Jakarta TopBusiness – PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Timur dan Utara atau BPD Kaltimtara terus menggenjot aset dengan memadukan berbagai dana yaitu baik pihak pertama, kedua dan ketiga. Walau begitu, perusahaan tetap mengedepankan posisi dana pihak ketiga atau DPK sebagai penopangnya dengan cakupan sasaran pihak swasta dan bukan lagi Pemda atau PNS.
“Perusahaan telah menggeser DPK yang dulu didominasi oleh Pemda, sekarang swasta,” kata Kepala Corsec BPD Kaltimtara Abdul Haris Sahilin di Jakarta, Jumat.
Di kesempatan yang sama, Direktur Utama BPD Kaltimtara Zainuddin Fanani mengatakan, pihaknya terus berinovasi untuk meningkatkan DPK dan tak mengandalkan dana pihak pertama (DP I). “Kami berusaha untuk inovasi. Kami membuka jaringan kantor cabang di daerah-daerah perbatasan semisal di Malaysia dan Filiphina,” tuturnya.
Dia menggambarkan, pihaknya telah membuka jaringan di depan perbatasan yang dijaga tentara di Raja Malaysia dan Tentara Nasional Indonesia. “Namanya itu laku pandai, dan uang yang beredar di sana sebesar Rp 600 juta, masyarakat berbondong-bondong datang ke sana,” katanya.
Bahkan diirnya mengklaim, baik bank asing dan umum belum masuk ke wilayah perbatasan. “Kami sebagai agen pembangunan dengan meningkatkan taraf perekonomian dari wilayah pinggiran,” katanya.
Pembentukan total aset di bank kaltimtara bersumber dari dana pihak pertama, kedua dan ketiga yang berupa simpanan masyarakat. “Komposisi DPK memiliki porsi yang paling besar dalam pembentukan total aset,” ujarnya.
Ditambahkan, tinggi rendahnya realisasi DPK di akhir tahun sangat mempengaruhi tinggi rendahnya pencapaian total aset.
Tercatat, total aset per 31 Dsember 2018 mencapai Rp 25,8 triliun atau naik 13,8% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya Rp 22,7 triliun.
Kendati begitu, pemerintah daerah tetap menjadi tulang punggung sebagai penggerak perusahaan, sebab setoran modal yang ditempatkan. “Jadi Pemda adalah pemegang saham kami dan saham modal disetor kami adalah Rp 3,3 triliun. Kita sendiri berada di urutan ketiga di Indonesia dan dari 27 BPD kita nomor tiga, yang pertama adalah bank DKI adalah sekitar Rp 4,3 triliun, kedua BPD Jatim Rp 3,6 trilun dan kita ketiga Istilahnya di luar jawa kita nomor satu,” kata Abdul Haris.
Perusahaan mencatat dana pihak ketiga yang berasal dari Pemda di 2017 Rp 2,5 triliun menjadi Rp 4,8 triliun atau naik 89,02% di 2018. Sementara, dari swasta adalah Rp 13 triliun menjadi Rp 14 triliun atau meningkat 7,04 persen. Sehingga total DPK di BPD Kaltimtara di 2018 Rp 18,8 triliun atau naik 20,24%, jika dibandingkan tahun sebelumnya Rp 15,6 triliun.
Sementara dari sisi produk yang ditawarkan perusahaan sebagai penunjang DPK menunjukan tren peningkatan, dimana tahun 2018 giro menempati posisi pertama bila dibandingkan tabungan dan deposito. Giro tumbuh 29,89%, tabungan 13,69% dan deposito 21,69%. Dan secara nominal, total raihan DPK dari ketiga produk menjadi Rp 18,8 triliun di 2018 atau naik 20,43% dibanding tahun sebelumnya Rp 15,6 triliun.
Penulis : Agus H