Jakarta, TopBusiness – PT Arpeni Pratama Ocean Line Tbk (APOL) tengah mengajukan program restrukturisasi atas utang-utang perseroan kepada para krediturnya. Hingga saat ini, utang yang akan direstrukturisasi tersebut mencapai Rp6,53 triliun.
Namun ternyata pihak kreditur sendiri belum memberikan persetujuan. Untuk itu pihaknya tengah melakukan lobi agar program tersebut bisa berjalan lancar.
“Iya saat ini perseroan sedang dalam proses pemungutan suara untuk mendapatkan persetujuan dari kreditur mayoritas,” jelas Sekretaris Perusahaan APOL, Ferdy Suwandi di Jakarta, Rabu (6/2/2019).
Program restrukturisasi ini dalam rangka untuk menggelar Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini. Kata dia, merupakan bagian dari putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat No. 23/PKPU/2011/PN.NIAGA.JKT.PST tanggal 10 November 2011 silam.
Keputusan itu terkait rencana perdamaian antara emiten dan seluruh krediturnya, di mana rencana perdamaian dapat diubah atau dikesampingkan berdasar usulan dari perseroan dan persetujuan perseroan dengan kreditur mayoritas di setiap perubahan atau pelepasan hak tersebut akan mengikat perseroan dan seluruh kreditur.
Yang dimaksud kreditur mayoritas tersebut, kata dia, antara lain lebih dari setengah jumlah kreditur sebagaimana dimaksud dalam lampiran 2 dari Rencana Perdamaian, dan mewakili lebih dari dua pertiga bagian dari seluruh utang perseroan yang masih terutang dari waktu ke waktu dari kreditur sebagaimana dimaksud dalam lampiran itu.
“Jadi saat ini perseroan telah melakukan seluruh proses restrukturisasi sesuai dengan timeline uang telah diberikan perseroan untuk bulan Januari 2019 ini,” katanya.
Sebelumnya pada 7 Januari 2019 lalu, perseroan telah berhasil melaksanakan launching consent solicitation sebagai pengumuman bagi pemegang USD Noteholders atas consent solicitation tersebut.
Sejauh ini perseroan tak bisa mengidentifikasi keberadaan seluruh USD Noteholders, makanya saat ini diharapkan bisa meningkatkan persentase identifikasi keberadaan USD Noteholdes itu.
Penulis: Tomy