini antara lain industri perbankan, organisasi pengembang (developer), Pemerintahan daerah serta para akademisi.
“Kami akan melakukan berbagai inovasi serta kerjasama yang baik agar ketersedian perumahan bagi MBR dapat tercapai dengan baik, terutama dalam hal institusi lembaga pembiayaan perumahan, baik itu Perbankan nasional, Daerah (BPD), Swasta serta lembaga pembiayaan non perbankan,” ujar Lana dalam konferesi pers menyambut Hari Perumahan Nasional 2018 di Jakarta, Kamis (23/8/2018).
Lana menegaskan, pada Agustus tahun 2018 ini penyertaan pembiayaan dari pemerintah pada Fasilitas Kredit Kepemilikan Rumah- Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR-FLPP) akan meningkat menjadi 90 persen, hal tersebut karena lembaga pembiyaan milik negara PT Sarana Multigriya Finansial /SMF(Persero) telah sepakat untuk meningkatkan penambahan angaran penyaluran kredit perumahan yang disalurkan kepada industri perbankan di dalam negeri untuk mendukung kemampuan masyarakat kepemilikan rumah.
Sementara itu, Direktur Sekuritasi dan Pembiayaan Perumahan PT SMF, Topo menegaskan dalam saluran telponnya kepada BusinessNews Indonesia, pada Agustus tahun 2018 SMF telah melakukan Memorandum of Understanding (MoU dengan Kemen PUPR akan meningkatkan porsi pendanaan sebesar 25 persen. Pada tahun 2017 lalu SMF mengucurkan dana KPR sebesar Rp 4,7 triliun, tentunya untuk tahun 2018 ini bisa meningkat dari 2017 lalu.
“Dalam MoU tersebut sebanyak 22 Bank Pembangun Daerah (BPD) serta 6 Bank Nasional yaitu: BTN, BRI, BRI Syariah,Mandiri, BNI,BTPN, serta 2 swasta, Artha Graha dan Mayora telah sepakat menjadi bank penyalur kredit perumahan, baru-baru ini telah ditanda tangani di kantor Kemen PUPR,” ujar Topo.
Ditegaskan Lana, tantangan penyediaan perumahan yakni masih adanya backlog perumahan berdasarkan konsep penghunian sebanyak 7,6 juta unit pada tahun 2015 yang ditargetkan turun menjadi 5,4 juta unit pada tahun 2019.” Sementara backlog perumahan berdasarkan konsep kepemilikan rumah sebanyak 11,4 juta unit tahun 2015 yang ditargetkan turun menjadi 6,8 juta unit pada tahun 2019,” ujar Lana.
Tantangan dalam mendapatkan rumah layak huni dengan harga terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) juga dihadapi yakni, (1) tingkat keterjangkauan MBR (affordability) masih rendah baik membeli dari pengembang, membangun secara swadaya maupun meningkatkan kualitas rumah yang tidak layak huni, (2) ketersediaan dana (availability) dimana pola/skema pembiayaan perumahan bagi MBR terbatas, (3) akses MBR (accessibility) ke sumber pembiayaan perumahan (lembaga keuangan) untuk mendapat kredit pemilikan rumah (KPR) masih terbatas dan (4) sumber dana (sustainability) pembiayaan perumahan masih bersifat jangka pendek sehingga tidak dapat berkelanjutan untuk KPR yang bersifat jangka panjang (maturity mismatch).
Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, Presiden Joko Widodo mencanangkan Program Satu Juta Rumah pada tanggal 29 April 2015 di Ungaran, Jawa Tengah. Program Satu Juta Rumah adalah adalah gerakan bersama oleh seluruh pemangku kepentingan bidang perumahan baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pengembang Perumahan, Perbankan, Perusahaan Swasta untuk mengatasi backlog perumahan di Indonesia.
Kementerian PUPR berperan memberikan bantuan penyediaan perumahan untuk MBR melalui pembangunan rumah susun, rumah khusus bantuan stimulan perumahan swadaya, serta memberikan bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) untuk perumahan bersubsidi pemerintah yang dibangun pengembang.
“Dari sisi pembiayaan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berusaha meningkatkan kemampuan MBR memiliki rumah melalui sejumlah program pembiayaan perumahan yang sudah berjalan seperti KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP), Subsidi Selisih Bunga Kredit Perumahan (SSB), Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) dan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT). Selain itu juga diberikan fasilitas pembebasan pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPn) untuk Rumah Sederhana Tapak dan Sarusunami dan Penurunan Pajak Penghasilan Final (PPH) dari 5 Persen menjadi 1 persen bagi pengembang yang membangun rumah bersubsidi,” ujar Dirjen Pembiyaan Perumahan PUPR.