TopBusiness
  • Home
  • Economic
  • Business Info
  • Capital Market
  • Finance
  • BUMN
  • BUMD
  • DAERAH
  • Marketing
  • Event
  • CSR
No Result
View All Result
  • Home
  • Economic
  • Business Info
  • Capital Market
  • Finance
  • BUMN
  • BUMD
  • DAERAH
  • Marketing
  • Event
  • CSR
No Result
View All Result
TopBusiness
No Result
View All Result

Pendidikan di Indonesia: Apa yang Telah Dilakukan Pemerintah

Nurdian Akhmad
25 February 2019 | 17:03
rubrik: Ekonomi
SEA Tawarkan 50 Beasiswa di 5 Kampus

Sumber Ilustrasi: Istimewa

PRESIDEN Amerika ke-35, J.F. Kennedy, pernah berkata, “Our progress as a nation can be no more than our progress in education. The human mind is our fundamental resource.” Sumber daya manusia adalah salah satu aset terpenting bagi suatu negara. Menyadari hal ini, pemerintah selalu berfokus untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik melalui aspek fisik (misalnya infrastruktur), maupun non fisik (misalnya pendidikan dan kesehatan).

Dibandingkan beberapa dekade yang lalu, kualitas pendidikan Indonesia terus mengalami kemajuan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk tahun 2011-2017, Angka Partisipasi Sekolah (APS) telah meningkat dari tahun ke tahun. Menurut UNICEF, tingkat melek huruf remaja secara keseluruhan adalah tinggi (99%) dan Indonesia telah berupaya untuk memastikan 99% dari anak-anak berusia antara 7 dan 12 tahun menerima pendidikan di sekolah dasar atau menengah pertama.

Namun, dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya, kualitas pendidikan Indonesia masih belum optimal. Indeks Human Capital (HCI) Indonesia pada tahun 2018 adalah 0,53, peringkat 87 dari 157 negara, jauh lebih rendah dari rata-rata negara Asia Timur-Pasifik (0,62). Dalam survei PISA (Program for International Student Assessment) 2015 yang dilakukan oleh OECD, dari 69 negara yang berpartisipasi, Indonesia berada di peringkat ke-61, 62, dan 63 dalam bidang sains, matematika, dan membaca.

Kondisi ini mendorong pemerintah untuk menyediakan pendidikan yang lebih mudah diakses dan berkualitas tinggi bagi masyarakat, mengingat kualitas pendidikan sangat penting bagi pembangunan nasional. Sejak tahun 2002, melalui Amandemen ke-4 UUD 1945 Pasal 31 ayat (4), belanja pendidikan telah menjadi mandatory spending, di mana kewajiban untuk menyediakan anggaran pendidikan adalah 20% dari APBN/APBD. Meski begitu, baru sejak 2009 pemerintah secara konsisten mengalokasikan 20% dari anggaran negara untuk pendidikan.

BACA JUGA:   Soal Pelemahan Rupiah, BI Tuding Akibat Sentimen Negatif Global

Seperlima dari APBN adalah jumlah yang besar, tetapi yang menjadi pertanyaan banyak orang adalah mengapa kualitas pendidikan Indonesia masih berada di bawah Malaysia, yang juga mengalokasikan setidaknya 20% dari anggaran tahunan untuk semua tingkat pembelajaran, menurut Bank Dunia. Indonesia masih berjuang dalam pemerataan akses pendidikan, sementara Malaysia telah memiliki cetak biru pendidikan yang dirilis pada 2013, yang tujuannya adalah untuk mengangkat Malaysia menjadi sepertiga teratas baik dalam survey PISA maupun Trends in International Mathematics and Science Study pada tahun 2025.

Tiga Masalah Pendidikan

Berbagai masalah pendidikan perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah, terutama yang terkait dengan distribusi, kualitas, dan akses. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, pemerintah berusaha untuk meningkatkan kualitas belanja pada sektor pendidikan dengan mengoptimalkan anggaran pendidikan pada tahun 2019, yang berjumlah sekitar Rp492,5 triliun.

