Jakarta, businessnews.id — Pengubahan aturan status pemilikan rumah tinggal di kawasan Depok (Jawa Barat) belakangan ini menyulitkan pengembang properti. Di sini, kini status pemilikan rumah baru tidak bisa lagi langsung ke SHM (sertifikat hak milik). Tapi harus ke HGB (hak guna bangunan) terlebih dulu. “Sekalipun pengembang langsung memecah sertifikat induk, tidak bisa langsung ke SHM. Tapi harus ke HGB lebih dulu,” kata seorang pengembang di kawasan tersebut, yang keberatan bila identitasnya disebutkan.
Pihaknya menemui kesulitan karena ketentuan baru tersebut kurang disosialisasikan oleh regulator. Alhasil, saat dijelaskan bahwa nantinya status kepemilikan rumah adalah HGB lebih dahulu, calon konsumen menyalahkan pengembang. “Saya rasa sebaiknya aturan tersebut disosialisasikan intensif lebih dulu sebelum berlaku. Kalau begini, kan pengembang yang dianggap punya ulah,” kata dia.
Status HGB itu, dia melanjutkan, merepotkan pembeli rumah melalui kredit bank. “Kita andaikan bahwa pemilik menggunakan KPR (kredit pemilikan rumah) dengan tenor 20 tahun. Saat masa angsuran selesai, berarti masa berlaku HGB tinggal 10 tahun. Sementara, mengurus perpanjangan HGB kan tidak simpel,” ucap dia.
Perizinan di Depok pun masih panjang dan tidak murah. “Untuk lahan yang tidak luas yakni sekitar 1.000 m2 sampai 1.500 m2, biaya perizinan ataupun pungutan tidak resmi, mencapai Rp 250-an juta. Hal ini memberatkan kami. Dan ujungnya kan konsumen harus membayar harga lebih mahal. Sementara, pengembangan kawasan menguntungkan warga lama yang nilai tanahnya naik. Maka kami minta agar Pemerintah Kota Depok pun memerhatikan hal ini.” (DHI)
EDITOR: DHI