Jakarta, TopBusiness – PT Hutama Karya (Persero) atau HK telah bertransformasi dari perusahaan konstruksi menjadi pengembang infrastruktur dan operator jalan tol. Transformasi bisnis tersebut telah melambungkan kinerja keuangan perusahaan.
Hal itu dimulai pada 2016. Pada 2014-2015, HK mendapat penugasan dari pemerintah untuk membangun Jalan Tol Trans-Sumatera (JTTS). Itu tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 100 Tahun 2014 yang kemudian diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2015.
Dengan kinerja itu, pada 2016 pendapatan HK sebesar Rp 8,82 triliun. Dan pada 2018 lalu sudah meningkat 200% menjadi Rp 26,54 triliun (unaudited). Tahun ini, pendapatan perseroan diproyeksi mencapai Rp 34,32 triliun atau naik 29,3% dibanding 2018.
Hal positif juga tercermin dari laba sebelum bunga, pajak, depresiasi, dan amortisasi (EBITDA) pada 2016 sebesar Rp 730 miliar, dan melonjak 346,5% di 2018 mencapai Rp 3,26 triliun. Tahun ini, EBITDA diproyeksi mencapai Rp 5,27 triliun atau naik 61,6% dibanding 2018.
Perseroan juga berhasil mencetak peningkatan laba bersih secara signifikan. Pada 2016, laba bersih perseroan sebesar Rp 300 miliar, kemudian di 2018 meraih Rp 2,2 triliun atau melonjak 633%. Dan tahun ini, laba bersih diproyeksi sebesar Rp 2,2 triliun atau sama dengan 2018.
Sedang dari total nilai aset HK per akhir 2018 mencapai Rp 68,95 triliun atau meningkat 190,5% ketimbang 2016 yang senilai Rp 23,73 triliun. Tahun ini, nilai aset diproyeksi tembus Rp 101,1 triliun atau meningkat 46,6% dibanding 2018.
“Penugasan JTTS berdampak positif pada kinerja HK. Selama lima tahun terakhir, rata-rata pertumbuhan pendapatan HK mencapai 43%, pertumbuhan laba bersih 73%, dan pertumbuhan aset 76%,” kata Direktur Keuangan HK, Anis Anjayani, di Jakarta, Jumat (8/3).
Saat ini, menurut dia, HK bersama Kementerian Keuangan dan lembaga keuangan lain tengah mengembangkan berbagai skema pembiayaan yang inovatif untuk menyukseskan pembangunan JTTS itu.
Untuk mendukung kesuksesan itu, pemerintah telah mengalokasikan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang jumlahnya hingga 2019 menjadi Rp 16,1 triliun. Selain itu, pemerintah telah memberikan penjaminan atas pinjaman HK senilai Rp 54,9 triliun.
“Dengan demikian, HK bisa mendapatkan pembiayaan yang kompetitif dengan tenor yang lebih panjang sesuai nature project,” tutur Anis.
Untuk PMN, pada 2015, HK dikucuri sebesar Rp 3,6 triliun, lalu di 2016 sebesar Rp 2 triliun. Dan tahun ini, akan disuntik mencapai Rp 10,5 triliun.
Sementara itu, plafon penjaminan pemerintah untuk Medan-Binjai senilai Rp 481 miliar, Palembang-Sp Indralaya Rp 1,24 triliun, Bakauheni-Terbanggi Besar Rp 15,59 triliun, Pekanbaru-Dumai Rp 12,26 triliun, Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung Rp 14,36 triliun. Kemudian sekuritisasi aset JORR S Rp 6,5 triliun, dan monetisasi aset Akses Tj Priok Rp 4,5 triliun.
Selain PMN dan penjaminan, pemerintah juga memberikan dukungan konstruksi. Dukungan konstruksi untuk ruas Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (80 km) senilai Rp 8,37 triliun dan Kuala Tanjung-Tb Tinggi-Parapat (50 km) senilai Rp 7,74 triliun.
Proyek JTTS sendiri terbentang dari Aceh hingga Lampung sepanjang 2.765 km. Dan kan menghubungkan Lampung dan Aceh melalui 24 ruas jalan berbeda. Total investasi JTTS diperkirakan sebesar Rp 476 triliun.
Adapun ruas tol yang menjadi prioritas perseroan, antara lain Medan-Binjai (17 km) dengan investasi Rp 2,5 triliun, Palembang-Indralaya (22 km) dengan investasi Rp 3,3 triliun, dan Bakauheni-Terbanggi Besar (140 km) dengan investasi Rp 16,79 triliun.
Selanjutnya ruas tol Pekanbaru-Dumai (131 km) dengan investasi sebesar Rp 16,21 triliun, Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung (189 km) dengan investasi Rp 21,95 triliun, dan Indrapura-Kisaran (47 km) dengan investasi Rp 6,04 triliun.
Menurut Anis, selama empat tahun terakhir, pengembangan JTTS oleh HK telah mencapai 393 km. Tahun ini, HK merencanakan pembangunan sepanjang 188 km, sehingga total yang terbangun hingga 2019 diproyeksikan mencapai 581 km.
Penulis: Tomy