Pertama, untuk meningkatkan distribusi pendidikan, infrastruktur pendidikan adalah hal yang tidak dapat dikesampingkan. Melalui anggaran pendidikan 2019, pemerintah mempercepat pengembangan fasilitas dan infrastruktur pendidikan. APBN 2019 dioptimalkan melalui efisiensi pengeluaran yang kemudian digunakan untuk program yang lebih produktif, termasuk percepatan pembangunan/rehabilitasi ruang kelas. Anggaran rehabilitasi infrastruktur pendidikan, termasuk pembangunan sekolah dan universitas, dialokasikan sekitar Rp6,6 triliun. Dalam rangka mempercepat proses rehabilitasi, pembangunan infrastruktur pendidikan yang sebelumnya dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan Pemerintah Daerah, pada tahun 2019 akan dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Kedua, untuk mencapai pendidikan yang berkualitas tinggi, peningkatan kualitas guru menjadi hal yang utama. Selama beberapa dekade, guru dianggap sebagai pekerjaan bergaji rendah di Indonesia. Dibandingkan dengan negara lain yang mendapat skor lebih tinggi di PISA, remunerasi yang diterima oleh guru-guru Indonesia jauh lebih rendah. Sebagai perbandingan, berdasarkan data OECD pada tahun 2017, gaji awal seorang guru sekolah menengah di Jepang adalah sekitar $30 ribu dan yang tertinggi sekitar $66 ribu, sedangkan di Amerika Serikat, gaji awal sekitar $39 ribu dan yang tertinggi adalah sekitar $70K. Pemerintah berusaha mengatasi masalah ini dengan meningkatkan kesejahteraan guru. Selain gaji, pemerintah memberikan tunjangan tambahan untuk guru yang memenuhi kualifikasi. Dengan demikian, guru akan termotivasi untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme mereka untuk memenuhi kualifikasi.

BACA JUGA:   Ekraf jadi Sektor Menjanjikan

Revitalisasi sistem pendidikan kejuruan adalah upaya lain pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Program revitalisasi ini akan meningkatkan link and match pendidikan kejuruan dengan industri. Anggaran pendidikan kejuruan untuk tahun 2019 adalah Rp17,2 triliun, sekitar 70% lebih tinggi dari anggaran 2018. Dari alokasi ini, pemerintah berencana untuk melatih pekerja, merevitalisasi politeknik, meningkatkan kompetensi instruktur, mengadakan pelatihan di 26 institusi, membangun ruang praktik di sekolah-sekolah kejuruan, dan memberikan bantuan operasional untuk peralatan pendidikan.

Ketiga, untuk meningkatkan akses pendidikan bagi setiap warga negara Indonesia, pemerintah mengalokasikan dana bantuan sekolah. Melalui Program Indonesia Pintar, pemerintah memastikan bahwa anak-anak dari keluarga ekonomi lemah akan menerima pendidikan dasar dan menengah. Untuk membantu biaya operasional bagi institusi yang menyediakan pendidikan wajib, pemerintah menyiapkan program Bantuan Operasional Sekolah. Ada juga beasiswa Bidikmisi bagi mereka yang ingin melanjutkan pendidikan tinggi. Memang masih ada masalah-masalah yang ditemui dalam implementasi selama ini, tetapi pemerintah tengah bekerja untuk meningkatkan efektivitas dana-dana bantuan pendidikan ini, memastikan bahwa dana-dana tersebut sampai di tangan yang berhak.

Pada akhirnya, kualitas pendidikan adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah dan setiap masyarakat Indonesia. Upaya pemerintah tidak akan ada artinya jika orang-orang acuh tak acuh. Kerja sama dan komitmen dari seluruh elemen pemerintah, institusi pendidikan, guru, orang tua, dan siswa adalah kunci keberhasilan pendidikan. Hanya setelah semua orang berkomitmen untuk ini, kualitas pendidikan Indonesia akan meningkat dan kemakmuran akan terwujud.

 

Penulis: Daniyah Ainur Rossa
Profesi:
Pegawai pada Kementerian Keuangan*)

*) Artikel di atas adalah pendapat pribadi dan tidak mewakili institusi tempat penulis bekerja.

Previous Post

Menyoal Regulasi dan Masa Depan Ojol

Next Post

Kenaikan vs Zonasi Penghasilan Tidak Kena Pajak

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

  • Redaksi
  • Pedoman Media Siber
  • Info Iklan
  • Disclaimer
  • Email

TopBusiness - Inspire Great Business Performance | All Rights Reserved

  • Home
  • Economic
  • Business Info
  • Capital Market
  • Finance
  • BUMN
  • BUMD
  • DAERAH
  • Marketing
  • Event
  • CSR