Jakarta, businessnews.id — Agar pihak swasta ataupun BUMN (badan usaha milik negara) dalam investasi infrastruktur lebih tertarik, pemerintahan hasil Pemilihan Umum 2014 harus lebih banyak memberikan insentif. Sebab, tingkat kelayakan investasi infrastruktur di daerah banyak yang rendah. “Sehingga memersulit kemungkinan pihak swasta masuk,” kata Direktur Pengembangan Hutama Karya, Budi Rachmat Kurniawan, di Jakarta hari ini.
Budi, dalam diskusi yang diadakan Himpunan Pengusaha Pribumi Indonesia DKI Jakarta, mengatakan bahwa pemerintahan tersebut pun perlu memerhatikan sejumlah hal. Antara lain, birokrasi kebijakan yang selama ini rumit.
“Perizinan, seharusnya mendukung kecepatan investasi infrastruktur. Kalau saat ini, Rencana Tata Ruang dan Wilayah pun sudah sering memusingkan,” kata dia.
Pembebasan lahan pun perlu lebih diperhatikan. Selama ini, kesulitan pembebasan lahan seolah hantu bagi investasi infrastruktur. “Harga lahan untuk pengadaan jalan tol pun,” dia mengatakan, “sering naik lebih cepat daripada pertumbuhan trafik lalu lintas. Sementara itu, sebenarnya infrastruktur jalan tol lebih berfungsi ketika ada koneksi antara satu ruas dengan yang lain.”
Saat ini, investasi di Indonesia masih 2,38% dari total anggaran negara. Padahal, angka minimalnya adalah 5%.
“Ada yang berpendapat bahwa sudah mencapai 4,8% di 2013. Tapi itu saya rasa bila investasi swasta dan Pemerintah Daerah dimasukkan,” kata Budi. (Achmad Adhito)
Editor: Achmad Adhito